Tiga Nyawa Melayang di Tambang Lantung, PDIP Sumbawa Desak Pemodal PETI Diusut

Avatar

- Jurnalis

Senin, 7 September 2026 - 10:02 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, Saat Menyampaikan Sikap Terkait Tragedi Tambang Lantung yang Menewaskan Tiga Penambang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, Saat Menyampaikan Sikap Terkait Tragedi Tambang Lantung yang Menewaskan Tiga Penambang.

SUMBAWAPOST.com |™ Sumbawa-Tragedi Tambang Emas Ilegal di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, yang menewaskan Tiga Penambang kembali menjadi Sorotan. Persoalan Keselamatan Pekerja, Pengawasan, hingga Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Pertambangan tanpa Izin (PETI) kini menjadi perhatian serius.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyampaikan duka cita kepada keluarga Korban. Di tengah tragedi tersebut, PDIP Sumbawa mendorong Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga mengusut seluruh mata rantai Aktivitas PETI, termasuk pihak yang berada di balik kegiatan Pertambangan Ilegal tersebut.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, mengatakan tragedi di Lantung menjadi bukti bahwa Aktivitas Pertambangan tanpa izin bukan sekadar persoalan hukum. Aktivitas tersebut juga memiliki risiko besar terhadap keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.

“Kita tentu prihatin atas musibah ini. Penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin harus dilakukan secara tegas dan konsisten karena menyangkut keselamatan manusia, lingkungan dan kepastian hukum,” ujar Abdul Rafiq, Senin (7/9/2026).

Menurut Abdul Rafiq, penanganan aktivitas PETI di Kabupaten Sumbawa tidak boleh baru dilakukan setelah terjadi kecelakaan atau korban jiwa berjatuhan.

Pengawasan, kata dia, harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di Wilayah yang selama ini diketahui menjadi Lokasi Aktivitas Pertambangan tanpa izin.

Ia mendorong Pemerintah Daerah bersama Aparat terkait melakukan Pemetaan terhadap Lokasi-lokasi yang rawan Aktivitas PETI sekaligus memperkuat Pengawasan di Lapangan.

“Jangan menunggu ada korban baru dilakukan penertiban. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan langkah pencegahan harus diperkuat. Kalau aktivitasnya tidak memiliki izin, tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya.

Baca Juga :  Soroti Dana Tali Asih dan Unggahan Medsos, Elemen Masyarakat Kepung Kantor Hotman 911 di Mataram

Abdul Rafiq menekankan agar penegakan Hukum terhadap PETI tidak berhenti pada masyarakat yang bekerja di Lokasi Tambang.

Menurutnya, aparat Penegak Hukum perlu menelusuri seluruh mata rantai Aktivitas PETI, mulai dari pihak yang menjadi Pemodal, Pengendali, hingga mereka yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

“Penegakan Hukum harus melihat seluruh rantai Aktivitasnya. Jangan sampai hanya pekerja di lapangan yang ditindak, sementara pihak yang mengendalikan atau mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut tidak tersentuh,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tragedi Tambang Lantung yang kembali membuka Persoalan mengenai Aktivitas pertambangan tanpa izin serta besarnya risiko keselamatan yang dihadapi para pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi.

Bagi PDIP Sumbawa, tragedi yang menewaskan tiga orang tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan PETI di Kabupaten Sumbawa.

Tak hanya Aktivitas Tambang yang masih berjalan, Abdul Rafiq juga mengingatkan bahaya Lubang-lubang tambang yang ditinggalkan.

Menurutnya, lubang bekas aktivitas PETI dapat menjadi ancaman bagi Masyarakat sekitar apabila tidak diamankan dengan baik.

Karena itu, Pemerintah diminta memastikan lokasi bekas PETI yang berbahaya ditertibkan, diamankan, dan diawasi agar tidak kembali digunakan.

“Keselamatan manusia harus menjadi prioritas. Lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan harus diawasi dan diamankan. Jangan sampai setelah penertiban selesai, Masyarakat kembali masuk dan kemudian terjadi korban berikutnya,” ujarnya.

Selain persoalan keselamatan dan Penegakan Hukum, DPC PDI Perjuangan Sumbawa turut menyoroti dampak Lingkungan yang ditimbulkan Aktivitas Pertambangan tanpa Izin.

Baca Juga :  Dipangkas Rp500 Miliar, Bupati Sumbawa Putar Otak Kejar Proyek Nasional Demi Ekonomi Rakyat dan Lapangan Kerja

Abdul Rafiq meminta pemerintah melakukan pendataan terhadap Wilayah yang mengalami kerusakan akibat Aktivitas PETI serta mengambil langkah pemulihan sesuai kondisi di lapangan.

Menurutnya, kerusakan Lingkungan tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap Masyarakat, Sumber Air, dan Ekosistem di sekitar Wilayah Pertambangan.

“Dampak Lingkungan juga harus menjadi perhatian. Setelah aktivitas ilegal dihentikan, Pemerintah perlu melihat kondisi lokasi dan memastikan kerusakan yang ditimbulkan tidak semakin meluas,” katanya.

Abdul Rafiq berharap tragedi yang terjadi di Lantung menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan aparat penegak Hukum dalam menangani Aktivitas PETI di Kabupaten Sumbawa.

Ia menilai langkah pencegahan harus diperkuat agar Aktivitas Pertambangan ilegal tidak terus berkembang dan kembali memakan korban jiwa.

“Tragedi ini jangan hanya berhenti sebagai berita tentang adanya korban. Harus ada evaluasi dan tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah dan aparat harus hadir melakukan Pengawasan, Penertiban dan Penegakan Hukum secara konsisten,” pungkasnya.

Dengan jatuhnya Tiga korban jiwa, persoalan PETI di Lantung kini tidak hanya menyangkut Aktivitas pertambangan ilegal. Tragedi tersebut juga menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah dan aparat Penegak Hukum dalam memastikan keselamatan Warga, menertibkan Aktivitas Tambang tanpa izin, serta menelusuri seluruh pihak yang berada di balik kegiatan tersebut.

PDIP Sumbawa menilai Penanganan PETI harus dilakukan secara menyeluruh agar tragedi serupa tidak kembali terjadi dan korban jiwa tidak terus berjatuhan.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Didukung Gubernur dan Ketua DPRD, Mohan Kalahkan Mori dalam Perebutan Ketua KONI NTB
Mohan Roliskana Terpilih Jadi Ketua KONI NTB 2026-2030
PON 2028 Makin Dekat, Miq Iqbal Desak KONI NTB Akhiri Perbedaan
Polisi Timbun Jalan Provinsi Berlubang di Bima, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Buka Suara
Kekeringan Melanda, Gubernur Miq Iqbal Ajak Warga NTB Perbanyak Istighfar dan Selawat
Kementan Dorong Hilirisasi Peternakan di UNRAM, Potensi Lokal Diminta Jadi Sumber Nilai Tambah
Polisi Turun Tangan Perbaiki Jalan Provinsi di Bima, Tak Tega Lihat Warga Terus Berjatuhan
Miq Iqbal Bosan Lihat UMKM Itu-Itu Saja, Pembinaan di NTB Diminta Lebih Inovatif
Berita ini 50 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 11:44 WIB

Didukung Gubernur dan Ketua DPRD, Mohan Kalahkan Mori dalam Perebutan Ketua KONI NTB

Selasa, 13 Oktober 2026 - 18:20 WIB

Mohan Roliskana Terpilih Jadi Ketua KONI NTB 2026-2030

Selasa, 13 Oktober 2026 - 12:55 WIB

PON 2028 Makin Dekat, Miq Iqbal Desak KONI NTB Akhiri Perbedaan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 12:36 WIB

Polisi Timbun Jalan Provinsi Berlubang di Bima, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Buka Suara

Senin, 12 Oktober 2026 - 23:26 WIB

Kekeringan Melanda, Gubernur Miq Iqbal Ajak Warga NTB Perbanyak Istighfar dan Selawat

Berita Terbaru

Mohan Roliskana Terpilih Sebagai Ketua Umum KONI NTB Periode 2026-2030 Dalam Musprovlub KONI NTB di Mataram, Selasa (13/10/2026).

Olahraga

Mohan Roliskana Terpilih Jadi Ketua KONI NTB 2026-2030

Selasa, 13 Okt 2026 - 18:20 WIB

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Saat Membuka Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa KONI NTB 2026.

Olahraga

PON 2028 Makin Dekat, Miq Iqbal Desak KONI NTB Akhiri Perbedaan

Selasa, 13 Okt 2026 - 12:55 WIB