Topik Kejati NTB

Kejati NTB Bersama Densus 88 dan Sejumlah Pihak Terkait Membahas Upaya Pencegahan Radikalisme Anak di Ruang Digital.

Hukum & Kriminal

Kejati NTB Gandeng Densus 88, Radikalisme Anak Diburu dari Ruang Digital

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Pendidikan | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:10 WIB

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:10 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pencegahan Paham Radikalisme terhadap Anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya diarahkan pada Pengawasan Ruang Digital. Pemerintah bersama Aparat Penegak…

Suasana Rapat Koordinasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Mataram, Membahas Pemetaan Potensi Ancaman Terorisme, Paham Radikal, dan Penanganan Radikalisasi Anak.

Hukum & Kriminal

16 Anak NTB Terpapar Radikalisme, Game Online dan Medsos Jadi Ancaman Baru

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Pendidikan | Sumbawa Post | Jumat, 14 Agustus 2026 - 16:28 WIB

Jumat, 14 Agustus 2026 - 16:28 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Sebanyak 16 Anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) Teridentifikasi Terpapar Paham Radikalisme hingga Juni 2026. Temuan tersebut menjadi Perhatian serius Karena…

Tiga Anggota DPRD NTB, Acip, IJU dan Hamdan, dalam Persidangan Perkara Kasus Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Mataram.

Hukum & Kriminal

Hore! Banding JPU Ditolak, 3 Anggota DPRD NTB Acip, IJU dan Hamdan Tetap Bebas dari Kasus Gratifikasi

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:08 WIB

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:08 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA menyatakan Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Putusan Bebas Tiga (3) Anggota DPRD Provinsi NTB…

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTB Muhammad Harun Al Rasyid dan Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra Caca Handika.

Hukum & Kriminal

Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Sumbawa Post | Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:32 WIB

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:32 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan tanggapan atas desakan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Bali Nusra yang…

Ketua Umum Badko HMI Bali Nusra, Caca Handika, menyampaikan sikap terkait penanganan dugaan Korupsi Reklamasi Pantai Amahami, Kota Bima. Badko HMI meminta Kejati NTB tidak melimpahkan perkara ke Kejari Bima dan segera meningkatkan Status Perkara apabila Alat Bukti telah mencukupi.

Hukum & Kriminal

Badko HMI Bali Nusra Desak Kejati NTB Tak Lempar Kasus Amahami, Minta Segera Tetapkan Tersangka

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Sumbawa Post | Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:25 WIB

Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:25 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Bali Nusra, Caca Handika, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB)…

Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip mengikuti persidangan pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Rabu (5/8/2026), sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis bebas dalam perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan Program Desa Berdaya.

Hukum & Kriminal

Vonis Bebas Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim Cs Dinilai Final, Kuasa Hukum: Nama Baik Harus Dipulihkan

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:47 WIB

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:47 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Putusan bebas terhadap Tiga Terdakwa dalam Perkara dugaan Gratifikasi anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan Publik. Majelis Hakim Pengadilan…

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram membacakan Putusan terhadap Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip dalam perkara dugaan Gratifikasi yang berkaitan dengan Program Desa Berdaya di Pengadilan Tipikor Negeri Mataram, Rabu (5/8/2026).

Hukum & Kriminal

Hakim Ungkap Alasan Vonis Bebas Anggota DPRD NTB Hamdan Kasim Cs di Kasus Program Desa Berdaya

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | Rabu, 5 Agustus 2026 - 21:21 WIB

Rabu, 5 Agustus 2026 - 21:21 WIB

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram mengungkap Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar menjatuhkan Vonis Bebas kepada Anggota DPRD NTB…

Hamdan Kasim meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Mataram usai mendengarkan putusan Vonis Bebas dalam Perkara Dugaan Gratifikasi DPRD NTB, Rabu (5/8/2026). Usai sidang, ia menuju Masjid untuk Menunaikan Salat Magrib didampingi sejumlah Simpatisan dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Hukum & Kriminal

Hakim Bebaskan Hamdan Kasim Cs, Dugaan Gratifikasi DPRD NTB ‘Tak Terbukti’

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Rabu, 5 Agustus 2026 - 19:26 WIB

Rabu, 5 Agustus 2026 - 19:26 WIB

SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan “Vonis Bebas” kepada Tiga Terdakwa dalam Perkara Dugaan Suap atau…

Profesor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram menyampaikan pandangan akademis mengenai proyek sewa 72 mobil listrik Pemprov NTB dari perspektif transisi energi, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas anggaran.

Pendidikan

Sewa 72 Mobil Listrik Senilai Rp14,7 Miliar: Antara Transisi Energi dan Ujian Akuntabilitas Pemprov NTB

Pendidikan | Berita | Hukum & Kriminal | Pemerintahan | Sumbawa Post | Kamis, 9 Juli 2026 - 17:13 WIB

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:13 WIB

Oleh: Kurniawan- (Guru Besar FHISIP Unram) Laporan dugaan korupsi atas proyek penyewaan 72 mobil listrik Pemprov NTB senilai sekitar Rp14,7 miliar seharusnya dilihat dengan…

Puluhan kendaraan listrik milik Pemerintah Provinsi NTB terparkir di area perkantoran pemerintah. Kendaraan tersebut merupakan bagian dari program sewa kendaraan listrik Tahun Anggaran 2026 yang kini menjadi perhatian publik menyusul adanya laporan masyarakat ke Kejati NTB.

Pemerintahan

Pemprov NTB Buka Suara, Ini Kronologi Sewa 72 Kendaraan Listrik Rp12 Miliar agar Tak Salah Kaprah

Pemerintahan | Berita | Bisnis & Ekonomi | Hukum & Kriminal | Sumbawa Post | Rabu, 8 Juli 2026 - 22:31 WIB

Rabu, 8 Juli 2026 - 22:31 WIB

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan sikap menghormati sepenuhnya proses penanganan laporan masyarakat yang tengah dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB…

Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro didampingi kuasa hukum saat menjalani proses pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus narkoba di Kejaksaan Negeri Bima, Kamis (18/6/2026).

Hukum & Kriminal

Eks Kapolres Bima Kota Tersangka Narkoba Ditahan di Markas Brimob, Kejati NTB Ungkap Alasannya

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Pemerintahan | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Kamis, 18 Juni 2026 - 21:01 WIB

Kamis, 18 Juni 2026 - 21:01 WIB

SUMBAWAPOST.com | Kota Bima- Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, resmi memasuki tahap penuntutan setelah Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat melimpahkan…

Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro menjalani proses pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Bima. Dalam perkara tersebut, penyidik turut menyerahkan barang bukti uang tunai senilai Rp2,8 miliar yang diduga berasal dari jaringan bandar narkoba.

Hukum & Kriminal

Uang Rp2,8 Miliar dari Bandar Narkoba Muncul di Kasus Eks Kapolres Bima Kota, Kejati NTB Buka Fakta Baru

Hukum & Kriminal | Berita | Bisnis & Ekonomi | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Kamis, 18 Juni 2026 - 20:28 WIB

Kamis, 18 Juni 2026 - 20:28 WIB

SUMBAWAPOST.com | Kota Bima- Penanganan kasus dugaan tindak pidana narkotika yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, memasuki babak baru. Selain…

Persatuan Pemuda NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram, Kamis (9/4/2026), menuntut penegakan hukum dugaan reklamasi ilegal Pantai Amahami.

Hukum & Kriminal

Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Jumat, 10 April 2026 - 17:01 WIB

Jumat, 10 April 2026 - 17:01 WIB

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Persatuan Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi NTB. Kamis (9/4/2026). Mereka mendesak aparat penegak…

Sebuah mobil truk pengangkut hasil pertanian terlihat tergeletak setelah tergelincir saat melintasi ruas jalan provinsi Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa yang rusak. Insiden tersebut menyebabkan arus lalu lintas sempat macet dan memperkuat keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan proyek bernilai lebih dari Rp19 miliar itu.

Politik

Jalan Rp19 Miliar Lenangguar-Lunyuk Diprotes Warga di Medsos, DPRD NTB Desak Gubernur Turun Tangan

Politik | Berita | Hukum & Kriminal | Pemerintahan | Sumbawa Post | Kamis, 5 Maret 2026 - 21:20 WIB

Kamis, 5 Maret 2026 - 21:20 WIB

SUMBAWAPOST.com | Sumbawa- Kondisi ruas jalan provinsi Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa kembali menjadi sorotan publik. Jalan yang merupakan salah satu poros penting penghubung wilayah…

Massa Front Pemuda Progresif NTB menggelar aksi di Mataram, mendesak Kejati NTB mengusut dugaan pengkondisian tender proyek air bersih PDAM Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.

Hukum & Kriminal

Diduga Ada Pengkondisian Tender, FPP-NTB Kepung Kejati Desak Usut Proyek Air Bersih Lombok Utara

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Sumbawa Post | Rabu, 25 Februari 2026 - 15:21 WIB

Rabu, 25 Februari 2026 - 15:21 WIB

Mataram| SUMBAWAPOST.com- Front Pemuda Progresif Nusa Tenggara Barat (FPP-NTB) menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum sebagai bentuk perlawanan moral atas maraknya dugaan praktik…

Kondisi jalan Lenangguar–Lunyuk di Sumbawa yang belum tuntas meski telah diaddendum 50 hari.

Hukum & Kriminal

Proyek Rp19 Miliar Lenangguar-Lunyuk Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB, Dugaan Kerugian Negara Rp1,9 Miliar

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Politik | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Selasa, 24 Februari 2026 - 16:03 WIB

Selasa, 24 Februari 2026 - 16:03 WIB

Mataram| SUMBAWAPOST.com- Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pekerjaan long segment Jalan Lenangguar-Lunyuk senilai Rp19 miliar yang bersumber dari APBD NTB 2025 resmi dilaporkan…

Anggota DPRD NTB Muhamad Aminurlah (Aji Maman) saat memberikan pernyataan terkait dugaan mafia tanah dan konflik agraria di NTB.

Politik

DPRD NTB Blak-blakan Soal Dugaan Mafia Tanah Bima, BPN Disebut Terlibat hingga Daerah Lain

Politik | Berita | Hukum & Kriminal | Pemerintahan | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Sabtu, 21 Februari 2026 - 20:33 WIB

Sabtu, 21 Februari 2026 - 20:33 WIB

Mataram | SUMBAWAPOST.com-Konflik pertanahan di Bima kembali menjadi sorotan publik. Di tengah polemik sengketa lahan antara Pemerintah Kota Bima dan warga yang mengklaim sebagai…

Suasana penandatanganan kontrak pembangunan Kolam Retensi Ama Hami dan Taman Ria di BBWS NTB I, proyek yang kini menjadi sorotan NasPol NTB terkait dugaan persoalan administrasi dan sengketa lahan.

Pemerintahan

NasPol NTB Bongkar Dugaan Cacat Prosedur Proyek Kolam Retensi Kota Bima Rp69 Miliar, Kontrak Jalan di Tengah Sengketa Lahan

Pemerintahan | Berita | Hukum & Kriminal | Sumbawa Post | Senin, 16 Februari 2026 - 22:56 WIB

Senin, 16 Februari 2026 - 22:56 WIB

SUMBAWAPOST.com, Bima Kota- Nasional Politik (NasPol) Nusa Tenggara Barat menyoroti proyek pembangunan Kolam Retensi Ama Hami dan Taman Ria di Kota Bima yang dinilai…

Bupati Dompu Bambang Firdaus memberikan keterangan kepada media terkait laporan dugaan korupsi proyek RTH Karijawa yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Senin (9/2/2026).

Hukum & Kriminal

Proyek RTH Karijawa Dilaporkan ke Kejati NTB, Bupati Dompu Angkat Bicara

Hukum & Kriminal | Berita | Pemerintahan | Sumbawa Post | TNI-POLRI | Jumat, 13 Februari 2026 - 17:49 WIB

Jumat, 13 Februari 2026 - 17:49 WIB

SUMBAWAPOST.com | Dompu- Proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Karijawa Kabupaten Dompu Tahun Anggaran (TA) 2025 resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,…