SUMBAWAPOST.com| Mataram- Di tengah mencuatnya kasus hukum yang menyeret sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Nusa Tenggara Barat (MW KAHMI NTB) meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan menekan tombol ‘Pause’ terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diwujudkan melalui penerapan Jeda Gizi Nasional (JGN) sebagai ruang evaluasi menyeluruh sebelum program kembali dijalankan secara penuh.
Usulan tersebut disampaikan Koordinator Presidium (Korpres) MW KAHMI NTB, Ir. HK. Lalu Winengan, M.M., kepada media di Mataram, Minggu (5/7/2026).
Menurut HK. Lalu Winengan, kebijakan Jeda Gizi Nasional menjadi penting mengingat berbagai persoalan yang mengiringi pelaksanaan Program MBG semakin menjadi perhatian publik, terutama setelah sejumlah petinggi BGN ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
“Salah satu akibat yang cukup besar dari ditersangkakannya sejumlah petinggi BGN sebagai hulu dari pelaksanaan program MBG, telah menghilirkan ketidakpercayaan publik terhadap program tersebut,” katanya.
HK. Lalu Winengan mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara operasional Program MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Namun, ia menilai waktu penghentian sementara selama libur sekolah belum cukup untuk membenahi seluruh persoalan yang mengiringi implementasi Program MBG.
“Dibutuhkan waktu lebih lama dengan melibatkan sejumlah unsur, untuk menata kembali pelaksanaan program ini,” tandas HK. Lalu Winengan.
Meski mengusulkan adanya jeda, HK. Lalu Winengan menegaskan bahwa Program MBG tetap merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah, lanjut usia, dan para janda.
“Tidak berlebihan jika Presiden RI, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut,” katanya.
Karena itu, menurutnya, evaluasi secara menyeluruh justru diperlukan agar pelaksanaan Program MBG ke depan berjalan lebih baik dan kembali memperoleh kepercayaan masyarakat.
“Namun yang sangat disayangkan dan harus diantisipasi, jika permasalahan yang mengiringi dan masih mengikuti pasca penetapan tersangka sejumlah petinggi BGN belum clear and clean, sampai kapanpun program ini akan terus mengundang tanda tanya besar di mata publik,” imbuh HK. Lalu Winengan.
HK. Lalu Winengan menilai penerapan Jeda Gizi Nasional (JGN) dapat menjadi jalan tengah atas perbedaan pandangan yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, terdapat kelompok yang menginginkan Program MBG tetap dilanjutkan karena manfaatnya, sementara di sisi lain muncul desakan agar program dihentikan sementara untuk dilakukan pembenahan.
Menurutnya, kedua pandangan tersebut sama-sama layak menjadi perhatian pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan Program MBG.
“Yang menginkan program berlanjut karena melihat sisi manfaat dari Program MBG. Di sisi lain, desakan agar program MBG diberhentikan karena prakteknya masih ditemukan sejumlah kejanggalan. Misalnya, ditemukannya pejabat publik seperti Anggota DPR, Bupati dan atau Walikota, yang memiliki titik dapur lebih dari lima,” ungkap HK. Lalu Winengan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
