Satgas Pangan Lombok Timur Bongkar 110 Ton Beras Diduga Oplosan, Oknum Bulog Turut Diselidiki

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 15 November 2025 - 06:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengungkapan dugaan pengoplosan 110 ton beras oleh Satgas Pangan Polres Lombok Timur membuat publik geger. Operasi yang digelar di wilayah Sikur itu mengarah pada dugaan keterlibatan oknum Bulog dan mitranya, sehingga mendorong kepolisian memasang police line serta memeriksa sejumlah pihak terkait demi menuntaskan kasus yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat luas.

SUMBAWAPOST.com| Lombok Timur –Satgas Pangan Polres Lombok Timur kembali menunjukkan taringnya. Puluhan ton beras diduga oplosan ditemukan tersimpan rapi di sebuah gudang di wilayah Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam operasi yang digelar belum lama ini.

Baca Juga :  Bentengi Generasi Sejak Dini, Polda NTB Masuk Sekolahh Sosialisasi Bahaya Narkoba Hingga Judi Online

Dari hasil pengungkapan di lapangan, petugas menemukan sekitar 110 ton beras yang disinyalir tidak memenuhi standar mutu dan ketentuan label sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Temuan besar ini mengindikasikan adanya praktik kecurangan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Kapolres Lombok Timur AKBP I Komang Sarjana, S.I.K., S.H. melalui Kasat Reskrim AKP I Made Dharma Yulia Putra, S.T.K., S.I.K., M.Si. mengungkapkan bahwa penyelidikan awal mengarah pada adanya dugaan keterlibatan oknum Bulog maupun mitra Bulog dalam aktivitas pengoplosan tersebut.

Baca Juga :  Mau Dapat Jackpot, Eh Dapat Borgol! Polisi Bima Grebek Enam Penjudi Angka Acak Pakai HP

“Untuk kepentingan penyidikan, kami telah memasang police line di lokasi gudang penyimpanan beras serta memeriksa sejumlah saksi dan pihak terkait,” tegas Kasat Reskrim.

Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Polres Lombok Timur melalui Satgas Pangan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan memberantas praktik curang yang merugikan masyarakat.

Pihak kepolisian berharap proses penyelidikan dapat segera tuntas, agar kasus ini tidak menimbulkan keresahan dan kepercayaan publik terhadap distribusi pangan tetap terjaga.

 

Berita Terkait

Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus
Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?
Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima
Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’
Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah
Daftar Lengkap Pejabat NTB Beserta Posisi yang Dilantik Iqbal: 6 Bulan Jadi ‘Tiket’ Bertahan atau Angkat Kaki
Ketua FKMHB Ungkap Indikasi Error in Objecto Aset Serasuba, DPRD Bima Sebut Tanah Bukan Milik Pemkot
Pria Asal Sumenep Madura, Abul Chair Resmi Jadi Sekda NTB, Iqbal Ungkap Proses Panjang di Balik Layar
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 14:40 WIB

Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus

Jumat, 10 April 2026 - 17:48 WIB

Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?

Jumat, 10 April 2026 - 17:01 WIB

Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima

Jumat, 10 April 2026 - 09:58 WIB

Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’

Kamis, 9 April 2026 - 22:38 WIB

Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah

Berita Terbaru