SUMBAWAPOST.com, Mataram – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan konsep pembangunan perumahan transformatif dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, yang digelar di Kantor Bank NTB Syariah, Minggu (8/6). Forum tersebut turut dihadiri oleh para bupati, wali kota, serta kepala dinas perumahan se-NTB.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menguji coba model perbaikan rumah berbasis transformasi sosial di Desa Ungge, Lombok Tengah, sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTB.
Ia menegaskan bahwa konsep pembangunan transformatif tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah, sebagaimana pendekatan umum yang dilakukan oleh dinas perumahan. Lebih dari itu, pendekatan ini melibatkan berbagai sektor guna melihat persoalan kemiskinan ekstrem secara komprehensif.
Berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial turut dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Fokus diberikan pada penataan ruang, sanitasi, akses air bersih, hingga penciptaan ruang sosial yang ramah anak dan mendukung pertumbuhan masyarakat.
Menurut Gubernur, memperbaiki rumah saja tidak cukup. Ia mencontohkan bahwa tanpa transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi, warga yang telah menerima bantuan justru berisiko kembali jatuh ke dalam kemiskinan karena terpaksa menjual aset produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Ujung-ujungnya kita harus intervensi lagi karena masuk dalam jurang kemiskinan,” jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya mengidentifikasi potensi ekonomi warga agar mereka dapat hidup mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan.
Gubernur juga menyampaikan bahwa penanganan isu perumahan dan permukiman bersifat lintas sektoral. Menurutnya, tugas utama kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah merajut dan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang tersebar di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan.
Ia pun mengajak para bupati dan wali kota untuk melihat persoalan kemiskinan ekstrem secara lebih menyeluruh, dengan tujuan tak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.
“PR paling penting kita adalah menyelesaikan usulan agar cepat sampai ke Kementerian Perumahan, saya harap balai perumahan untuk memberikan asistensi sehingga proposal betul-betul sesuai dengan keinginan pemerintah pusat,” pungkasnya.
