BANMUS DPRD NTB Sambangi Lombok Barat, Bedah PAW DPRD hingga Program Rp1 Miliar Per Desa

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 29 Januari 2026 - 19:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua rombongan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi NTB  Yasin bersama Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, saat kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi di Ruang Rapat Kantor Bupati Lombok Barat.

Ketua rombongan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi NTB Yasin bersama Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, saat kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi di Ruang Rapat Kantor Bupati Lombok Barat.

SUMBAWAPOST.com| Lombok Barat- Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Yasin, M.M.Inov, Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan NTB VI (Bima, Dompu, dan Kota Bima).

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Lombok Barat dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, didampingi Asisten I Setda Lombok Barat, H. Saeful Ahkam, Rabu (28/01/2026).

Kunjungan kerja ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan fungsi legislasi dan penganggaran.

Yasin menyampaikan bahwa terdapat tiga pokok pembahasan utama yang dibahas secara komprehensif dalam pertemuan tersebut.

“BANMUS DPRD NTB melakukan koordinasi untuk memastikan proses pemerintahan daerah, fungsi legislasi, dan penganggaran berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan daerah,” ujar Yasin. Kamis (29/1/2026).

Pembahasan pertama menyangkut mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, termasuk tahapan administrasi dan kewenangan masing-masing pihak agar pelaksanaannya berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga :  PLN Sigap Pulihkan Kelistrikan Pasca Banjir Wera Bima

Agenda kedua membahas proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), mulai dari tahap perencanaan, pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah.

“Keselarasan proses legislasi daerah dengan regulasi yang lebih tinggi sangat penting agar Perda yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Yasin.

Sementara agenda ketiga menyoroti program anggaran satu miliar per desa, yang dinilai strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi desa. Dalam diskusi tersebut turut dibahas mekanisme penganggaran, pengawasan, serta pemanfaatan anggaran agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini tengah fokus menjalankan Program 1 Miliar Per Desa dan 100 Juta Per Dusun sebagai upaya percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan hingga ke tingkat paling bawah.

Baca Juga :  Polres Lombok Tengah Deklarasi Pilkades Damai 2025

“Program satu miliar per desa dan seratus juta per dusun merupakan komitmen kami untuk memperkuat pembangunan dari akar rumput agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Bupati LAZ.

Ia mengakui adanya dinamika fiskal nasional, namun Pemerintah Daerah tetap berupaya menghadirkan solusi melalui penguatan APBD, sinergi lintas sektor, serta pengawasan pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“Kami berharap program ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain dan membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam memperkuat pembangunan berbasis desa di NTB,” tambahnya.

Melalui kunjungan kerja ini, BANMUS DPRD Provinsi NTB berharap sinergi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat semakin solid, sehingga proses pemerintahan, legislasi, dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Satgas Desa Berdaya Resmi Dibentuk, Pemprov NTB Siap Sikat Program Tak Tepat Sasaran hingga ke Desa
Sekda NTB Abul Chair Tegaskan Desa Berdaya Jadi Mesin Utama Pengentasan Kemiskinan
Amerika Serikat Dalami Tambang Rakyat Lantung Sumbawa, Soroti Lingkungan dan Tata Kelola SDA
NTB Terapkan Metode Baru Percepat Penanganan Stunting, Desa Sakra Lombok Timur Jadi Pilot Project
Tambang Rakyat Lantung Sumbawa Jadi Perhatian Amerika Serikat
KPU NTB dan Bawaslu NTB Touring Monitoring Coktas di Lombok Utara, Pastikan Data Pemilih Akurat
TPA Kebon Kongok di NTB Berpotensi Hasilkan 9 Juta Ton Gas Metana per Tahun, Siap Jadi Sumber Energi Alternatif
Wakil Ketua DPRD Lalu Wirajaya Hadiri Penutupan MTQ XXXI NTB 2026, Dorong Lahirnya Generasi Qurani Berprestasi
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:05 WIB

Satgas Desa Berdaya Resmi Dibentuk, Pemprov NTB Siap Sikat Program Tak Tepat Sasaran hingga ke Desa

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:59 WIB

Sekda NTB Abul Chair Tegaskan Desa Berdaya Jadi Mesin Utama Pengentasan Kemiskinan

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:45 WIB

Amerika Serikat Dalami Tambang Rakyat Lantung Sumbawa, Soroti Lingkungan dan Tata Kelola SDA

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:27 WIB

NTB Terapkan Metode Baru Percepat Penanganan Stunting, Desa Sakra Lombok Timur Jadi Pilot Project

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:19 WIB

Tambang Rakyat Lantung Sumbawa Jadi Perhatian Amerika Serikat

Berita Terbaru

Suasana diskusi antara Delegasi Konsulat Amerika Serikat dan Bupati serta perangkat daerah Kabupaten Sumbawa terkait tambang rakyat Lantung.

Pemerintahan

Tambang Rakyat Lantung Sumbawa Jadi Perhatian Amerika Serikat

Rabu, 17 Jun 2026 - 14:19 WIB