SUMBAWAPOST.com | Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti belum signifikannya penurunan angka kemiskinan di NTB meski berbagai organisasi internasional telah menjalankan program kemanusiaan di daerah tersebut selama puluhan tahun. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada minimnya bantuan, melainkan belum optimalnya sinkronisasi dan orkestrasi antaprogram yang dijalankan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi yayasan kemanusiaan Lombok Forgotten Children bersama NGO asal Spanyol, ONG Balanced World, di ruang kerjanya, Jumat (3/7/2026).
Berkaca dari pengalamannya di dunia diplomasi internasional, Lalu Muhamad Iqbal menilai banyak organisasi internasional telah hadir dan berkontribusi di NTB sejak puluhan tahun lalu. Namun, menurutnya, dampak terhadap penurunan angka kemiskinan belum berlangsung secara signifikan karena program yang dijalankan belum terintegrasi dengan baik.
“Masalahnya adalah sinkronisasi. Program dan proyek yang ada sering kali tidak terorkestrasi dengan baik. Oleh karena itu, Pemprov NTB kini mengambil peran sebagai dirigen atau penata kelembagaan agar semua bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Lalu Iqbal memperkenalkan program unggulan Pemerintah Provinsi NTB bertajuk Desa Berdaya. Program tersebut memfokuskan alokasi anggaran daerah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa yang mencakup sekitar 114.000 jiwa atau sekitar 2 persen dari total populasi NTB.
Untuk memperkuat efektivitas program kemanusiaan yang telah berjalan, Gubernur juga mengusulkan pembentukan kerja sama formal melalui skema Sister Province (Provinsi Kembar) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Kenari (Canary Islands), Spanyol.
Menurutnya, hubungan antarpemerintah atau Government to Government (G-to-G) akan mempermudah ONG Balanced World dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program mereka kepada parlemen di daerah asalnya sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB.
“Jika kita memiliki payung hukum kerja sama (umbrella cooperation) yang kuat, segalanya akan lebih mudah. Melalui kesempatan ini, saya juga mengirimkan undangan resmi kepada Gubernur Kepulauan Kenari untuk berkunjung ke NTB guna meninjau langsung proyek lapangan sekaligus menandatangani kerja sama ini,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB untuk memetakan kolaborasi program di wilayah Lombok Barat, seperti Lembar dan Sekotong, yang menjadi target program berikutnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
