HPP Tertinggi Sepanjang Sejarah, Gubernur NTB Klaim Petani Kini Lebih Sejahtera

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 7 Januari 2026 - 19:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasyakuran Swasembada Pangan Tingkat Provinsi NTB yang digelar di Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal

Tasyakuran Swasembada Pangan Tingkat Provinsi NTB yang digelar di Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal

Lombok Barat| Sumbawapost-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan keberhasilan program revitalisasi irigasi dan pompanisasi yang mulai dijalankan Pemerintah Provinsi NTB. Program tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian sekaligus kesejahteraan petani.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam sambutannya pada Tasyakuran Swasembada Pangan Tingkat Provinsi NTB yang digelar di Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (7/1/2026).

“Alhamdulillah, dampaknya sangat nyata. Lahan yang sebelumnya hanya bisa panen satu kali, kini bisa dua kali, bahkan di beberapa tempat sudah bisa panen hingga tiga kali dalam setahun. Ini baru pertama kali terjadi setelah lebih dari 15 tahun,” ungkap Gubernur.

Baca Juga :  Pembangunan Dibajak Kejahatan dan Kemiskinan, FHISIP UNRAM Bongkar Aib Tata Kelola Daerah

Selain peningkatan produktivitas lahan, Gubernur juga menyoroti kebijakan strategis Presiden Republik Indonesia terkait penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang disebut sebagai HPP tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Sepanjang sejarah, belum pernah HPP ditetapkan setinggi ini. Sebelumnya, harga gabah sering berada di kisaran Rp4.500 hingga Rp5.000, yang tentu memberatkan petani. Dengan HPP Rp6.500, petani kini memiliki kepastian dan keuntungan yang lebih layak,” lanjutnya.

Lebih jauh, Gubernur memaparkan capaian Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, NTP NTB tercatat sebesar 123, yang berarti petani memperoleh keuntungan sekitar 23 persen dari modal produksi yang dikeluarkan.

Baca Juga :  Bayi Perempuan Ditemukan Tak Bernyawa dalam Kantong Plastik di Kali Jempong Mataram

“Namun perkembangannya terus meningkat. Pada pertengahan tahun 2025, nilai tukar petani naik menjadi 128, dan di akhir tahun ini kembali meningkat menjadi 131. Artinya, jika dihitung secara sederhana, dari modal 100, petani bisa memperoleh hasil sekitar 131. Kenaikan ini terjadi karena biaya produksi semakin menurun,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo, Danrem 162/WB Brigjen TNI Moch. Sjasul Arif, Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, Asisten Bidang Administrasi Umum Eva Dewiyani, Kepala Desa Banyu Urip, serta para penyuluh pertanian dan kelompok tani setempat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Pajak Motor di Atas 150 CC di NTB Naik Mulai 1 Oktober 2026, Ini Besarannya
MotoGP Mandalika Tak Boleh Cuma Ramai Saat Balapan, Wagub NTB Dorong Ekonomi Bergerak Sepanjang Tahun
HMI Cabang Dompu Desak Distanbun Buka Data Penerima Alsintan, Soroti Kelompok Tani Fiktif
Musyafirin Tolak Mundur dari PDIP, Tetap Jadi Komisaris Bank NTB Syariah, Rachmat Hidayat Pastikan Dipecat
Anggaran Rehab GOR Turide Mataram untuk PON 2028 Dinolkan DPR RI, Mori Hanafi: Sudah Dinolkan
BPR NTB Resmi Bertransformasi Jadi BPRS, Gubernur Iqbal Sebut Babak Baru Ekonomi Syariah
Perda Pajak NTB Diubah, Gubernur Iqbal Tekankan PAD Adaptif dan Ramah Investasi
Dua Raperda NTB Jadi Perda, Gubernur Iqbal Instruksikan Perangkat Daerah Segera Tindak Lanjut
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 22:19 WIB

Pajak Motor di Atas 150 CC di NTB Naik Mulai 1 Oktober 2026, Ini Besarannya

Kamis, 1 Oktober 2026 - 21:13 WIB

MotoGP Mandalika Tak Boleh Cuma Ramai Saat Balapan, Wagub NTB Dorong Ekonomi Bergerak Sepanjang Tahun

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:48 WIB

HMI Cabang Dompu Desak Distanbun Buka Data Penerima Alsintan, Soroti Kelompok Tani Fiktif

Kamis, 1 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Musyafirin Tolak Mundur dari PDIP, Tetap Jadi Komisaris Bank NTB Syariah, Rachmat Hidayat Pastikan Dipecat

Rabu, 30 September 2026 - 19:20 WIB

Anggaran Rehab GOR Turide Mataram untuk PON 2028 Dinolkan DPR RI, Mori Hanafi: Sudah Dinolkan

Berita Terbaru