Kepala Bapenda NTB Bantah Isu Kenaikan Pajak, Tegaskan Target Kinerja Harus Tercapai

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 10 Februari 2026 - 08:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bapenda NTB, dr. Jack, saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Bapenda Provinsi NTB, Senin (9/2/2026), menegaskan target kinerja dan membantah isu kenaikan pajak.

Kepala Bapenda NTB, dr. Jack, saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Bapenda Provinsi NTB, Senin (9/2/2026), menegaskan target kinerja dan membantah isu kenaikan pajak.

SUMBAWAPOST.com | Mataram-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Jack, memimpin apel pagi di Halaman Kantor Bapenda NTB, Senin (9/2/2026).

Dalam arahannya, Dr. Jack menekankan pentingnya peningkatan kinerja organisasi, percepatan penyelesaian tugas, serta penguatan agenda strategis Bapenda NTB dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

Di hadapan jajaran pegawai, Dr. Jack mengingatkan bahwa suasana kerja yang nyaman tetap harus diimbangi dengan capaian target yang jelas dan terukur.

“Kita boleh bekerja dengan enjoy, tapi tetap fokus dan target harus tercapai. Tiga bulan harus ada pergerakan masif,” tegas dr. Jack.

Ia menekankan bahwa dalam tiga bulan ke depan harus terlihat progres nyata dalam kinerja masing-masing bidang, terutama dalam peningkatan realisasi pendapatan daerah.

Selain menyoroti kinerja internal, Kepala Bapenda NTB juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan kenaikan pajak.

Dr. Jack menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Bapenda tidak pernah menaikkan pajak.

“Saya ingin sampaikan di sini bahwa banyak berkembang dengan pergerakan saya yang satu bulan. Itu banyak yang salah artikan bahwa menaikkan pajak. Sampaikan ke masyarakat bahwa Bapenda itu atau pemprov itu tidak pernah menaikkan pajak, tetapi kita ingin mencari sumber-sumber pendapatan baru,” terangnya.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik sekaligus memastikan kebijakan optimalisasi pendapatan tidak disalahartikan sebagai kebijakan kenaikan pajak

Baca Juga :  Dua Kasus di NTB Dihentikan Lewat Restorative Justice, Pelaku Wajib Bersihkan Masjid!

Lebih lanjut, Dr. Jack mengingatkan agar Bapenda NTB tidak hanya bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, seluruh bidang harus aktif menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah dan potensial.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat struktur fiskal daerah serta menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 117 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB