MotoGP Mandalika 2024 Terancam Batal Jika Pemerintah Tidak Bayar Hosting Fee 231 miliar

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 6 September 2024 - 11:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Mataram – ITDC MGPA masih menunggu bantuan pemerintah pusat untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar 231 miliar rupiah kepada pemegang hak komersial MotoGP yaitu Dorna Sports, nominal ini terlalu besar jika hanya ditanggung pemerintah provinsi kota dan kabupaten. Menjelang MotoGP Mandalika 2024, Kemenparekraf dan pemerintah pusat belum memberikan bantuan yang sedang ditunggu penyelenggara MotoGP. Lantaran mencari formulasi yang tepat.

Pada sisi lain, MotoGP harus tetap dilaksanakan, world championship MotoGP membawa banyak dampak baik untuk Indonesia terutama kawasan NTB. Hal tersebut mengemuka pada acara talkshow Nation Hub yang diselenggarakan CNBC Indonesia TV dalam Berita Ekonomi dan Bisnis Terkini Live, Kamis 5 September 2024

Baca Juga :  Sekda NTB Sikapi Tudingan HMI MPO Soal Keterlibatan DAK Rp99 Miliar dan Interpelasi DPRD

Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno dalam zoom live CNBC mengatakan siap berkolaborasi dalam MotoGP 2024, saat ini pihaknya masih menunggu peluang untuk bekerja sama dengan penyelenggaraan acara tersebut. Menparekraf Sandiaga menekankan MotoGP telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia bukan hanya NTB yang merasakan dampaknya tetapi juga seluruh destinasi wilayah atau wisata di Indonesia termasuk Bali.

Sekda Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si berharap biaya hosting fee 2024, didanai pemerintah pusat. Harapan ini muncul, karena tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan hosting fee. Selain itu pula, adanya acara nasional yang dibebankan kepada daerah, salah satunya adalah Pilkada serentak dan pelaksanaan PON.

Baca Juga :  Patroli Dini Hari Polsek Kempo Amankan Dua Pelaku Pemalakan Sopir Truk Pasir di Dompu

“Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang mana program ini menyedot cukup banyak anggaran. Bukannya tidak sanggup untuk membantu hosting fee, hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan berharap pembiayaan ditanggung pemerintah pusat,” pungkasnya.

Semua pihak, dalam hal ini stakeholders MotoGP, diharapkan dapat menyukseskan penyelenggaraan MotoGP 2024, melalui sinergi kolaborasi dan kontribusi partisipatif demi kelancaran MotoGP.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru