NTB, Kaya Udang Tapi Miskin Uang: Semua Diambil Pusat, Daerah Cuma Kebagian ‘Buihnya’

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 27 Agustus 2025 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Pemerintah pusat menekan daerah untuk mandiri secara fiskal, namun kondisi Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata masih jauh dari kata ideal. Hingga kini, tingkat kemandirian fiskal Bumi Gora belum tembus 50 persen.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tak menampik tantangan besar itu. Menurutnya, NTB memiliki potensi laut yang luar biasa sebagai daerah kepulauan, namun aturan pusat membuat daerah mati gaya dalam mengoptimalkan pemasukan dari sektor kelautan.

“Fiskal kita termasuk kategori sedang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB memang belum mencapai 50 persen, tapi sudah mendekati angka itu,” ujar Iqbal, Selasa (26/8) siang kemarin.

Ironinya, kata Iqbal, NTB kaya laut tapi miskin pemasukan. Puluhan ribu tambak udang vaname bertebaran, aktivitas perikanan menggeliat, namun daerah justru tak mendapat sepeser pun dari retribusi kelautan. Penyebabnya, kewenangan penarikan retribusi sepenuhnya dipegang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami hidup dari laut, tapi tidak boleh mengambil retribusi. Daerah keluar biaya untuk pengawasan dan pemeliharaan kualitas air laut, tapi tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi sektor kelautan ini justru jadi cost center, belum bisa jadi profit center,” sesalnya.

Menurutnya, kondisi ini membuat NTB seperti tuan rumah yang tak mendapat bagian di rumahnya sendiri. Pemerintah daerah dipaksa mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk memastikan ekosistem laut terjaga, sementara pundi-pundi PAD justru kosong.

Baca Juga :  Menteri P2MI Tinjau Program Makan Gratis di Lombok Timur

Soal wacana menaikkan tarif pajak untuk menambah PAD, Iqbal mengaku belum mau gegabah. Pemerintah Provinsi lebih memilih memaksimalkan efektivitas pemungutan pajak terlebih dahulu.

“Masih banyak celah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Kalau itu sudah optimal, Insyaallah penerimaan pajak akan naik signifikan,” pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, sebelumnya, ia meluapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak adil dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) kelautan di daerah. Dalam sebuah forum resmi, ia menceritakan dengan tegas menyuarakan keresahan yang menurutnya tidak hanya dirasakan NTB, tetapi juga oleh seluruh kepala dinas kelautan di Indonesia.

“Daerah ini sebenarnya kasihan. Di tengah kondisi dana terbatas, nilai tambah pemanfaatan SDA terlalu sentralistis. Semua dikelola hasilnya ke pusat. Di satu sisi kita disuruh jaga, tapi uangnya nggak dikasih. Ini fakta,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia bahkan menunjukkan bukti berupa percakapan di grup WhatsApp kepala dinas kelautan se-Indonesia yang ramai memprotes kondisi serupa. Dalam Rakornas di Bali, ia sempat mengkonfirmasi hal ini langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Contoh paling nyata itu benih lobster. NTB adalah penghasil terbesar benih lobster, tapi hasilnya semua lari ke pusat,” tegasnya.

Baca Juga :  BBPOM Bongkar Ancaman Obat Ilegal di NTB, Rp3,9 Miliar DAK Disiapkan untuk Program Pangan Aman

Tak hanya itu, Muslim juga menyinggung soal dana miliaran dari sektor pertambangan dan kelautan yang mengalir ke pemerintah pusat tanpa kontribusi berarti ke daerah.

“Bayangkan tambang PT Amman Mineral untuk izin ruang penempatan tailing saja, bayarnya miliaran ke pusat. Mutiara di Sekotong juga, satu titik bisa miliaran dibayar ke pusat. Kita di daerah dapat apa?,” katanya dengan nada geram.

Ia mengaku sudah terlalu lama mengabdi di sektor kelautan ketimpangan perlakuan antara pusat dan daerah terlihat.

“Saya sudah biasa hidup di lapangan, bukan duduk di belakang meja. Saya ini bukan melawan pusat, saya hormat, tapi tolonglah proporsional sedikit,” tambahnya.

Muslim mengungkapkan bahwa ia telah menyuarakan hal ini ke berbagai pihak, termasuk ke Gubernur NTB dan anggota DPD RI asal NTB Evi Apita Maya.

“Saya minta ke Bu Evi tolong bantu. Ini bukan soal satu dinas, kehutanan juga, energi juga. Semua sama-sama teriak, tapi siapa yang dengar?,”keluhnya.

Pernyataan ini membuka kembali wacana soal urgensi revisi kebijakan fiskal sektoral antara pusat dan daerah. Banyak pihak menilai, jika tidak segera ada pembenahan, daerah penghasil SDA seperti NTB hanya akan menjadi penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri.

Berita Terkait

Gubernur Miq Iqbal Tawarkan Konsep FELDA Malaysia untuk Pertanian NTB
Willgo Zainar Kembali Pimpin HKTI NTB, Siap Perkuat Transformasi Pertanian Modern
Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB Eddy Sophian Hadiri Pelantikan Hanura Se-NTB, Serukan Kolaborasi
Tenun NTB Curi Panggung di IFW 2026, Karya QV by Viviana Tuai Sorotan
PKN NTB Beri Selamat Pengurus Baru Hanura, Ajak Perkuat Kolaborasi Demi Kemajuan Daerah
Umi Dinda Curi Perhatian di Indonesia Fashion Week 2026, Promosikan Tenun NTB ke Panggung Nasional
Gubernur Iqbal Bongkar Peran Prabowo dan OSO di Balik Keputusannya Maju Pilgub NTB
Dihadiri Iqbal-Dinda, Hanura Pastikan Dukung Iqbal Jika Kembali Bertarung di Pilkada NTB
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 17:50 WIB

Gubernur Miq Iqbal Tawarkan Konsep FELDA Malaysia untuk Pertanian NTB

Minggu, 2 Agustus 2026 - 16:27 WIB

Willgo Zainar Kembali Pimpin HKTI NTB, Siap Perkuat Transformasi Pertanian Modern

Minggu, 2 Agustus 2026 - 01:29 WIB

Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB Eddy Sophian Hadiri Pelantikan Hanura Se-NTB, Serukan Kolaborasi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 22:01 WIB

Tenun NTB Curi Panggung di IFW 2026, Karya QV by Viviana Tuai Sorotan

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 21:45 WIB

PKN NTB Beri Selamat Pengurus Baru Hanura, Ajak Perkuat Kolaborasi Demi Kemajuan Daerah

Berita Terbaru