SUMBAWAPOST.com| Mataram- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair. Penunjukan ini langsung disorot sebagai momentum penting untuk mempercepat konsolidasi birokrasi dan mendorong lompatan kinerja pemerintahan daerah.
Sosok Abul Chair bukan nama baru di dunia pengawasan keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, posisi strategis yang dikenal sarat pengalaman dalam tata kelola dan penguatan sistem keuangan pemerintah.
Gubernur berharap, pasca pelantikan, Sekda baru dapat segera tancap gas menata birokrasi dan bekerja cepat mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur dalam menetapkan Sekda definitif di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.
“Harapan kita, Sekda yang baru bisa menyesuaikkan dengan keadaan di NTB. Melaksanakan tugas dengan baik dan bisa bekerjasama dengan DPRD,” ujar Isvie kepada wartawan di Sekretariat IKA Unram Mataram, Sabtu (11/4/2026).
Politisi senior Partai Golkar itu menilai, latar belakang Abul Chair di BPKP menjadi modal kuat untuk memperbaiki manajemen pemerintahan, terutama dalam aspek keuangan daerah.
“Dan kita berharap beliau memperbaiki manajemen pemerintahan dan kondisi keuangan di Provinsi,” tegasnya.
Menurut Isvie, tantangan yang dihadapi NTB saat ini tidak ringan. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat memaksa daerah untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan baru.
“Apalagi kita memiliki asset, maka asset-asset itu harus ditingkatkan pengelolaannya untuk mendokrak pendapatan,” ujarnya.
Ia secara khusus menyoroti sejumlah aset strategis yang dinilai belum optimal, seperti kawasan Gili yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah.
“Yang paling utama itu pengelolaan asset daerah yang ada di Gili yang belum tuntas diselesaikan. Itu salah satu asset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terbesar,” bebernya.
Selain itu, ia juga menyinggung aset lain yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk kawasan Pasar Seni Senggigi di Lombok Barat serta sejumlah aset daerah di kabupaten lain yang dinilai belum dikelola maksimal.
Pelantikan Sekda baru ini pun menjadi ujian awal, apakah pengalaman panjang di bidang pengawasan keuangan mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret memperbaiki birokrasi dan mendongkrak pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal yang kian ketat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
