Jamaah Haji NTB Dideportasi, HMI BADKO Bali-Nusra Desak Gubernur Bertindak

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 8 Mei 2025 - 19:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Insiden deportasi sejumlah jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi mendapat sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) BADKO Bali-Nusa Tenggara. Mereka mendesak pemerintah membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut tuntas persoalan keberangkatan jamaah haji asal NTB.

Menurut HMI, ibadah haji bukanlah sekadar ritual biasa, melainkan ibadah sakral yang wajib dilakukan setidaknya sekali seumur hidup bagi umat Islam. Namun, pelaksanaannya kerap diwarnai berbagai kendala serius, mulai dari keterlambatan visa hingga kasus deportasi.

Baca Juga :  Cek Data Diri Anda! KPU NTB Kompak Turun Lapangan Pantau Coklit di Bima, Dompu dan Kota Bima

“Kami menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah, khususnya pemerintah provinsi NTB, dengan membentuk tim investigasi keberangkatan jamaah haji. Ini sebagai upaya preventif untuk mencegah berbagai persoalan administratif maupun teknis di kemudian hari,” tegas Ketua Umum HMI BADKO Bali-Nusra Caca Handika dalam pernyataannya, Kamis (8/5).

HMI juga mendorong Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) NTB untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses administrasi calon jamaah haji. Termasuk menyelidiki penyebab deportasi warga Indonesia di Tanah Suci.

Baca Juga :  APBD NTB 2027 Berubah Drastis, Defisit Rp111 Miliar Kini Jadi Surplus Rp162 Miliar

“Apalagi Gubernur NTB saat ini adalah mantan Duta Besar. Seharusnya memiliki akses diplomatik dan jaringan komunikasi yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan ini secara serius dan menyeluruh,” tambahnya.

Caca Handika menegaskan, ibadah haji harus dijaga kesuciannya, baik secara spiritual maupun administratif. Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah cepat serta strategis agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

 

Berita Terkait

Defisit Rp369 Miliar, 263 Ribu Warga NTB Krisis Air: Prioritas APBD-P Dipertanyakan
Konsolidasi Demokrasi Jelang Pemilu 2029 di NTB, Bawaslu Buka Ruang Kritik: Jangan Segan Mengoreksi Kami
APBD-P NTB 2026 Disetujui: Belanja Rp6,05 Triliun, Defisit Rp369 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar
Daftar Kabupaten-Kota Berprestasi di NTB Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp17 Miliar
Kota Bima dan Mataram Borong Penghargaan Kemendagri, Insentif Capai Rp10,5 Miliar
Lombok Timur Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp1 Miliar
Sumbawa Barat Raih Dua Penghargaan Kemendagri, Dapat Insentif Rp2,5 Miliar
Lombok Utara Raih Dua Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp3 Miliar
Berita ini 105 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 20 September 2026 - 20:36 WIB

Defisit Rp369 Miliar, 263 Ribu Warga NTB Krisis Air: Prioritas APBD-P Dipertanyakan

Minggu, 20 September 2026 - 11:53 WIB

Konsolidasi Demokrasi Jelang Pemilu 2029 di NTB, Bawaslu Buka Ruang Kritik: Jangan Segan Mengoreksi Kami

Sabtu, 19 September 2026 - 09:37 WIB

APBD-P NTB 2026 Disetujui: Belanja Rp6,05 Triliun, Defisit Rp369 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 - 06:57 WIB

Daftar Kabupaten-Kota Berprestasi di NTB Raih Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Insentif Rp17 Miliar

Sabtu, 19 September 2026 - 06:36 WIB

Kota Bima dan Mataram Borong Penghargaan Kemendagri, Insentif Capai Rp10,5 Miliar

Berita Terbaru