SUMBAWAPOST.com, Mataram-Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kembali menghadirkan gagasan segar melalui Studium Generale bertema ‘Inovasi Kebijakan Daerah Berbasis Inklusi Sosial Keagamaan’, yang digelar di Auditorium UIN Mataram, Senin (20/10).
Kegiatan akademik bergengsi ini dibuka langsung oleh Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. Mashun Tahir, M.Ag., dan disambut antusias oleh ratusan mahasiswa serta dosen dari berbagai fakultas.
Tiga tokoh penting hadir sebagai narasumber, masing-masing mewakili unsur pemerintah daerah dan legislatif, yakni Staf Ahli Gubernur NTB bidang Sosial Kemasyarakatan, Dr. H. Ahsanul Khalik, M.H perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB, Lalu Suryadi, S.P., M.M dan anggota DPRD Provinsi NTB dari Bapemperda, Ali Usman Ahim, S.Ag., M.Pd.
Dalam pemaparannya, para narasumber menyoroti pentingnya inovasi kebijakan publik yang berpijak pada nilai-nilai sosial dan keagamaan, terutama untuk menjawab tantangan masyarakat multikultural di Nusa Tenggara Barat.
Perwakilan BRIDA NTB, Lalu Suryadi, menegaskan bahwa inovasi kebijakan harus memastikan prinsip ‘no one left behind’ dengan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Ia juga memaparkan sejumlah program unggulan daerah yang berorientasi pada inklusi sosial-keagamaan, seperti Program NTB Berkah, Pesantren Ramah Sosial, Mawar Emas NTB, Musrenbang Inklusif, dan Posyandu Disabilitas.
Sementara itu, Dr. Ahsanul Khalik menyoroti bahwa keberhasilan inovasi daerah hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Adapun Ali Usman Ahim dari DPRD NTB menegaskan bahwa dukungan regulasi dan perda yang berpihak pada nilai keadilan dan kemanusiaan menjadi kunci penguatan kebijakan publik di daerah.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi akademik sekaligus jembatan sinergi antara kampus dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik yang humanistik dan berbasis riset sosial-keagamaan.
“NTB telah menunjukkan praktik baik dalam mengintegrasikan nilai agama, sosial, dan riset dalam kebijakan daerah. Hal ini patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ujarnya menutup acara.
