Senator DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, menantang Pemerintah Provinsi NTB untuk tidak berhenti pada wacana dalam program Desa Ekspor. Ia menegaskan, program unggulan yang digadang mampu membawa produk desa ke pasar dunia itu harus dibuktikan dengan langkah konkret, bukan sekadar seremoni dan jargon politik.
SUMBAWAPOST.com, Mataram- Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyoroti serius rencana Pemerintah Provinsi NTB yang akan mengembangkan ‘Desa Ekspor’ sebagai program unggulan untuk memperkuat daya saing produk daerah di pasar global.
Senator Mirah menyambut baik gagasan tersebut, namun ia menegaskan pentingnya langkah konkret dan koordinasi lintas sektor agar program ini tidak berhenti hanya sebagai slogan di atas kertas.
Menurutnya, inisiatif Desa Ekspor selaras dengan visi NTB Makmur dan Mendunia serta memiliki potensi besar untuk menekan angka kemiskinan di pedesaan dan membuka lapangan kerja baru berbasis komoditas lokal. Namun, Mirah menilai pemerintah harus benar-benar menyiapkan kapasitas SDM, kelembagaan, dan sistem pembiayaan agar desa mampu menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.
“Program Desa Ekspor jangan hanya sebatas seremoni atau peluncuran program baru. Pemerintah perlu memastikan ekosistem ekspor yang kuat, mulai dari pelatihan SDM, jaminan mutu produk, rantai pasok yang efisien, hingga dukungan logistik dan akses pembiayaan bagi petani, UMKM, dan pelaku usaha desa,” tegas Senator Mirah di Mataram, Jumat (31/10).
Senator muda asal Bima itu juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, mulai dari Dinas Perdagangan, Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga perguruan tinggi. Menurutnya, keberhasilan Desa Ekspor akan sangat ditentukan oleh konsistensi pendampingan pemerintah di tingkat desa.
“Desa ekspor membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tidak bisa hanya dikelola oleh satu dinas. Harus ada pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari sertifikasi produk, pelatihan ekspor, sampai strategi pemasaran digital. Tanpa itu, desa akan kesulitan menjaga kualitas dan kontinuitas ekspor,” jelasnya.
Tak hanya soal koordinasi, Mirah juga menyoroti aspek pembiayaan dan keberlanjutan lingkungan. Ia mendorong agar lembaga pembiayaan seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), BUMDes, dan perbankan daerah dilibatkan aktif agar pelaku usaha desa tidak terhambat modal.
“Kita ingin NTB tidak hanya dikenal karena hasil tambang, tetapi juga karena produk-produk unggulan berbasis desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Desa Ekspor harus mencerminkan semangat kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam,” ujarnya.
Lebih jauh, Senator Mirah berharap agar program Desa Berdaya yang mencakup 360 desa di NTB dapat menjadi tonggak transformasi ekonomi daerah dengan menjadikan ekspor sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa manfaat ekspor benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa, bukan hanya oleh pelaku besar di hilir. Desa harus menjadi garda depan kebangkitan ekonomi NTB,” pungkasnya.
Dengan pengawasan berkelanjutan dan sinergi lintas sektor, Senator Mirah optimistis Desa Ekspor dapat menjadi motor penggerak NTB menuju ekonomi yang mandiri, kompetitif, dan mendunia.
