SUMBAWAPOST.com | Mataram- Di tengah gencarnya wacana efisiensi anggaran, temuan belanja makan-minum dan jamuan tamu di Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencapai lebih dari Rp38 miliar justru memicu sorotan tajam publik.
Isu ini mendorong puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat, Nasional Politik (NasPol) NTB, Pukad NTB, dan PEKAT IB, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sekretariat DPRD NTB, Senin (13/4/2026) di Jalan Udayana Kota Mataram.
Massa mulai berkumpul di kawasan Islamic Center sekitar pukul 10.00 WITA, kemudian bergerak melakukan long march menuju Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana pada pukul 10.15 WITA dengan pengawalan aparat kepolisian.
Dalam orasinya, Ketua PEKAT IB NTB, Ziyad, menuntut audit menyeluruh terhadap belanja Sekretariat DPRD NTB. Ia menilai terdapat kejanggalan dalam sejumlah pos anggaran yang selama ini dinilai luput dari pengawasan publik.
“Kami meminta audit total! Kami menyoroti persoalan dana reses dan dana sosialisasi Perda yang nilai anggarannya hampir sama. Ini tidak masuk akal dan harus dibuka ke publik secara transparan,” tegas Ziyad.
Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, menyoroti kontras antara besarnya anggaran konsumsi dengan kondisi masyarakat NTB saat ini. Ia menyebut penggunaan anggaran tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap situasi ekonomi.
“Setengah juta rakyat NTB masih hidup di bawah garis kemiskinan, infrastruktur kita memprihatinkan, dan pengangguran terus meningkat. Namun, anggota dewan justru menghamburkan Rp38 miliar lebih hanya untuk makan-minum yang sama sekali tidak urgen. Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat,” ujar Ardiansyah.
Ardiansyah juga menyinggung situasi politik terkait dugaan pusaran gratifikasi yang disebut menyeret hampir separuh anggota dewan hingga unsur pimpinan DPRD NTB. Ia menilai anggaran makan-minum tersebut menjadi sorotan di tengah isu yang berkembang.
Ketegangan meningkat ketika massa tidak ditemui oleh satu pun anggota DPRD NTB. Koordinator Lapangan, Firmansyah, menyampaikan kekecewaannya atas sikap tersebut.
“Sikap DPRD hari ini yang enggan menemui rakyat adalah bukti mereka takut menghadapi kenyataan. Kami tegaskan, jika Sekwan dan unsur Pimpinan DPRD NTB tidak segera memberikan respon yang baik, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Ini baru permulaan,” kata Firmansyah.
Tuntutan Diteruskan ke Pimpinan
Setelah melalui negosiasi dengan aparat Polresta Mataram, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Kepala Bagian Umum DPRD NTB. Dalam pertemuan tersebut, pihak Sekretariat DPRD menyatakan akan meneruskan seluruh tuntutan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) dan jajaran pimpinan DPRD NTB.
Aksi berakhir sekitar pukul 13.00 WITA dengan tertib. Namun, massa menegaskan akan terus mengawal isu anggaran makan-minum tersebut dan memantau tindak lanjutnya dalam waktu dekat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
