NTB, Kaya Udang Tapi Miskin Uang: Semua Diambil Pusat, Daerah Cuma Kebagian ‘Buihnya’

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 27 Agustus 2025 - 17:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Pemerintah pusat menekan daerah untuk mandiri secara fiskal, namun kondisi Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata masih jauh dari kata ideal. Hingga kini, tingkat kemandirian fiskal Bumi Gora belum tembus 50 persen.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tak menampik tantangan besar itu. Menurutnya, NTB memiliki potensi laut yang luar biasa sebagai daerah kepulauan, namun aturan pusat membuat daerah mati gaya dalam mengoptimalkan pemasukan dari sektor kelautan.

“Fiskal kita termasuk kategori sedang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB memang belum mencapai 50 persen, tapi sudah mendekati angka itu,” ujar Iqbal, Selasa (26/8) siang kemarin.

Ironinya, kata Iqbal, NTB kaya laut tapi miskin pemasukan. Puluhan ribu tambak udang vaname bertebaran, aktivitas perikanan menggeliat, namun daerah justru tak mendapat sepeser pun dari retribusi kelautan. Penyebabnya, kewenangan penarikan retribusi sepenuhnya dipegang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami hidup dari laut, tapi tidak boleh mengambil retribusi. Daerah keluar biaya untuk pengawasan dan pemeliharaan kualitas air laut, tapi tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi sektor kelautan ini justru jadi cost center, belum bisa jadi profit center,” sesalnya.

Menurutnya, kondisi ini membuat NTB seperti tuan rumah yang tak mendapat bagian di rumahnya sendiri. Pemerintah daerah dipaksa mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk memastikan ekosistem laut terjaga, sementara pundi-pundi PAD justru kosong.

Baca Juga :  Dari HMI ke Pasar, Kini ke Parlemen: Kisah Munazar Pria Asal Bolo Bima Menaklukkan Kursi DPRD Yogyakarta

Soal wacana menaikkan tarif pajak untuk menambah PAD, Iqbal mengaku belum mau gegabah. Pemerintah Provinsi lebih memilih memaksimalkan efektivitas pemungutan pajak terlebih dahulu.

“Masih banyak celah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Kalau itu sudah optimal, Insyaallah penerimaan pajak akan naik signifikan,” pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, sebelumnya, ia meluapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak adil dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) kelautan di daerah. Dalam sebuah forum resmi, ia menceritakan dengan tegas menyuarakan keresahan yang menurutnya tidak hanya dirasakan NTB, tetapi juga oleh seluruh kepala dinas kelautan di Indonesia.

“Daerah ini sebenarnya kasihan. Di tengah kondisi dana terbatas, nilai tambah pemanfaatan SDA terlalu sentralistis. Semua dikelola hasilnya ke pusat. Di satu sisi kita disuruh jaga, tapi uangnya nggak dikasih. Ini fakta,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia bahkan menunjukkan bukti berupa percakapan di grup WhatsApp kepala dinas kelautan se-Indonesia yang ramai memprotes kondisi serupa. Dalam Rakornas di Bali, ia sempat mengkonfirmasi hal ini langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga :  DPRD NTB Akui Tak Punya Wewenang, Aliansi Honorer 518 Disarankan Audiensi Langsung ke Gubernur

“Contoh paling nyata itu benih lobster. NTB adalah penghasil terbesar benih lobster, tapi hasilnya semua lari ke pusat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Muslim juga menyinggung soal dana miliaran dari sektor pertambangan dan kelautan yang mengalir ke pemerintah pusat tanpa kontribusi berarti ke daerah.

“Bayangkan tambang PT Amman Mineral untuk izin ruang penempatan tailing saja, bayarnya miliaran ke pusat. Mutiara di Sekotong juga, satu titik bisa miliaran dibayar ke pusat. Kita di daerah dapat apa?,” katanya dengan nada geram.

Ia mengaku sudah terlalu lama mengabdi di sektor kelautan ketimpangan perlakuan antara pusat dan daerah terlihat.

“Saya sudah biasa hidup di lapangan, bukan duduk di belakang meja. Saya ini bukan melawan pusat, saya hormat, tapi tolonglah proporsional sedikit,” tambahnya.

Muslim mengungkapkan bahwa ia telah menyuarakan hal ini ke berbagai pihak, termasuk ke Gubernur NTB dan anggota DPD RI asal NTB Evi Apita Maya.

“Saya minta ke Bu Evi tolong bantu. Ini bukan soal satu dinas, kehutanan juga, energi juga. Semua sama-sama teriak, tapi siapa yang dengar?,”keluhnya.

Pernyataan ini membuka kembali wacana soal urgensi revisi kebijakan fiskal sektoral antara pusat dan daerah. Banyak pihak menilai, jika tidak segera ada pembenahan, daerah penghasil SDA seperti NTB hanya akan menjadi penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri.

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru