SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menarik perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Melalui kunjungan kerja, Maluku Utara datang ke NTB untuk mempelajari berbagai Kebijakan, Program, hingga Inovasi dalam mengelola laut secara berkelanjutan.
Kunjungan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tersebut berlangsung pada 1 September 2026. Rombongan diterima Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPT BLUD Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Kunjungan tersebut menjadi ajang studi pembelajaran bagi Maluku Utara, khususnya terkait pengelolaan kawasan konservasi melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemberdayaan nelayan, serta berbagai program dan inovasi kelautan dan perikanan yang telah dijalankan NTB.
Berbagai pengalaman NTB di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat menjadi referensi bagi Maluku Utara untuk memperkuat tata kelola perikanan berkelanjutan sekaligus mendorong pengembangan Ekonomi Biru.
Dalam pemaparannya, Dinas Fauzi Momole, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Malut menjelaskan sejumlah kebijakan strategis yang telah diterapkan NTB sebagai langkah konkret mendukung pengembangan Ekonomi Biru.
Salah satu kebijakan tersebut adalah Penetapan 12 Kawasan Konservasi Daerah pada 2023.
“Sebagai langkah konkret dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Biru, pada tahun 2023 di Provinsi NTB telah ditetapkan 12 Kawasan Konservasi Daerah,” jelas Fauzi Momole Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Malut.
Selain kawasan konservasi, Menurut Fauzi Momole, NTB juga telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim menyampaikan, Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan Ekosistem, tetapi juga mampu menghadirkan nilai tambah bagi Daerah dan Masyarakat.
“NTB juga baru menetapkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif,”ungkap Muslim, dalam keterangan yang diterima media ini. Kamis (3/9/2026).
Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap Pelanggaran di sektor Kelautan dan Perikanan lebih mengedepankan sanksi Administratif. Sementara itu, sanksi Pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir atau Ultimum Remedium.
Muslim menegaskan, pihaknya sangat terbuka apabila berbagai kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan di NTB ingin direplikasi oleh Provinsi Maluku Utara.
“Kami sangat terbuka apabila Provinsi Maluku Utara ingin mereplikasi berbagai kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan di NTB,” tegasnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peningkatan kewenangan daerah pada wilayah laut 0-12 mil.
Kewenangan tersebut mencakup Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengawasan, serta penegakan Administratif di sektor Kelautan dan Perikanan.
Melalui kunjungan ini, pertukaran pengalaman antara NTB dan Maluku Utara diharapkan tidak berhenti sebagai studi pembelajaran. Lebih dari itu, kunjungan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama dan sinergi Antar-Daerah.
“Semoga dengan kunjungan kerja ini menjadi awal terjalinnya kerja sama dan sinergi antara Provinsi NTB dan Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lebih maju dan berkelanjutan,” harap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim.
Sinergi NTB dan Maluku Utara diharapkan dapat memperkuat tata kelola sumber daya laut, meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, serta mendorong ekonomi biru yang tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
