SUMBAWAPOST.com| Kota Bima- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Divisi Pelayanan Hukum menggelar koordinasi strategis dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu di Kota Bima, Jumat (5/12).
Dipimpin langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, pertemuan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan notaris agar layanan kenotariatan semakin profesional.Anna Ernita menyampaikan apresiasi atas kehadiran penuh anggota MPDN dan menekankan urgensi peran pengawas.
“Kami sangat menghargai antusiasme rekan-rekan MPDN. Pengawasan terhadap notaris harus dilakukan secara konsisten dan terarah agar pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai ketentuan hukum dan kode etik,” ujar Anna.
Ia juga memaparkan dasar hukum dan kewenangan MPDN berdasarkan UU Jabatan Notaris serta Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.
Anna menyoroti poin krusial seperti percepatan penunjukan pemegang protokol bagi notaris pensiun atau meninggal dunia, serta kewajiban laporan bulanan MPDN.
“Laporan bulanan bukan formalitas. Itu bagian dari pertanggungjawaban administrasi dan harus dilaksanakan tertib agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembinaan rutin untuk minimalisir pelanggaran etik.Pada kesempatan itu, Anna mengungkap rencana pembentukan Satuan Tugas Pengawasan PNBP Jaminan Fidusia yang melibatkan Kanwil, MPW Notaris, dan MPDN.
Satgas ini dirancang untuk tingkatkan akurasi data PNBP, optimalisasi penerimaan negara, serta pengawasan layanan fidusia yang lebih ketat.MPDN ketiga wilayah menyampaikan masukan kritis, termasuk temuan administratif pemeriksaan protokol, kebutuhan rapat koordinasi massal dengan notaris, serta penyelesaian penyerahan protokol notaris pindah wilayah.
Mereka juga minta data pelanggaran notaris lebih terstruktur dari Kanwil. Kanwil Kemenkum NTB merespons positif dengan komitmen tindak lanjut laporan MPDN serta rencana rapat besar melibatkan semua notaris NTB. Langkah ini diharapkan menyatukan visi tata kelola kenotariatan dan tingkatkan kualitas layanan hukum secara keseluruhan di NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
