Suasana pertemuan di Hotel Lombok Astoria mendadak berubah dinamis ketika Anggota Komisi IX DPR RI, H Muazzim Akbar, mulai membongkar apa yang ia sebut sebagai ‘Dapur Gelap’ persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Dengan gaya bicara lugas dan pengalaman panjang belasan tahun di sektor penempatan PMI, H Muazzim memaparkan realitas yang mencengangkan dihadapan Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri, mulai dari proses Paspor yang memakan waktu sebulan, praktik penggunaan identitas baru dalam semalam, hingga jalur laut ilegal yang disebutnya lebih cepat dari pelayanan resmi, sementara LTSA justru dibiarkan mati suri.
SUMBAWAPOST.com | Mataram-Suasana ruang pertemuan di Hotel Lombok Astoria, Kamis 20 November 2025, mendadak menghangat. Bukan karena pendingin ruangan yang bermasalah, tetapi karena gaya bicara lugas dan apa adanya dari Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB II Pulau Lombok, H Muazzim Akbar S.IP, bersama sejumlah rombongan anggota DPR RI Komisi IX yang dengan tegas membedah problem klasik namun selalu aktual tentang pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB.
Di hadapan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran Komisi IX DPR RI, pejabat Kemnaker, BP2MI, BPJS, Kementerian Tenaga Kerja, hingga perwakilan daerah, H Muazzim Akbar menghadirkan perspektif yang jarang terdengar. Pandangan seorang legislator yang sudah bertahun-tahun berjibaku langsung dalam urusan penempatan dan perlindungan PMI. Forum yang awalnya formal berubah menjadi lebih hidup bahkan kritis ketika H Muazzim Akbar, mulai mengurai realitas lapangan tanpa tedeng aling-aling.
Sejak awal, ia mengawali dengan penghormatan kepada Wakil Gubernur dan pejabat yang hadir. Namun tak lama kemudian, arah pembahasan melaju pada isu inti seperti tingginya jumlah PMI asal NTB, termasuk mereka yang berangkat secara nonprosedural.
Tahun ini, ungkapnya, sekitar 30 ribu warga NTB berangkat bekerja ke luar negeri. Totalnya mencapai 60 ribu PMI yang tersebar di berbagai negara.
“NTB ini tidak punya industri besar seperti Jawa. Pilihan masyarakat untuk keluar dari pengangguran ya bekerja ke luar negeri,” ujarnya.
H Muazzim Akbar juga mengapresiasi pemerintah pusat dan mitra kerja Komisi IX yang tahun ini membantu hampir 60 ribu keluarga di NTB melalui beragam program ketenagakerjaan.
Namun, akar persoalan PMI ilegal menurutnya sangat jelas. Ada dua faktor besar seperti, Untuk berangkat resmi, kata Muazzim, calon PMI minimal harus menunggu tiga bulan. Mulai dari pembuatan paspor sebulan, verifikasi data, visa kerja, hingga penempatan.
“Di lapangan, masyarakat butuh cepat. Ada yang datang ke rumah, merayu, dan bilang ‘berangkat hari ini bisa’. Ya mereka akhirnya tergoda,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tren PMI yang kabur dari majikan di Malaysia, lalu bekerja ilegal di perkebunan.
Akibatnya, mereka diblacklist oleh sistem imigrasi. Saat ingin kembali, mereka tak bisa memakai identitas asli.
“Jadilah mereka berangkat lewat jalur gelap. Pakai kapal laut, pakai nama baru. Ini fakta yang terjadi,” tegasnya.
Muazzim kemudian menyoroti mandeknya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dulu mempercepat proses PMI karena berbagai instansi disatukan dalam satu gedung.
“Kalau LTSA ini aktif, proses bisa jauh lebih cepat. Tidak perlu lagi masyarakat menunggu panjang,” katanya.
Ia juga mengkritisi moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah yang menurutnya justru ikut menggiring masyarakat memilih jalur ilegal.
“Permintaan tinggi, tetapi jalurnya ditutup. Akhirnya mereka tetap berangkat lewat cara-cara yang tidak aman,” ujarnya.
Setiap bulan, sebutnya, masih banyak warga NTB yang dipulangkan dari Arab Saudi, sebagian besar korban pengiriman nonprosedural oleh oknum.
Dalam forum itu, H Muazzim Akbar mengungkapkan rekam jejak panjangnya di dunia PMI.
Selama 13 tahun, jauh sebelum kewenangan perlindungan beralih ke BPJS Ketenagakerjaan, ia adalah pengelola asuransi perlindungan PMI secara nasional.
“Saya tahu persis persoalan PMI, dari saya jadi PJTKI, dari proses asuransinya, sampai pola penempatan. Bahkan anak saya pun bekerja di BP3MI,” tuturnya.
Ia menilai Presiden Prabowo menunjukkan komitmen besar terhadap sektor ini melalui pembentukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kementerian baru yang khusus menangani nasib PMI.
Namun, di sisi lain, ia menyebut ironi bahwa BP2MI justru memiliki anggaran paling kecil dibanding instansi pusat lainnya. “Nanti kita akan perjuangkan penambahannya. Harus besar, karena beban kerjanya besar,” tegasnya.
Mengakhiri pemaparannya, H Muazzim Akbar menekankan bahwa persoalan PMI tidak dapat dipikul sepihak.
“Butuh kerja bersama, termasuk aparat di bandara, imigrasi, dan semua lembaga terkait. Kalau mau cegah PMI ilegal, kita harus kompak dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Sejumlah undangan yang hadir yakni Wakil Gubernur NTB, Perwakilan Kapolda NTB, Perwakilan Walikota Mataram, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Kapolresta Mataram, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Kepala Imigrasi I TPI Mataram, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Kepala BP3MI NTB, APJATI NTB, APJATI Kota Mataram, Serikat Buruh Migran Indonesia NTB (SBMI NTB), Serikat Buruh Migran Indonesia Kota Mataram
