SUMBAWAPOST.com| Bima- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pemerataan pembangunan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang dinilai turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Komitmen tersebut disampaikan dalam dialog bersama para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia, Kabupaten Bima, Selasa (3/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi hasil revitalisasi (refit) gedung SLB Baiturrahman Sondosia yang dinilai rapi dan berkualitas meskipun dikerjakan dengan anggaran terbatas.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga keteladanan dari para pendidik. “Kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, maka kita dulu yang harus memberi contoh. Pendidikan itu bukan hanya teori,” ujarnya. Dalam keterangan yang diterima media ini. Minggu (8/3/2026)
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang telah membimbing 88 siswa di sekolah tersebut. Ia berharap para guru dapat terus menjadi sosok orang tua kedua bagi para siswa dengan memberikan bimbingan dan kasih sayang. Untuk meningkatkan daya saing lulusan sekolah kejuruan, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni mendatang.
Program ini bertujuan agar para lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. “Kami di Pemprov sedang menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran,” tutur Gubernur.
Jika program tersebut berjalan optimal, jumlah sertifikasi akan ditingkatkan pada tahap berikutnya. Dalam dialog tersebut, Gubernur juga menyinggung persoalan pembayaran guru agama yang sempat tertunda hampir tiga tahun. Ia memastikan proses pembayaran kini telah dilakukan.
Koordinasi intensif telah dilakukan bersama pemerintah pusat, khususnya dengan Kementerian Keuangan, agar pencairan anggaran dapat diselesaikan.
Sebelumnya, kendala terjadi pada kejelasan pembagian tanggung jawab anggaran antara kementerian terkait. Dalam perkembangannya, tanggung jawab pembayaran akhirnya diambil alih oleh Kementerian Keuangan sehingga proses pencairan dapat diselesaikan. Sekolah diminta segera melakukan pengecekan dan melaporkan jika masih terdapat kendala.
Terkait 538 peserta yang gagal dalam proses seleksi ASN, Pemprov NTB menegaskan bahwa kebijakan ASN sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta yang memiliki prestasi dapat memperoleh ruang kebijakan.
“Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan tidak dapat diberlakukan khusus untuk satu daerah saja tanpa berdampak nasional,” tegas Gubernur Iqbal.
Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang solusi, termasuk melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB kini mulai melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, khususnya terkait revitalisasi sekolah tanpa membedakan status negeri maupun swasta.
Menurutnya, selama ini belum pernah ada kebijakan revitalisasi yang benar-benar setara bagi sekolah swasta. “Paling tidak, untuk revitalisasi sekarang ini sudah tidak membedakan antara swasta dan negeri. Mungkin belum sempurna, tetapi kita sudah membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan menjadi titik awal untuk memastikan perhatian yang sama diberikan pada seluruh aspek pendidikan, baik bagi sekolah swasta maupun negeri.
Pemprov NTB berkomitmen menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Gubernur Iqbal juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat berjalan baik. Ia menilai pemerintah pusat memiliki perhatian terhadap penguatan sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, Pemprov NTB optimistis pemerataan kualitas pendidikan dapat semakin terwujud di masa mendatang.
