Gas Program 3 Juta Rumah, Pimpinan DPR RI Sari Yuliati dan Menteri PKP Perkuat Integrasi Data Agar Tepat Sasaran

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pimpinan DPR RI Sari Yuliati saat rapat bersama Menteri PKP membahas percepatan Program 3 Juta Rumah agar tepat sasaran.

Pimpinan DPR RI Sari Yuliati saat rapat bersama Menteri PKP membahas percepatan Program 3 Juta Rumah agar tepat sasaran.

Jakarta| SUMBAWAPOST.com- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sari Yuliati, bersama jajaran pimpinan DPR RI menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna mengakselerasi Program 3 Juta Rumah melalui penguatan integrasi data agar tepat sasaran.

Pertemuan tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi untuk memastikan kebijakan serta program pembangunan rumah berjalan efektif, transparan, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mempercepat capaian Program 3 Juta Rumah sebagai prioritas nasional bagi keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

Menurut Sari Yuliati, penggunaan data terintegrasi menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran negara di sektor perumahan memberikan manfaat nyata.

Baca Juga :  Wah! Sekda Gita Ungkap Harapan Hidup Penduduk NTB

“Dengan basis data yang terintegrasi dan pemantauan yang baik, alokasi anggaran negara dapat dikelola lebih efisien dan tepat sasaran. Ini akan memastikan keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan memperoleh hunian yang layak,” ujar Sari Yuliati, dalam keterangan yang diterima media ini. Selasa (24/2/2026).

Kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta kementerian terkait, dinilai semakin memperkuat akurasi pelaksanaan program. Pendekatan berbasis data ini juga selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal serta implementasi program publik.

Menteri PKP menegaskan, integrasi data menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan hunian, sekaligus memastikan program tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas.

Baca Juga :  Sari Yuliati Resmi Jadi Wakil Ketua DPR RI, Wakil NTB di Garda Depan Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Nasional

“Kami ingin setiap rumah yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya sekadar angka target,” kata Menteri PKP.

Sari Yuliati dan juga Anggota DPR RI Dapil NTB II (Lombok) itu menambahkan, sinergi antara DPR RI dan pemerintah yang didukung pemanfaatan data akurat serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat akan menjadikan penyediaan hunian layak bukan sekadar cita-cita, melainkan langkah konkret menuju kesejahteraan bersama.

“Mari kita dukung bersama langkah-langkah strategis ini. Dengan kerja sama yang kuat, harapan masyarakat akan rumah yang layak di setiap sudut negeri bisa terwujud,” pungkas Sari Yuliati.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?
Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima
Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’
Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah
Daftar Lengkap Pejabat NTB Beserta Posisi yang Dilantik Iqbal: 6 Bulan Jadi ‘Tiket’ Bertahan atau Angkat Kaki
Ketua FKMHB Ungkap Indikasi Error in Objecto Aset Serasuba, DPRD Bima Sebut Tanah Bukan Milik Pemkot
Pria Asal Sumenep Madura, Abul Chair Resmi Jadi Sekda NTB, Iqbal Ungkap Proses Panjang di Balik Layar
Surati Menteri ESDM, Badko HMI Bali-Nusra Tolak Ekspor PT AMNT: Hilirisasi Jangan Dipermainkan
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 17:48 WIB

Perpres 4/2026 Disorot, Sawah NTB Beralih Fungsi, Direktur Mi6: Ini Sawah atau Real Estate Sih?

Jumat, 10 April 2026 - 17:01 WIB

Soal Reklamasi Amahami, Persatuan Pemuda NTB Desak Kejati Tangkap Wali Kota Bima

Jumat, 10 April 2026 - 09:58 WIB

Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’

Kamis, 9 April 2026 - 22:38 WIB

Nama Gubernur NTB Muncul di Sidang Kasus ‘Dana Siluman’ DPRD, Saksi Akui Terima Perintah

Kamis, 9 April 2026 - 22:31 WIB

Daftar Lengkap Pejabat NTB Beserta Posisi yang Dilantik Iqbal: 6 Bulan Jadi ‘Tiket’ Bertahan atau Angkat Kaki

Berita Terbaru