Perkuat SMK di Wilayah Pelosok, Gubernur NTB Akan Siapkan Investasi BOSDA dan Subsidi Sertifikasi Siswa

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 6 Maret 2026 - 22:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan arahan kepada siswa SMKN 1 Kopang terkait program investasi BOSDA dan subsidi sertifikasi keahlian.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan arahan kepada siswa SMKN 1 Kopang terkait program investasi BOSDA dan subsidi sertifikasi keahlian.

SUMBAWAPOST.com | Lombok Tengah- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan Pendidikan Vokasi sekaligus menghapus stigma bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang angka pengangguran. Komitmen tersebut disampaikan saat Lalu Muhamad Iqbal mengunjungi SMKN 1 Kopang di Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya sertifikasi keahlian bagi siswa SMK sebagai kunci utama agar lulusan lebih mudah terserap di dunia kerja.

“SMK tidak boleh lagi menjadi penyumbang pengangguran. Salah satu kendala selama ini adalah masalah sertifikasi LSP-P (Lembaga Sertifikasi Profesi). Oleh karena itu, semester ini pemerintah Provinsi menyiapkan subsidi untuk sekitar 420 hingga 430 sertifikasi,” ujarnya.

Program ini diharapkan membuat lulusan SMK tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Dengan bekal tersebut, peluang lulusan untuk masuk ke dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, akan semakin terbuka. Apabila program ini terbukti efektif, Pemerintah Provinsi NTB berencana menjadikannya sebagai program rutin setiap tahun melalui dukungan anggaran daerah.

Baca Juga :  Saat Dompet Banyak Orang Menipis, Peternak NTB Justru Masih Tebal-NTP Tembus 113,54

Selain persoalan sertifikasi, Gubernur juga menyoroti adanya kesenjangan perkembangan SMK antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, SMK di kota cenderung berkembang lebih cepat karena jumlah siswa lebih banyak, sehingga dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang terkumpul juga lebih besar.

Sebaliknya, banyak SMK di wilayah pedesaan, termasuk di Kopang, menghadapi keterbatasan pendanaan. Hal ini disebabkan sebagian besar siswanya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi desil 1 dan desil 2 atau kategori kurang mampu. Kondisi tersebut membuat banyak siswa kesulitan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan skema investasi pendidikan melalui dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).

“Insya Allah kami akan investasi BOSDA untuk daerah-daerah yang siswanya banyak dari kategori ekonomi rendah. Kami ingin level perkembangan SMK di kota dan desa bisa bersaing secara adil,” tegasnya.

Di akhir kunjungannya, Gubernur juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap percaya diri dalam meraih masa depan.

Ia menegaskan bahwa siswa yang tinggal di wilayah pedesaan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, sebagaimana siswa yang berada di kota.

Baca Juga :  Cegah Kejahatan, Puluhan Botol Miras Berhasil Disita Saat Rajia Sejumlah Cafe di Kota Mataram

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Kopang, Lalu Subhanudin, menjelaskan bahwa sekolahnya telah melakukan berbagai langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan Pertamina melalui program Pertamina Enduro.

“Alhamdulillah, melalui kerja sama dengan Pertamina, kami telah menghadirkan dua pembalap MotoGP untuk memberikan motivasi langsung kepada siswa. Kami juga telah menyepakati kemitraan di mana setiap tahun siswa kami akan mendapatkan pelatihan langsung dari mekanik nasional di Jakarta,” ungkapnya.

Ke depan, kerja sama tersebut juga akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan bengkel praktik dengan branding bersama antara SMK dan Pertamina Enduro.

Fasilitas ini diharapkan menjadi laboratorium praktik nyata bagi siswa dari tujuh jurusan yang ada di sekolah tersebut, mulai dari Teknologi Kendaraan Ringan hingga Desain Komunikasi Visual. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kualitas lulusan SMK sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja muda di Nusa Tenggara Barat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB