Balita di Bima Meninggal Saat Rujukan Terjebak Jalan Rusak Berlumpur di Langgudu, Akses Kesehatan Jadi Sorotan

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 14 Februari 2026 - 15:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi jalan berlumpur di wilayah Langgudu, Kabupaten Bima, yang menghambat proses rujukan pasien hingga menyebabkan balita meninggal dunia.

Kondisi jalan berlumpur di wilayah Langgudu, Kabupaten Bima, yang menghambat proses rujukan pasien hingga menyebabkan balita meninggal dunia.

SUMBAWAPOST.com| Bima- Tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Seorang balita berusia dua tahun meninggal dunia saat perjalanan menuju fasilitas kesehatan setelah kendaraan yang membawanya terjebak di jalan berlumpur wilayah Langgudu.

Peristiwa itu terjadi di Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jum’at (13/2/2026) sore.

Peristiwa ini kembali menyoroti buruknya akses infrastruktur kesehatan di daerah tersebut, terutama saat musim hujan ketika ruas jalan sulit dilalui kendaraan darurat.

Peristiwa ini memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait kondisi ruas jalan yang menjadi akses utama layanan kesehatan bagi desa-desa di wilayah Langgudu Selatan.

Kondisi Jalan di Desa Pusu, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat resmi tertanggal 5 Februari 2026 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bima menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait akses jalan layanan kesehatan di Langgudu.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa:

1. Perbaikan jalan diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Pemerintah daerah diminta melakukan koordinasi dan tindak lanjut percepatan penanganan.
3. Persoalan ini telah dikoordinasikan dengan dinas kesehatan dan PUPR setempat.

Surat tersebut menegaskan bahwa kondisi jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan dan pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

Baca Juga :  Lari Bawa Parang, Finish Bawa Dosa: Tim Jatanras Akhiri Pelarian Pembunuh, Langsung Check-in di Polres Dompu
Surat Tanggapan dari Kementrian Kesehatan

Upaya masyarakat memperjuangkan perbaikan akses jalan telah berlangsung sejak akhir 2025. Berdasarkan data kronologis pengaduan:

1). 31 Desember 2025 (laporan awal disampaikan melalui SP4N-LAPOR)
2). 5 Januari 2026 laporan penguatan diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Bima.
3). 10 Januari 2026 ( survei lapangan dilakukan bersama BPJN NTB dan Bina Marga Kabupaten Bima)
4). Akhir Januari–awal Februari 2026 (pengaduan diajukan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Badan Gizi Nasional)
5). 3 Februari 2026 ( Kementerian PUPR meneruskan laporan ke pemerintah daerah)
6). 5 Februari 2026 (Kemenkes mengirim surat resmi percepatan penanganan)

Pengaduan tersebut juga telah masuk dalam pengawasan tingkat nasional melalui Komisi V DPR RI.

Kondisi jalan yang rusak dan sulit dilalui tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap:

1. Keterlambatan rujukan pasien darurat
2. Risiko keselamatan ibu hamil dan anak
3. Terganggunya layanan kesehatan dasar
4. Distribusi program gizi dan kesehatan
5. Akses pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi Jalan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima di Malam Hari.

Warga menyebutkan bahwa saat musim hujan perjalanan menuju fasilitas kesehatan bisa memakan waktu berjam-jam karena kendaraan sulit melintas.

Perwakilan masyarakat sekaligus pelapor aduan dari Bima Raya Institute, Arief Rachman, menegaskan bahwa tragedi ini merupakan risiko yang sejak awal telah diperingatkan melalui berbagai aduan resmi.

Baca Juga :  Belum Setahun Jadi Gubernur, Miq Iqbal Sulap Lombok Jadi ‘Bandara Induk’ Baru Penerbangan Nasional 

“Inilah yang sejak awal kami khawatirkan. Jalan rusak menghambat rujukan darurat dan bisa merenggut nyawa. Kami telah menyampaikan laporan berulang kali karena takut kejadian seperti ini terjadi. Jangan sampai ada korban berikutnya,” ujar Arief Rachman. Sabtu (14/2/2026).

Ia menjelaskan berbagai langkah administratif telah ditempuh, termasuk penyampaian surat permohonan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima pada 3 Februari 2026 terkait progres penanganan dan kesiapan penanganan ruas jalan akses layanan kesehatan di wilayah Langgudu Selatan.

Menurutnya, persoalan akses jalan harus dipandang sebagai isu keselamatan jiwa, bukan sekadar pembangunan fisik. “Akses layanan kesehatan harus dapat dijangkau dengan aman dan cepat oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya tragedi yang merenggut nyawa balita, surat resmi Kementerian Kesehatan, tindak lanjut lintas kementerian, serta pengawasan Komisi V DPR RI, masyarakat menegaskan bahwa percepatan penanganan ruas jalan akses layanan kesehatan di Langgudu Selatan tidak dapat lagi ditunda.

“Warga berharap pemerintah daerah segera menetapkan langkah konkret melalui penanganan darurat, percepatan anggaran, maupun solusi sementara untuk menjamin akses layanan kesehatan tetap berjalan,”imbuhnya.

Perbaikan akses jalan dinilai bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi kewajiban negara dalam melindungi keselamatan masyarakat agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

Menyikapi hal itu, Pemda Kabupaten Bima belum mendapatkan tanggapan resmi, hingga berita ini diterbitkan.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota KPID Periode 2026-2029, Ini Nama-Namanya
Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Biaya Perjalanan Dinas Hemat 40 Persen
Polda NTB Buka Ruang Kritik, Mahasiswa Cipayung Plus Desak Kapolda Bersihkan Internal Polisi dari Narkoba
Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat
RAPBD NTB 2027 Dibayangi Ketergantungan Dana Pusat, Kekeringan dan Ancaman Banjir Jadi Sorotan
RAPBD NTB 2027: Rp1,05 Triliun Disiapkan untuk Benahi Birokrasi dan Pelayanan Publik
RAPBD NTB 2027: Pariwisata Kebagian Anggaran Rp487,88 Miliar
RAPBD NTB 2027 Siapkan Rp745,25 Miliar untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem di 106 Desa
Berita ini 307 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:53 WIB

DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota KPID Periode 2026-2029, Ini Nama-Namanya

Rabu, 11 November 2026 - 13:23 WIB

Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Biaya Perjalanan Dinas Hemat 40 Persen

Rabu, 11 November 2026 - 05:40 WIB

Polda NTB Buka Ruang Kritik, Mahasiswa Cipayung Plus Desak Kapolda Bersihkan Internal Polisi dari Narkoba

Rabu, 11 November 2026 - 05:04 WIB

Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

Selasa, 10 November 2026 - 14:23 WIB

RAPBD NTB 2027 Dibayangi Ketergantungan Dana Pusat, Kekeringan dan Ancaman Banjir Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Polda NTB Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Mantan Kapolsek Dompu, IPDA Sarbani, melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian.

Hukum & Kriminal

Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

Rabu, 11 Nov 2026 - 05:04 WIB