SUMBAWAPOST.com | Mataram- Setelah berhasil mengamankan alokasi 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat memastikan bantuan tersebut segera disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa validitas data penerima menjadi faktor utama agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat Wakil Gubernur memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada percepatan pelaksanaan Program BSPS melalui sinkronisasi data calon penerima sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Wagub, keberhasilan Program BSPS tidak hanya diukur dari besarnya alokasi bantuan yang diterima NTB, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap unit rumah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar seluruh data benar-benar siap sebelum program dilaksanakan. Jangan sampai perbedaan data justru menghambat masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,”tegasnya.
Karena itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta segera melakukan pemutakhiran dan penyelarasan data dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari terjadinya perbedaan data, penerima ganda, maupun kesalahan sasaran yang dapat memperlambat proses penyaluran bantuan.
“Data harus benar-benar valid, akurat, dan selaras. Ini bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi memastikan setiap bantuan sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, penyelesaian dan pemutakhiran data harus menjadi prioritas kita bersama,” ujar Umi Dinda.
Selain memastikan ketepatan sasaran, Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa Program BSPS harus menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, pelaksanaan program tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan pemerintah Daerah.
“Rumah yang layak akan memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, kita ingin manfaatnya lebih besar. Karena itu, program ini harus terintegrasi dengan berbagai program pemberdayaan sehingga keluarga penerima bantuan memiliki kesempatan untuk bangkit secara ekonomi dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTB akan segera menyandingkan seluruh usulan data penerima BSPS dari pemerintah kabupaten/kota melalui rapat koordinasi bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman se-NTB.
Proses tersebut dilakukan untuk memastikan setiap usulan benar-benar memenuhi kriteria dan layak ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa dalam proses verifikasi, Pemerintah Provinsi NTB akan mendorong pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem yang berada pada desil 1 dan desil 2, meskipun ketentuan penerima BSPS mencakup masyarakat pada desil 1 hingga desil 4.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengintegrasikan Program BSPS dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan di daerah.
Di akhir rapat, Wakil Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi NTB akan mengawal seluruh tahapan pelaksanaan Program BSPS, mulai dari pemutakhiran data, verifikasi calon penerima, hingga proses penyaluran bantuan di lapangan.
Dengan tata kelola yang akurat, transparan, dan tepat sasaran, Program BSPS diharapkan tidak hanya menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
