SUMBAWAPOST.com, Mataram- Penyakit tahunan Petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) soal kelangkaan dan tinggi harga pupuk jelang musim tanam jadi perhatian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Wakil Ketua I H Lalu Wirajaya dan Ketua Komisi II DPRD NTB Bidang Perekonomian Lalu Pelita Putra.
Wakil Ketua I DPRD NTB Duta Partai Gerindra Dapil Lombok Tengah saat dimintai keterangan media ini usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB beberapa hari lalu, mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan terkait tingginya harga pupuk. Mereka menduga ada permainan mafia pupuk di daerah itu.
“Kami kira kalau masih terjadi kelangkaan pupuk, dan ada petani meneriakkan soal itu, berarti masih ada tanda kutip (mafia pupuk),” ungkap Wirajaya, menyikapi Keluhan salah satu anggota kelompok tani ‘Remaja Tani’ secara langsung kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah kemarin, mengenai harga pupuk yang mahal yaitu Rp 300.000 per kuintal atau Rp 150.000 per zak yang mana di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Diketahui, proses penebusan pupuk subsidi diatas HET tersebut berlangsung di salah satu Kios di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Sebagai Putra Asal Lombok Tengah, Wirajaya berkomitmen mendalami keluhan petani terkait harga tinggi tersebut dan akan mengawasi langsung distribusi pupuk di lapangan.
“Sebagai Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB, saya akan laporkan ke DPN HKTI. DPN HKTI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan praktik di lapangan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan distribusi pupuk.
“Dalam praktik, kadang-kadang ada mafia pupuk. Nah ini yang perlu diawasi. Perlu pemerintah hadir dan semua kita, HKTI, aparat harus mengontrol jalur-jalur distribusi dengan benar,” paparnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, menyatakan telah menerima langsung keluhan petani mengenai harga pupuk yang tidak sesuai ketentuan disejumlah daerah di NTB. Komisi II DPRD NTB berencana segera memanggil Dinas Pertanian sebagai salah satunya sebagai mitra kerja untuk memberikan penjelasan.
“Segera kami panggil. Kami sudah jadwalkan akan rapat dengan mitra terkait sejumlah laporan dan surat yang masuk ke Komisi II,” terang Pelita. Saat diwawancarai media ini diruang Komisi II DPRD NTB, Senin (13/01/2025).
Dalam laporan tersebut, terungkap berbagai persoalan yang dihadapi petani. “Termasuk sulitnya akses pupuk bersubsidi dan tingginya harga pupuk di pasaran,”katanya.
Selain itu, pada kesempatan tersebut, Ia juga mengungkapkan modus terjadinya kelangkaan Pupuk. Menurut Pelita, modus tersebut terjadi saat proses distribusi.
“Katakanlah di pengecer 1 ini jatahnya 4 truk. Dan itu datangnya magrib. Kemudian yang 4 truk ini dihabiskan dulu 2 truk. Lalu besok sisanya yang 2 truk. Nah ini jadi bahan untuk kita kaji. Ini terjadi berdasarkan temuan teman-teman yang turun ke lapangan. Hal ini sudah kami catat untuk menjadi bahan kita nanti dengan dinas pertanian,”ungkapnya.
Selain itu, sambung Lalu Pelita, ditemukan juga dilapangan sejumlah petani yang tidak diberikan pupuk dengan alasan tidak tercantum namanya di RDKK.
“Padahal petani tersebut warga setempat. Tapi ini yang terjadi berdasarkan temuan teman-teman yang turun ke lapangan,” kata dia.
Terhadap kejadian tersebut, Lalu Pelita tidak mau terlalu dini untuk menyebut apakah masalahnya ada di pengecer atau di Distributor.
“Saya tidak ingin menuduh dan mengatakan bahwa ini di distributor atau di pengecer. Nanti akan coba kita buka, pelan pelan lah. Dan sejumlah teman-teman baik dari Lombok Tengah dan Lombok Timur yang masukkan surat terkait adanya kelangkaan dan permainan soal pupuk itu agar segera lengkapi data-datanya sehingga bisa kita tahu akar masalahnya dimana. Semua hal tersebut akan kita buka dan tanyakan saat RDP nanti,”ujarnya.
“Kita harap Rapat RDP nanti menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan pupuk yang ada,”tambahnya.
