SUMBAWAPOST.com|™ Lombok Timur- Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah percepatan penurunan stunting di daerah yang masih berstatus zona merah. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, bersama TP PKK Provinsi NTB turun langsung meluncurkan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7/2026).
Gerakan tersebut menjadi upaya strategis Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka stunting dan kemiskinan, terutama di Wilayah dengan prevalensi Stunting yang masih tinggi.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Pemerintah, melainkan membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat, terutama Keluarga.
“Kehadiran kita hari ini bukan hanya memastikan setiap perangkat Daerah memiliki bentuk intervensi yang sama terhadap penurunan Stunting. Kita hadir untuk menggugah hati dan kepedulian kita semua. Program pemerintah tidak akan berhasil apabila keluarga tidak memiliki kepedulian,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan melalui edukasi kepada calon pengantin mengenai kesiapan usia menikah, kondisi kesehatan ibu, serta pentingnya memenuhi standar kesehatan sebelum memiliki anak. Menurutnya, pendekatan preventif harus terus diperkuat agar Stunting dapat dicegah sejak dini.
Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa Lombok Timur, sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di NTB, masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan. Dalam berbagai forum Nasional, Lombok Timur masih tercatat sebagai salah satu Daerah zona merah Stunting dan kemiskinan. Selain itu, Kabupaten Lombok Utara juga masih berada pada kategori Zona Merah Stunting.
“Kita harus bekerja bersama agar Lombok Timur bisa keluar dari zona merah. Angka Stunting adalah kondisi nyata yang kita temukan di lapangan dan hanya bisa diatasi dengan komitmen serta kepedulian bersama,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah, Pemerintah Desa, kader Posyandu, TP PKK, BKKBN, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi agar setiap intervensi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak agar setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Selain intervensi di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Salah satunya dengan mendorong Desa Lendang Nangka Utara mengembangkan komoditas unggulan nanas menjadi produk olahan bernilai tambah agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Wakil Gubernur juga mengajak para orang tua untuk memberikan perhatian lebih terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, kasih sayang, pendampingan, serta keterlibatan ayah dan ibu menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.
Sementara Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa percepatan penurunan Stunting hanya dapat dicapai melalui Kolaborasi seluruh pihak.
Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting tidak hanya diukur dari turunnya angka Prevalensi, tetapi juga dari terwujudnya masyarakat NTB yang sehat dan berkualitas melalui intervensi yang dilakukan secara serentak hingga tingkat Desa.
“Bahwa Stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola asuh, sanitasi, kondisi lingkungan, hingga perilaku keluarga. Berdasarkan pendampingan di sejumlah Desa, ditemukan beragam penyebab, seperti penggunaan air yang tidak layak konsumsi, pola pemberian makanan yang kurang tepat, hingga kebiasaan mengonsumsi makanan instan,” ungkapnya.
Karena itu, TP PKK Provinsi NTB bersama TP PKK Kabupaten Lombok Timur telah memulai program percontohan di Desa Sakra dengan melibatkan berbagai OPD, BKKBN, sektor Pertanian, Perikanan, Rumah Sakit, serta mitra nonpemerintah untuk mengidentifikasi akar persoalan stunting secara langsung di lapangan. Program tersebut mendapat respons positif dari Masyarakat dan Pemerintah Desa.
Bunda Sinta juga menyatakan kesiapan TP PKK Provinsi NTB untuk terus mendukung pelaksanaan Tim Percepatan Penanganan dan Pencegahan Stunting (TP3S) melalui penguatan kader, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi lintas sektor agar upaya penurunan stunting di NTB dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
