Kasus Tambang Ilegal Lombok-Sumbawa Mandek di APH: Diduga Dibekingi Penguasa, Istri Pejabat Turut Terlibat

Avatar

- Jurnalis

Senin, 17 Maret 2025 - 10:45 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Suasana panas melanda Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Sejumlah massa dari Forum Rakyat (FR) mendatangi gedung kejaksaan untuk mempertanyakan nasib kasus dugaan perusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat, dan Lantung, Sumbawa.

Lebih dari sekadar tambang ilegal, FR juga menyoroti dugaan korupsi besar-besaran yang melibatkan pejabat penting di NTB. Bahkan, mereka menuding ada “tangan-tangan kotor” pejabat yang membekingi para WNA China, yang diduga menjadi bos di balik tambang emas ilegal tersebut.

Kasus Mengendap, Kejaksaan Diduga Lamban

Ketua Forum Rakyat, Hendrawan Saputra, menyatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan kejaksaan terkesan jalan di tempat. Sejak mencuatnya kasus ini beberapa bulan lalu, tak ada perkembangan berarti.

“Ini sudah berbulan-bulan, tapi tidak ada kejelasan dari Kejati. Apakah mereka sengaja membiarkan kasus ini mengendap?,” tegas Hendra, Senin 17 Maret 2025.

Baca Juga :  Baru 15 Tahun Sudah Jadi Koboi, Berkas Remaja Penembak Teman di Dompu Terbang ke Kejaksaan

Pejabat Diduga Terlibat, Istri Pejabat Jadi Pemain?

Tak hanya berhenti pada dugaan pembiaran kasus, Forum Rakyat juga mengklaim memiliki bukti kuat bahwa istri salah seorang pejabat penting terlibat dalam perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjalankan tambang ilegal tersebut.

“Kami yakin ada pejabat yang mengamankan mereka (WNA China). Tidak mungkin mereka berani beroperasi tanpa perlindungan orang dalam,” ujar Hendra.

Forum Rakyat Ancam Laporkan Pejabat ke KPK

Tak main-main, Forum Rakyat mengaku telah mengantongi nama pejabat yang diduga terlibat dan berencana melaporkannya ke KPK.

“Besok kami akan laporkan nama-nama pejabat yang terlibat. Kami tidak akan tinggal diam. Setelah laporan kami masuk, kami akan kawal sampai ada tersangka,” ancam Hendra dengan lantang.

Baca Juga :  Misteri Kematian Brigadir Esco Lombok Barat: Keluarga Desak Mabes Polri Turun Tangan, Tuntut Pelaku Dihukum Mati

Kejati NTB: Kami Masih Tunggu Berkas

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi NTB melalui Humas Kejati, Efrien Saputra, berdalih bahwa mereka masih menunggu berkas dari penyidik Balai Lingkungan Hidup terkait dugaan perusakan lingkungan.

“Kami siap menindaklanjuti kasus ini setelah berkasnya kami terima. Untuk dugaan korupsi, kami persilakan siapa saja melapor, kami siap menerima,” ujar Efrien.

Akan Ada Tersangka? Forum Rakyat Siap Kawal

Kasus ini semakin memanas. Dengan tudingan keterlibatan pejabat, perlindungan terhadap WNA China, dan dugaan skandal besar, akankah kejaksaan berani menindak tegas para pemain besar di balik tambang ilegal ini?

Forum Rakyat memastikan mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum.

Berita Terkait

Nazaruddin Resmi Pimpin NasDem Kabupaten Bima, Abdul Muis Jadi Sekretaris
Mori Hanafi Lantik Pengurus NasDem Kabupaten Bima, Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
Hianati Hasil Rekonsiliasi, DPP Singkirkan Muzihir, Akri Ambil Alih Kursi Ketua DPW PPP NTB
Kongres HMI XXXIII 2026, Ketua Badko HMI Bali-Nusra: Berani untuk Indonesia, Bukan Boneka Kekuasaan!
Bawaslu RI Salurkan Santunan untuk Keluarga Almarhum PNS Bawaslu Mataram
Kopi NTB Dilirik Turki dan Inggris di TEI 2026
Kacang Mete Songgajah NTB Dilirik Jepang, Turki dan Serbia di TEI 2026
Sate Rembiga dan Ayam Taliwang NTB Dilirik Jepang dan Papua Nugini di TEI 2026
Berita ini 186 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:27 WIB

Nazaruddin Resmi Pimpin NasDem Kabupaten Bima, Abdul Muis Jadi Sekretaris

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Mori Hanafi Lantik Pengurus NasDem Kabupaten Bima, Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Senin, 19 Oktober 2026 - 20:27 WIB

Hianati Hasil Rekonsiliasi, DPP Singkirkan Muzihir, Akri Ambil Alih Kursi Ketua DPW PPP NTB

Senin, 19 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Kongres HMI XXXIII 2026, Ketua Badko HMI Bali-Nusra: Berani untuk Indonesia, Bukan Boneka Kekuasaan!

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:19 WIB

Bawaslu RI Salurkan Santunan untuk Keluarga Almarhum PNS Bawaslu Mataram

Berita Terbaru