SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama PT PLN (Persero) resmi menerapkan sistem Zero Down Time di kawasan Kantor Gubernur NTB, Jum’at (12/12/2025). Terobosan ini menjadikan NTB sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem kelistrikan tanpa kedip di pusat pemerintahan.
Penerapan Zero Down Time tersebut diproyeksikan menjadi role model nasional bagi provinsi lain dalam membangun keandalan energi, khususnya di kawasan strategis pemerintahan.
Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi mendalam kepada PLN atas dukungan konsisten dalam berbagai agenda strategis di NTB.
“PLN adalah pahlawan pada setiap kerja besar yang kami laksanakan di NTB. Hampir semua kegiatan besar bisa berjalan, karena dukungan luar biasa dari teman-teman PLN,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menegaskan, seiring meningkatnya intensitas kegiatan berskala besar di Kantor Gubernur, kebutuhan akan pasokan listrik yang stabil dan andal menjadi semakin krusial.
“Ke depan, PLN di NTB kedip saja tidak boleh, apalagi mati. Karena kantor gubernur kini menjadi venue banyak event besar dan kegiatan semacam ini energi positif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga memaparkan visi besar kerja sama regional Bali-NTB-NTT yang kini dikemas dalam Forum Kerja Sama Regional Bali, NTB dan NTT (KRBNN). Forum ini memiliki dua klaster utama, yakni integrasi dan cooperation, yang mencakup sektor energi, pariwisata, dan rantai pasok.
Salah satu agenda strategis forum tersebut adalah pembangunan Super Grid Bali-NTB-NTT, guna mewujudkan kawasan distribusi energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Kami ingin ke depan Bali tidak lagi tergantung jaringan Jawa. Bali memakai energi hijau dan kami di NTB-NTT yang memproduksinya,” jelas Gubernur Iqbal.
NTB dan NTT disebut memiliki cadangan energi terbarukan yang sangat besar. Dari 77 bendungan di NTB, potensi pemanfaatan floating solar panel diperkirakan mampu menghasilkan ratusan megawatt listrik hijau, belum termasuk potensi PLTS darat, geothermal, hingga micro-hydro.
Gubernur Iqbal juga mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Singapura dan Inggris. Singapura bahkan telah menyatakan kesiapan untuk melakukan visibility study pada tahun 2026.
Sementara itu, Komisaris Independen PLN Prof. Ali Masykur Musa menegaskan bahwa Zero Down Time bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan memiliki makna yang lebih dalam.
“Melalui Zero Down Time, kita melihat bagaimana menghadirkan cahaya yang tidak pernah pudar. PLN tidak boleh berkedip, sebagaimana matahari tidak berkedip hingga hari kiamat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar umat, sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa alam, air, dan energi harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
“Mengurus listrik bukan sekadar angka. Ini pekerjaan religius. Dunia dapat, akhirat dijemput melalui pengabdian kepada negeri,” ucapnya.
Prof. Ali juga mengapresiasi kerja keras insan PLN di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, yang tengah memulihkan jaringan kelistrikan.
“PLN berikan pelayanan terbaik. Bangun daya saing dan hadir sebagai solusi. Mandat kita bukan hanya menyalakan lampu, tetapi menyalakan masa depan anak bangsa,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Distribusi PLN Asyadany Ghana Akmalaputri menegaskan bahwa Kantor Gubernur NTB kini menjadi salah satu kawasan dengan tingkat keandalan listrik tertinggi di Indonesia.
Ia menjelaskan, kawasan tersebut kini disuplai oleh dua gardu induk, empat penyulang, dilengkapi lapisan proteksi berlapis, serta sistem changeover switch berbasis GPS yang memungkinkan suplai listrik tanpa jeda.
“Ini bukan hanya bebas padam, tapi bahkan tanpa kedip. Ini komitmen publik bahwa pusat pemerintahan harus punya keandalan tertinggi,” tegasnya.
Asyadany juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Integrasi Control Center UP2B, yang menggabungkan pusat kendali transmisi, distribusi, serta surveillance CCTV dalam satu gedung. Menurutnya, NTB menjadi pilot project nasional sebelum sistem serupa direplikasi ke provinsi lain di Indonesia.
