BULOG Bima Beri Garansi: Beras SPHP Bebas Oplosan dan Takaran Pas 5 Kg!

Avatar

- Jurnalis

Senin, 28 Juli 2025 - 11:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bima – Perum BULOG Kantor Cabang Bima menegaskan bahwa beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang beredar di pasaran terjamin kualitas dan kuantitasnya.

“Kami pastikan beras medium SPHP sudah sesuai dengan ketentuan, berat bersihnya 5 kilogram per kemasan,” kata Pemimpin Cabang BULOG Bima, Heri Sulistiyo, kepada media ini, Senin (28/7/2025).

Heri juga menjamin beras SPHP yang disalurkan ke pasar rakyat, pengecer resmi, Koperasi Merah Putih, hingga Kantor Pos telah melalui pengawasan ketat.

Baca Juga :  Doyok, Curi Kotak Amal di Warung Untuk Judi Online

“Beras SPHP yang kami distribusikan dipastikan bebas oplosan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, distribusi beras SPHP kini lebih terkontrol seiring kebijakan terbaru Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum BULOG. Melalui aplikasi Klik SPHP, penjual yang ingin mendapatkan pasokan harus terdaftar dan terverifikasi terlebih dahulu.

“Kami mengingatkan para penjual agar mematuhi harga eceran tertinggi (HET) di wilayah NTB, yakni Rp12.500 per kilogram dengan kemasan 5 kilogram,” ujarnya.

Baca Juga :  Viral Pernikahan Anak di Bawah Umur di Lombok Tengah, LPA Laporkan ke Polisi

Heri menambahkan, penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jalur distribusi yang langsung menjangkau masyarakat, seperti pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kios Pangan binaan pemerintah daerah, serta melalui program Gerakan Pangan Murah.

Sebagai informasi, Perum BULOG mendapat penugasan melaksanakan program SPHP di tingkat konsumen untuk periode Juli–Desember 2025. Penugasan tersebut berdasarkan surat Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.

 

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru