SUMBAWAPOST.com| Bima- Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE menerima audiensi Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Kota Bima di Aula Parenta, Kamis (11/12/2025). Hadir mendampingi Wali Kota, Asisten II Setda Kota Bima Drs. H. Supratman, M.AP, Kepala Badan Kesbangpol, Kadis PUPR, dan Kasat Pol PP.
Ketua EK-LMND Kota Bima, Rahmat Ardiansyah, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tersebut tetap independen dan membawa delapan tuntutan penting. Tuntutan itu meliputi: pengaktifan kembali BUMD (Perumda), penanganan tegas kelangkaan LPG 3 kg, evaluasi pendidikan tinggi di Kota Bima, jaminan bagi PKL terdampak penertiban, evaluasi program Kota Bima BISA, percepatan perbaikan infrastruktur pinggiran termasuk Kelurahan Nungga, pencabutan izin kafe yang diduga menjual miras dan praktik prostitusi, serta penghentian seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasinya. Masukan mahasiswa, katanya, menjadi energi baru bagi pemerintah dalam melakukan pembenahan.
Terkait rencana pengaktifan kembali Perumda, ia menekankan perlunya kajian teknis dan teknokratik yang matang agar penyertaan modal tidak sia-sia.
“Saya senang ada adik-adik EK LMND yang mengawal. Kritik yang membangun dan memberi solusi, itulah yang kita harapkan,” ujarnya.
Wali Kota kemudian menjelaskan kondisi keuangan daerah. Pemotongan dana transfer pusat menyebabkan APBD 2026 turun drastis sekitar Rp300 miliar, sehingga total anggaran belanja diperkirakan hanya Rp725,12 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah harus mengambil langkah terukur dan tidak gegabah.
Terkait kelangkaan LPG, ia menegaskan sikapnya. “Saya butuh kekuatan dari luar untuk membantu mengatasi mafia gas. Saya akan minta Dinas Koperindag menindak pengecer dan oknum nakal. Hal ini juga berlaku untuk mafia miras yang berlindung di balik izin restoran,” tegasnya.
Mengenai penertiban PKL, Wali Kota menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberikan solusi. Melalui Baznas Kota Bima dan Baznas NTB, rombong serta bantuan keuangan sudah disalurkan.
“Yang belum dapat akan kita bantu melalui Koperindag. Kota ini harus tertib. Kalau tidak kita tertibkan, kita akan kebablasan. Hak pejalan kaki harus dihormati,” ujarnya.
Soal penertiban kafe dan peredaran miras, Wali Kota menyebut Pemkot telah melakukan razia, dua kali memberi teguran tertulis, dan menyita barang bukti.
“Saya butuh dukungan kalian. Kadang ada kelompok atau orang tertentu yang harus kita lawan bersama,” tambahnya.
Terkait permintaan evaluasi program Kota Bima BISA, ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan gerakan moral, bukan hanya slogan. Tujuannya membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan asri.
Pada tuntutan penghentian kekerasan terhadap perempuan, Wali Kota kembali menegaskan komitmennya. “Tidak ada toleransi terhadap kekerasan perempuan. Kita harus bersama menjaga moral dan budaya Kota Bima, agar tetap aman dan bermartabat,” imbuhnya.
Audiensi tersebut berlangsung dialogis dan konstruktif. Pemerintah Kota Bima menegaskan tetap terbuka terhadap kritik dan siap berkolaborasi dengan mahasiswa dalam memperkuat kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
