SUMBAWAPOST.com | Mataram- Momentum Hari Buruh Internasional 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun ini menjadi titik balik arah kebijakan ketenagakerjaan. Dalam dialog bertajuk ‘Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama’ di Kantor Dinas Nakertrans NTB, Jumat (1/5/2026), Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen membuka dapur penyusunan Peraturan Daerah (Perda) bagi serikat buruh, sekaligus menyiapkan skema baru perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memutus rantai kemiskinan.
Dalam forum tersebut, Iqbal secara terbuka mengakui bahwa selama ini keterlibatan buruh dalam penyusunan regulasi belum maksimal. Ke depan, ia memastikan setiap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan pekerja wajib melibatkan serikat buruh sebagai bagian dari legitimasi kebijakan.
“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Kadis hingga asisten, tolong ingatkan saya. Dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi kami dalam merumuskan klausul kesejahteraan,” tegas Iqbal.
Tak hanya pada aspek regulasi, Gubernur juga menyoroti lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di lapangan. Ia menyayangkan instruksi terkait penambahan anggaran dan fasilitas kendaraan operasional bagi pengawas belum sepenuhnya berjalan.
“Saya sudah perintahkan untuk menambah anggaran pengawasan dan menyiapkan kendaraan operasional bagi teman-teman pengawas. Mereka tidak bisa bekerja maksimal tanpa fasilitas. Saya minta Pak Sekda untuk memastikan instruksi ini segera terlaksana,” tambahnya.
Dalam isu sensitif seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), Iqbal memilih pendekatan realistis. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kenaikan upah dan kepatuhan perusahaan dalam membayar.
“Kesejahteraan itu dinamis. Dulu kita bicara jam kerja, sekarang di Eropa sudah bicara paternity leave. Di NTB, kita harus realistis melihat kondisi ekonomi. Saya lebih memilih menaikkan upah secara moderat namun dibarengi pengawasan ketat agar semua perusahaan benar-benar membayarnya, daripada naik drastis tapi hanya di atas kertas,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa indikator utama kesejahteraan NTB terletak pada sektor pertanian yang menyentuh mayoritas masyarakat, bukan semata sektor tambang.
“Target kita adalah NTB Makmur Mendunia. Saat target itu tercapai, standar kesejahteraan kita pun harus ikut melompat lebih tinggi,” pungkasnya.
Salah satu terobosan yang disorot adalah reformasi skema pembiayaan PMI. Pemerintah Provinsi NTB menggandeng perusahaan seperti Felda dan Sime Darby serta Bank NTB Syariah untuk menghadirkan skema pembiayaan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Seluruh biaya keberangkatan, mulai dari paspor hingga uang makan selama proses, akan ditalangi terlebih dahulu oleh Bank NTB Syariah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI dengan bunga rendah,” jelas Iqbal.
Skema ini dirancang agar PMI tidak lagi terjerat utang bank subuh. Bahkan, kerja sama dengan Maybank di Malaysia juga disiapkan untuk mengelola gaji PMI secara terstruktur mulai dari kebutuhan keluarga hingga tabungan usaha.
“Kita ingin memutus rantai berangkat miskin, pulang tetap miskin. Dengan pendampingan wealth management, PMI diharapkan memiliki unit usaha produktif saat kembali ke tanah air,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga tengah merancang sekolah berasrama bagi anak-anak PMI sebagai bagian dari perlindungan sosial jangka panjang.
“Di sekolah berasrama ini, anak-anak PMI akan dibentuk karakternya dan diberikan keterampilan (skill). Jika nantinya mereka memilih menjadi PMI seperti orang tuanya, mereka akan menjadi PMI yang memiliki keahlian tinggi, bukan pekerja kasar,” tegas Iqbal.
Sementara, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menekankan pentingnya regulasi yang berpihak pada buruh perempuan, mengingat peran ganda mereka dalam keluarga dan pekerjaan.
“Saya menitipkan satu harapan kepada Pak Gubernur, khususnya bagi para buruh perempuan agar mendapatkan perhatian dari seluruh asosiasi yang ada. Perempuan selain sebagai pekerja, mereka juga kepala rumah tangga, istri, dan seorang ibu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua SPN NTB, Lalu Wira Sakti, mengapresiasi keterlibatan penuh pemerintah dalam dialog May Day tahun ini.
“Sepanjang sejarah May Day di NTB, baru kali ini dihadiri lengkap oleh Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, hingga jajaran Kepala Dinas. Ini momen yang luar biasa dan menunjukkan komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha melalui Apindo, dan teman-teman buruh,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen buruh untuk mengawal janji pemerintah agar benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja.
“Kami di SPN akan terus mengawal janji tersebut agar setiap klausul dalam Perda benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja,” tegasnya.
Wira menyatakan optimisme bahwa kolaborasi pemerintah dan buruh mampu mendorong target pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.
“Kami siap bersinergi untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi yang baik, kita optimistis NTB yang makmur dan sejahtera bagi semua lapisan pekerja dapat terwujud,” pungkasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
