SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat langkah percepatan pembangunan infrastruktur dengan menggandeng DPD RI guna mendorong ruas jalan Waduruka-Pusu-Kerampi-Sarae Ruma masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mewakili Gubernur NTB, menghadiri agenda Kunjungan Kerja Komite II DPD RI yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan serta dukungan terhadap prioritas nasional, khususnya di sektor infrastruktur jalan di wilayah NTB. Fokus utama pembahasan diarahkan pada upaya memastikan ruas jalan strategis di Pulau Sumbawa tersebut dapat terakomodasi dalam program IJD 2026.
“Fokus utama pembahasan adalah memastikan ruas jalan Waduruka–Pusu–Kerampi–Sarae Ruma dapat masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah Tahun Anggaran 2026,” ujar Lalu Kusuma Wijaya.
Pertemuan strategis ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan akses transportasi di seluruh wilayah, khususnya di Pulau Sumbawa yang masih membutuhkan penguatan konektivitas.
“Kehadiran kami dalam forum ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan akses transportasi di seluruh wilayah, terutama di Pulau Sumbawa,” katanya.
Sebagai hasil koordinasi, Komite II DPD RI menyatakan komitmennya untuk meneruskan aspirasi serta permintaan advokasi dari Kabupaten Bima, terutama terkait penanganan jalan di wilayah Langgudu Selatan.
Langkah percepatan juga akan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Balai Jalan Nasional NTB.
“Langkah ini akan ditempuh melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait hingga sinergi dengan pemerintah daerah dan Balai Jalan Nasional NTB,” jelasnya.
Selain itu, optimalisasi skema IJD menjadi fokus utama setelah berbagai masukan terkait kendala infrastruktur di Kabupaten Bima berhasil dihimpun, baik yang menjadi kewenangan kabupaten maupun provinsi.
Di sisi lain, aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius. Degradasi lingkungan dinilai berpengaruh terhadap ketahanan fungsi jalan, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terintegrasi.
“Komite II DPD RI akan mendorong upaya penyelesaian masalah lingkungan demi menjaga ketahanan fungsi jalan di Kabupaten Bima,” ujarnya.
Sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan infrastruktur masyarakat NTB dalam waktu dekat, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
“Sinergi ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret bagi kebutuhan infrastruktur masyarakat NTB dalam waktu dekat,” tutup Lalu Kusuma Wijaya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
