Jangan Jual Kedaulatan! Rakyat NTB Siap Turun Jalan, Tolak Relaksasi Ekspor untuk AMNT

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 12 Juli 2025 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram– Gelombang kemarahan atas rencana relaksasi izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) makin membara. Kali ini, Konsorsium Aktivis NTB tampil garang menentang keras kebijakan yang dinilai mencederai semangat hilirisasi dan mengancam kedaulatan ekonomi bangsa.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Konsorsium Aktivis NTB, Fidar Khairul Diaz, menyebut relaksasi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap agenda besar Presiden Jokowi dalam membangun industri pemurnian nasional.

“Relaksasi ini bukan solusi, tapi sabotase terhadap masa depan industri kita. Jangan karena kepentingan segelintir elit tambang, rakyat harus menanggung kemunduran kebijakan negara,” tegas Fidar, dalam keterangan yang diterima media ini, Sabtu (12/7).

Fidar menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lemah menghadapi lobi-lobi tambang raksasa. Menurutnya, PT Amman Mineral sudah diberikan konsesi besar, namun hingga kini belum mampu menyelesaikan smelter sebagaimana amanat Undang-Undang.

Baca Juga :  Surati Menteri ESDM, Badko HMI Bali-Nusra Tolak Ekspor PT AMNT: Hilirisasi Jangan Dipermainkan

“Kalau belum sanggup bangun smelter, jangan minta kelonggaran. Cabut saja izin ekspornya. Negara ini bukan milik oligarki tambang,” katanya.

Konsorsium tak hanya berteriak dari balik meja. Mereka sedang menyiapkan gelombang perlawanan rakyat jika suara mereka terus diabaikan. Tak tanggung-tanggung, aksi unjuk rasa akbar di Mataram dan Jakarta siap digelar.

“Ini bukan soal politik, ini soal harga diri bangsa. Kalau pemerintah tetap bungkam, kami akan turun ke jalan, mengepung pusat kekuasaan demi selamatkan sumber daya alam Indonesia,” ancam Fidar.

Baca Juga :  Pilgub 2024: Dulu Berlawanan, Kini Zul-Suhaili Berpasangan 

Dalam pernyataannya, Konsorsium Aktivis NTB juga mendesak:

1. Tolak total relaksasi ekspor konsentrat PT Amman Mineral.

2. Audit menyeluruh proyek smelter Amman di Sumbawa Barat.

3. Tegakkan sanksi administratif bagi perusahaan tambang nakal.

4. Transparansi total kebijakan ekspor mineral nasional.

Menurut Fidar, jika kelonggaran terus diberikan, maka hilirisasi hanya tinggal jargon, dan kedaulatan ekonomi tinggal cerita kosong.

“Investor jangan dibiarkan merasa kebal aturan. Kita bukan negeri jajahan tambang asing,” tukasnya.

Hingga berita ini tayang, pihak PT Amman Mineral belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan dan kecaman keras dari Konsorsium Aktivis NTB.

Berita Terkait

Gubernur NTB Resmi Tutup Porprov XII 2026, Miq Iqbal: Pemenangnya Kita Semua
Soroti Dana Tali Asih dan Unggahan Medsos, Elemen Masyarakat Kepung Kantor Hotman 911 di Mataram
Gubernur Iqbal Siapkan Reformasi Pengelolaan APBD, Fokus Tekan SiLPA hingga Optimalkan Aset Daerah
MotoGP Mandalika 2026 Bidik 150 Ribu Penonton, MGPA: SDM NTB Sudah Berstandar Internasional
DPRD NTB Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Strategis untuk Pemprov
Wabup Nurul Adha Resmi Jalankan Tugas Kepala Daerah Lobar, Pastikan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Gubernur NTB Serahkan Radiogram Mendagri, Nurul Adha Resmi Jalankan Tugas Bupati Lombok Barat Tanpa Status Plt
Lombok Tengah Juara Umum Shorinji Kempo Porprov XII NTB 2026, Raih 13 Emas dan Kumpulkan 22 Medali
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 17:45 WIB

Gubernur NTB Resmi Tutup Porprov XII 2026, Miq Iqbal: Pemenangnya Kita Semua

Jumat, 24 Juli 2026 - 17:40 WIB

Soroti Dana Tali Asih dan Unggahan Medsos, Elemen Masyarakat Kepung Kantor Hotman 911 di Mataram

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:01 WIB

Gubernur Iqbal Siapkan Reformasi Pengelolaan APBD, Fokus Tekan SiLPA hingga Optimalkan Aset Daerah

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:44 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Bidik 150 Ribu Penonton, MGPA: SDM NTB Sudah Berstandar Internasional

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:21 WIB

DPRD NTB Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Strategis untuk Pemprov

Berita Terbaru