Oleh: Ruslan Riamau (Pemuda Desa Wawo)
Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal sebagai lumbung pangan, dianugerahi tanah subur dan kekayaan alam yang melimpah. Namun di balik gelar mentereng itu, nasib para petani—lebih dari 742.000 jiwa termasuk generasi milenial—masih jauh dari kata sejahtera. Mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah, namun ironisnya, perhatian pemerintah terhadap sektor ini kerap tak sebanding dengan kontribusi yang diberikan.
Tulisan ini lahir dari realitas getir yang dialami petani jagung di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Sejak 2020 hingga 2025, harga jual jagung stagnan di kisaran Rp3.500 – Rp4.000 per kilogram. Bandingkan dengan modal yang terus naik, hasil yang mereka dapat nyaris tak menutup biaya produksi. Ironisnya lagi, problem klasik seperti jauhnya jarak ke gudang dan minimnya sarana distribusi masih menjadi momok. Semua ini menimbulkan pertanyaan: apakah janji pemimpin soal kesejahteraan petani hanyalah basa-basi politik?
Masalah harga hanyalah ujung dari gunung es persoalan pertanian kita. Ketiadaan regulasi yang berpihak, buruknya tata niaga, sempitnya akses pasar, serta absennya nilai tambah dalam produk pertanian adalah bagian dari krisis sistemik yang dibiarkan berlarut. Tengkulak merajalela, mengambil margin di setiap mata rantai distribusi, sementara petani tetap di posisi paling lemah. Infrastruktur yang buruk dan keterbatasan informasi memperparah ketimpangan itu.
Sebagian besar petani di Wawo menjual jagung dalam bentuk pipilan—tanpa pengolahan, tanpa nilai tambah. Padahal, dengan sedikit intervensi teknologi dan dukungan modal, mereka bisa memproduksi pakan ternak, tepung jagung, atau olahan lain yang bernilai ekonomi tinggi. Tapi akses terhadap hal-hal itu masih sebatas wacana, belum menjadi kebijakan nyata.
Kebijakan publik seharusnya hadir sebagai solusi. Sayangnya, hingga kini belum ada kebijakan harga dasar yang jelas untuk jagung. Subsidi pertanian masih sering salah sasaran, akses kredit sulit dijangkau, dan proteksi pasar lokal nyaris tidak terdengar. Data dari BPS dan kajian akademik bisa jadi rujukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkret dan berpihak.
Kini, sorotan tertuju pada kepemimpinan baru di NTB, khususnya di Kabupaten Bima. Janji-janji kampanye tentang “mengangkat derajat petani” belum terbukti di lapangan. Para petani masih dihimpit utang, menanti solusi nyata dari mereka yang berkuasa. Namun sayangnya, hingga hari ini, keluhan itu seperti dilempar ke jurang sunyi—tak berbalas, tak digubris.
Ketidakpekaan Bupati Bima terhadap kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah ini soal ketidakmampuan, atau ketidakpedulian? Atau lebih parah lagi—kedua-duanya? Yang jelas, setiap hari yang berlalu tanpa tindakan hanya memperburuk kondisi petani dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
NTB bisa belajar dari daerah lain yang sukses meningkatkan kesejahteraan petaninya. Investasi infrastruktur, penguatan koperasi, akses teknologi dan pasar, serta keberpihakan dalam kebijakan fiskal—itu bukan mimpi. Tapi itu hanya mungkin jika pemerintah benar-benar mau bekerja, bukan sekadar beretorika.
Dan kini, pertanyaan tajam dari para petani Bima menggema kembali: “Apakah pemerintah benar-benar peduli?” Ini bukan pertanyaan kosong. Ini adalah sinyal peringatan yang harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan dengan pidato seremonial. Karena jika janji tinggal janji, maka yang tersisa hanyalah kekecewaan dan krisis kepercayaan.
Para pemimpin boleh berganti, tapi nasib petani jangan terus dilupakan. Jika kesejahteraan petani tidak menjadi prioritas, maka masa depan NTB pun sedang dipertaruhkan.
