SUMBAWAPOST.com, Mataram- Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, kini angkat bicara soal tudingan terlibat dalam kasus dugaan jual beli proyek fisik dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Kasus tersebut menyebabkan Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (Kabid SMK) Ahmad Muslim di OTT Polresta Mataram.
Pria yang akrab disapa Miq Gite menilai tuduhan yang disampaikan teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Badan Koordinasi Bali Nusra (HMI MPO Badko Nusra) menyebut dirinya terlibat soal Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bagi nya hal tersebut bentuk aspirasi.
“Itu bagian dari aspirasi. Tempo hari saya dituduh terlibat kasus tambang pasir besi. Apa faktanya?,” kata Mantan Pj Gubernur NTB tersebut usai rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (14/01/2025) saat dimintai tanggapannya oleh sejumlah wartawan.
Sehingga, Miq Gite tidak mau ambil pusing soal informasi dari sejumlah tudingan tersebut. “Itu bagian dari kebebasan berpendapat. Kita menghargai itu,”terangnya.
Sebelumnya, Ketua HMI MPO Badko Nusra Abdul Halik menuding kasus DAK Rp99 miliar diduga kuat masuk ke kantung pribadi Sekda NTB.
“Termasuk diduga kuat untuk biaya pencalonan istrinya di kontestasi Pileg 2024 lalu. Sebab, pencopotan kabid SMK yang lama dijabat pak M. Khirul Ikhwan digantikan Ahmad Muslim yang di-OTT itu saat Lalu Gita menjabat sebagai Penjabat Gubernur NTB. Ini pintu masuk bagi penyidik Polresta Mataram siapa dalang di balik proyek pendidikan itu,” beber Halik.
Terkait hal itu, penggagas hak interpelasi DAK NTB Hamdan Kasim mengklaim sudah memenuhi syarat dukungan dari minimal 10 anggota dewan lebih satu fraksi.
“Kami menggunakan hak interpelasi yang dimiliki oleh anggota dewan. Mohon pimpinan untuk menerima usulan kami untuk dibahas pada sidang paripurna berikutnya,” kata Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim, sembari menyebut hingga saat ini sebanyak 14 anggota dewan sudah menandatangani hak interpelasi untuk DAK di seluruh OPD. Hal itu disampaikan saat mengikuti rapat paripurna pembahasan Raperda penyertaan modal.
Dokumen persetujuan tersebut langsung diserahkan kepada Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda.
Terpisah, pada kesempatan tersebut juga Saat dimintai tanggapan soal pangajuan hak interpelasi DPRD NTB, Miq Gite menghormati hal tersebut.
“Iya, kita lihat. Kita ikuti mekanismenya,” kata Gita.
Lebih lanjut, sekda mengklaim bahwa pengelolaan DAK di Pemprov NTB dalam kondisi baik. “Baik-baik saja (tidak ada masalah),” jelasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, menurut Lalu Gita, DAK tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023. “Evaluasi kami, alhamdulillah 2024 lebih baik dari 2023,”tutupnya.
