Ketika Tuntutan Dan Putusan Berbeda: Pelajaran Dari Kasus Radiet/Vira

𝑂𝑙𝑒ℎ: 𝐾𝑢𝑟𝑛𝑖𝑎𝑤𝑎𝑛 (Guru Besar 𝐹𝐻𝐼𝑆𝐼𝑃 𝑈𝑛𝑟𝑎𝑚)

𝐌𝐚𝐣𝐞𝐥𝐢𝐬 𝐇𝐚𝐤𝐢𝐦 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐝𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐫𝐚𝐦 menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap terdakwa Radiet Adiansyah Rabu, 10 Juni 2026. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 13 tahun penjara.

𝐕𝐨𝐧𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐢 terkait meninggalnya Ni Made Vaniradya Puspa Nitra (Vira) di Pantai Nipah pada 26 Agustus 2025. Kasus ini menarik perhatian publik bukan hanya karena intensitas pemberitaan, tetapi juga karena adanya perbedaan substansial antara versi peristiwa sebagaimana dikemukakan di persidangan. Dalam ruang publik, kesimpulan kerap dibentuk oleh narasi yang paling menonjol.

𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐫𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐚𝐝𝐢𝐥𝐚𝐧, sebaliknya, pembentukan fakta dan pertanggungjawaban pidana mengikuti standar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di bawah hukum acara. Karena itu, jarak antara tuntutan dan putusan seyogianya dibaca sebagai persoalan metodologis. Bagaimana hakim sampai pada keyakinan berdasarkan alat bukti, bukan sekadar bagaimana suatu cerita terasa lebih meyakinkan.

𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐤𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐢𝐧𝐢, 𝐉𝐚𝐤𝐬𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭 𝐔𝐦𝐮𝐦 (𝐉𝐏𝐔) memaparkan rangkaian kejadian berupa dugaan percobaan pemerkosaan, perlawanan korban, perkelahian, serta dugaan bahwa korban meninggal akibat dibekap di area berpasir. JPU juga menyebut adanya klaim ‘Pembegalan’ setelah peristiwa dan memosisikannya sebagai alibi.

𝐀𝐝𝐚𝐩𝐮𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐤𝐰𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐞𝐭 𝐀𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬𝐲𝐚𝐡, melalui keterangannya, menyatakan adanya pihak ketiga yang datang membawa bambu, melakukan kekerasan hingga ia pingsan, dan ia baru memahami situasi saat dievakuasi. Dua versi tersebut menegaskan bahwa inti perkara terletak pada pembuktian. Bukan hanya ‘siapa melakukan apa’, melainkan juga ‘bagaimana’ peristiwa terjadi, dan bagaimana hubungan sebab-akibatnya ditautkan secara dapat diuji terhadap kematian korban.

𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐛𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤 𝐤𝐚𝐬𝐮𝐬, kekerasan yang berujung kematian, perbedaan paling menentukan sering kali berada pada kualifikasi delik. Secara konseptual, pembunuhan mengandaikan pembuktian tentang kesengajaan yang mengarah pada hilangnya nyawa, sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan mati menempatkan kesengajaan pada perbuatan menyakiti, dengan kematian sebagai akibat lanjutan yang secara hukum wajib ditautkan.

Di sinilah letak logika yang biasanya hilang dalam diskursus publik, perbedaan tuntutan dan putusan sering berakar pada jawaban atas pertanyaan hukum yang lebih spesifik, yaitu apakah unsur-unsur delik yang didakwakan khususnya terkait kesengajaan (mens rea) dan hubungan kausal dapat dinyatakan terbukti. Dengan kata lain, yang diuji bukan versi cerita yang paling ‘masuk akal’ secara naratif, melainkan apakah rangkaian bukti membentuk satu kesimpulan yang saling menguatkan (chain of evidence) sampai pada penarikan kesimpulan hukum.

𝐀𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐉𝐏𝐔 𝐝𝐚𝐧 𝐩𝐮𝐭𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐤𝐢𝐦 𝐛𝐞𝐫𝐛𝐞𝐝𝐚 secara signifikan, yang dibutuhkan publik adalah keterbacaan pertimbangan. Publik perlu memahami unsur mana yang dinilai terbukti atau tidak terbukti, alat bukti apa yang menjadi penopang utama (misalnya visum, keterangan ahli, keterangan saksi, serta bukti digital apabila ada), dan bagaimana hakim menilai konsistensi keterangan para pihak.

Keterbukaan alasan bila dipahami sebagai argumentasi hukum yang rasional tidak dimaksudkan untuk merasionalisasi sentimen massa, melainkan untuk menjaga akuntabilitas peradilan dan memungkinkan pengujian melalui upaya hukum.

𝐏𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐤𝐡𝐢𝐫𝐧𝐲𝐚, setiap putusan merupakan hasil penilaian hakim terhadap unsur delik dan kekuatan alat bukti, sehingga ketika publik melihat perbedaan antara tuntutan dan putusan, perhatian yang paling tepat adalah pada alasan pertimbangan hukum serta standar pembuktian yang digunakan hakim agar penilaian tetap berada dalam mekanisme peradilan.

Karena ini putusan pengadilan tingkat pertama, maka hukum acara pidana menyediakan sarana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun pihak Radiet untuk melakukan upaya hukum banding guna menguji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri.

SUMBAWAPOST.com

Penulis : SUMBAWAPOST.com