SUMBAWAPOST.com | Lombok Barat-Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mengaku prihatin setelah melihat mayoritas usulan dalam Program Rp1 Miliar per Desa masih didominasi pembangunan fisik. Padahal, program unggulan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut diharapkan tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di tingkat Desa.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Batulayar, yang berlangsung di Kantor Camat Batulayar, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Asisten I Setda Lombok Barat, para kepala OPD teknis, Camat Batulayar, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Batulayar.
Program Rp1 Miliar per Desa merupakan salah satu program prioritas Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) yang dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat dusun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Dalam arahannya, Wakil Bupati Nurul Adha mengungkapkan bahwa berdasarkan data usulan yang telah masuk dari pemerintah desa, sebagian besar anggaran masih diarahkan untuk pembangunan fisik.
“Dari data input yang disampaikan Kepala Desa terhadap kamus usulan satu program, satu miliar per desa. Ini lebih banyak, bahkan bisa dikatakan 90 persen ke fisik yah. Tidak yang mengusulkan ke program pemberdayaan ataupun ke persoalan stunting,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena persoalan stunting dan kemiskinan merupakan indikator penting dalam penilaian pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Barat.
“Padahal stunting ini juga menjadi penilaian kita se-Kabupaten Lombok Barat (Lobar), ya, penilaian stunting dan penurunan kemiskinan. Jadi saya harapkan ke bapak-bapak kades, bapak-bapak kades juga punya usulan terhadap persoalan stunting ini,” tegas Wabup.
Ia menilai pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui penguatan layanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan keluarga, serta optimalisasi peran posyandu.
“Sehingga kita bisa memahami bersama apa itu gerakan sensitif, gerakan spesifiknya gitu, pak kades-kades berperan di mana, posyandunya bagaimana dan seterusnya,” ujarnya.
Nurul Adha juga meminta seluruh kepala desa agar menjadikan persoalan stunting sebagai perhatian bersama dengan melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi layanan kesehatan dasar dan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat.
“Oleh karena itu mohon kepada bapak-bapak kades, persoalan stunting menjadi sensitivitas kita bersama sehingga ada kemauan kita untuk bapak-bapak pantau. Persoalan posyandu itu seperti apa, apa yang menjadi kendala,” katanya.
Program Rp1 Miliar per Desa sendiri telah mulai direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada 119 desa dan tiga kelurahan sebagai bentuk komitmen memperkuat pembangunan berbasis desa.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa rakor tingkat kecamatan menjadi wadah penting untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung dari pemerintah desa.
“Kegiatan rakor tingkat kecamatan ini kami laksanakan untuk menyerap berbagai permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Batulayar. Dalam pertemuan ini juga hadir OPD teknis agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat langsung ditindaklanjuti dan dicarikan solusi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Salah satu perhatian utama kami adalah persoalan rumah tidak layak huni. Saya ingin tidak ada lagi masyarakat Lombok Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.
Melalui Program Rp1 Miliar per Desa, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap pembangunan desa tidak hanya terlihat dari sisi infrastruktur semata, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan angka kemiskinan, serta percepatan penanganan stunting di seluruh wilayah Lombok Barat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
