Jangan Jual Kedaulatan! Rakyat NTB Siap Turun Jalan, Tolak Relaksasi Ekspor untuk AMNT

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 12 Juli 2025 - 12:30 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram– Gelombang kemarahan atas rencana relaksasi izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) makin membara. Kali ini, Konsorsium Aktivis NTB tampil garang menentang keras kebijakan yang dinilai mencederai semangat hilirisasi dan mengancam kedaulatan ekonomi bangsa.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Konsorsium Aktivis NTB, Fidar Khairul Diaz, menyebut relaksasi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap agenda besar Presiden Jokowi dalam membangun industri pemurnian nasional.

“Relaksasi ini bukan solusi, tapi sabotase terhadap masa depan industri kita. Jangan karena kepentingan segelintir elit tambang, rakyat harus menanggung kemunduran kebijakan negara,” tegas Fidar, dalam keterangan yang diterima media ini, Sabtu (12/7).

Fidar menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lemah menghadapi lobi-lobi tambang raksasa. Menurutnya, PT Amman Mineral sudah diberikan konsesi besar, namun hingga kini belum mampu menyelesaikan smelter sebagaimana amanat Undang-Undang.

“Kalau belum sanggup bangun smelter, jangan minta kelonggaran. Cabut saja izin ekspornya. Negara ini bukan milik oligarki tambang,” katanya.

Konsorsium tak hanya berteriak dari balik meja. Mereka sedang menyiapkan gelombang perlawanan rakyat jika suara mereka terus diabaikan. Tak tanggung-tanggung, aksi unjuk rasa akbar di Mataram dan Jakarta siap digelar.

“Ini bukan soal politik, ini soal harga diri bangsa. Kalau pemerintah tetap bungkam, kami akan turun ke jalan, mengepung pusat kekuasaan demi selamatkan sumber daya alam Indonesia,” ancam Fidar.

Dalam pernyataannya, Konsorsium Aktivis NTB juga mendesak:

Baca Juga :  DPRD NTB Aji Maman Gagas Gerakan Tanam 19 Ribu Bibit Kemiri Pulihkan Hutan Bima dan Cegah Banjir Tahunan

1. Tolak total relaksasi ekspor konsentrat PT Amman Mineral.

2. Audit menyeluruh proyek smelter Amman di Sumbawa Barat.

3. Tegakkan sanksi administratif bagi perusahaan tambang nakal.

4. Transparansi total kebijakan ekspor mineral nasional.

Menurut Fidar, jika kelonggaran terus diberikan, maka hilirisasi hanya tinggal jargon, dan kedaulatan ekonomi tinggal cerita kosong.

“Investor jangan dibiarkan merasa kebal aturan. Kita bukan negeri jajahan tambang asing,” tukasnya.

Hingga berita ini tayang, pihak PT Amman Mineral belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan dan kecaman keras dari Konsorsium Aktivis NTB.

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru