Jangan Jual Kedaulatan! Rakyat NTB Siap Turun Jalan, Tolak Relaksasi Ekspor untuk AMNT

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 12 Juli 2025 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram– Gelombang kemarahan atas rencana relaksasi izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) makin membara. Kali ini, Konsorsium Aktivis NTB tampil garang menentang keras kebijakan yang dinilai mencederai semangat hilirisasi dan mengancam kedaulatan ekonomi bangsa.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Konsorsium Aktivis NTB, Fidar Khairul Diaz, menyebut relaksasi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap agenda besar Presiden Jokowi dalam membangun industri pemurnian nasional.

“Relaksasi ini bukan solusi, tapi sabotase terhadap masa depan industri kita. Jangan karena kepentingan segelintir elit tambang, rakyat harus menanggung kemunduran kebijakan negara,” tegas Fidar, dalam keterangan yang diterima media ini, Sabtu (12/7).

Fidar menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lemah menghadapi lobi-lobi tambang raksasa. Menurutnya, PT Amman Mineral sudah diberikan konsesi besar, namun hingga kini belum mampu menyelesaikan smelter sebagaimana amanat Undang-Undang.

Baca Juga :  Dana Tipis Bukan Alasan, Wagub NTB Tegaskan BPJS untuk Pekerja Miskin Harus Masuk APBD

“Kalau belum sanggup bangun smelter, jangan minta kelonggaran. Cabut saja izin ekspornya. Negara ini bukan milik oligarki tambang,” katanya.

Konsorsium tak hanya berteriak dari balik meja. Mereka sedang menyiapkan gelombang perlawanan rakyat jika suara mereka terus diabaikan. Tak tanggung-tanggung, aksi unjuk rasa akbar di Mataram dan Jakarta siap digelar.

“Ini bukan soal politik, ini soal harga diri bangsa. Kalau pemerintah tetap bungkam, kami akan turun ke jalan, mengepung pusat kekuasaan demi selamatkan sumber daya alam Indonesia,” ancam Fidar.

Baca Juga :  UTS Gandeng UIN Mataram, Duet Kampus Besar Siap Goyang Dunia Riset dan Pengabdian

Dalam pernyataannya, Konsorsium Aktivis NTB juga mendesak:

1. Tolak total relaksasi ekspor konsentrat PT Amman Mineral.

2. Audit menyeluruh proyek smelter Amman di Sumbawa Barat.

3. Tegakkan sanksi administratif bagi perusahaan tambang nakal.

4. Transparansi total kebijakan ekspor mineral nasional.

Menurut Fidar, jika kelonggaran terus diberikan, maka hilirisasi hanya tinggal jargon, dan kedaulatan ekonomi tinggal cerita kosong.

“Investor jangan dibiarkan merasa kebal aturan. Kita bukan negeri jajahan tambang asing,” tukasnya.

Hingga berita ini tayang, pihak PT Amman Mineral belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan dan kecaman keras dari Konsorsium Aktivis NTB.

Berita Terkait

Presiden Prabowo Kunjungi NTB, Pengamanan VVIP Disiagakan Jelang Peresmian Bendungan Meninting
Sewa 72 Mobil Listrik Senilai Rp14,7 Miliar: Antara Transisi Energi dan Ujian Akuntabilitas Pemprov NTB
Pemprov NTB Buka Suara, Ini Kronologi Sewa 72 Kendaraan Listrik Rp12 Miliar agar Tak Salah Kaprah
Kepung Polres Dompu, IMM Ultimatum Kapolres: Usut Tuntas Pengeroyokan Temba Lae dan Sikat Jaringan Narkoba
Kasus BGN Belum Tuntas, KAHMI NTB Minta Prabowo Tekan Tombol ‘Pause’ Program MBG
Viral Isu Istri dan Ipar Dapat Jabatan Strategis, Wali Kota Bima Aji Man Buka Suara
IKA MT Al-Kahfi FKIP Unram Kembali Gelar Olimpiade Matematika ke-4 se-Bali Nusra, Pendaftaran Resmi Dibuka
10 Ribu Rumah BSPS untuk NTB, Wagub Umi Dinda Ingatkan: Data Harus Valid, Bantuan Tak Boleh Nyasar
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 18:00 WIB

Presiden Prabowo Kunjungi NTB, Pengamanan VVIP Disiagakan Jelang Peresmian Bendungan Meninting

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:13 WIB

Sewa 72 Mobil Listrik Senilai Rp14,7 Miliar: Antara Transisi Energi dan Ujian Akuntabilitas Pemprov NTB

Rabu, 8 Juli 2026 - 22:31 WIB

Pemprov NTB Buka Suara, Ini Kronologi Sewa 72 Kendaraan Listrik Rp12 Miliar agar Tak Salah Kaprah

Rabu, 8 Juli 2026 - 11:16 WIB

Kepung Polres Dompu, IMM Ultimatum Kapolres: Usut Tuntas Pengeroyokan Temba Lae dan Sikat Jaringan Narkoba

Minggu, 5 Juli 2026 - 15:49 WIB

Kasus BGN Belum Tuntas, KAHMI NTB Minta Prabowo Tekan Tombol ‘Pause’ Program MBG

Berita Terbaru