Ekonomi NTB Minus 1,47 Persen Gara-Gara Tambang: Gubernur Iqbal Blak-blakan, ‘Salah Smelter’

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 28 Mei 2025 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, akhirnya angkat bicara terkait pertumbuhan ekonomi NTB yang tercatat minus 1,47 persen pada triwulan I tahun 2025. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, melainkan sebuah pertanyaan yang memang perlu dijelaskan.

“Sebenernya itu bukan teguran, itu pertanyaan dari Mendagri. Saya juga sudah berkomunikasi langsung kepada beliau menjelaskan, karena pada saat rapat itu, saya tidak bisa hadir sehingga saya menjelaskan setelah rapat itu,” kata Iqbal saat ditemui awak media di ruang singgah VIP Bandara Internasional Lombok (BIL), Rabu (28/5).

Iqbal mengungkapkan bahwa penyebab utama kontraksi ekonomi NTB terletak pada sektor pertambangan. Sementara di luar sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi NTB sebenarnya menunjukkan tren positif.

“Duduk persoalannya bahwa, sebenarnya kalau kita mau melihat pertumbuhan ini di luar pertambangan sebenarnya kita tumbuh 5,57 persen. Bahkan di sektor pertanian kita tumbuh lebih dari 10 persen,” jelasnya.

Menurut Iqbal, secara umum pertumbuhan ekonomi NTB masih berada di jalur yang benar. Namun, kinerja sektor pertambangan tertekan akibat kendala operasional smelter milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Baca Juga :  Eks DPRD NTB Resmi Laporkan Fihirudin: Mengaku Diancam ‘Viral’, Dipaksa Serahkan 5 Paket Pokir

“Kita ketahui bersama tahun lalu itu secara resmi smelter yang ada PT AMNT itu sudah berfungsi. Sejak diresmikannya smelter itu maka izin ekspor konsentrat PT AMNT itu dihentikan. Sementara pada saat berjalan itu kapasitasnya baru 40 persen. Jadi terjadi lah penumpukan konsentrat, sehingga tidak ada produksi, produksinya turun sampai 54 persen,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dalam satu hingga dua bulan terakhir, smelter milik PT AMNT bahkan sempat berhenti beroperasi karena adanya masalah yang sedang dalam proses investigasi.

“Jadi ini fenomena yang muncul karena smelter baru beroperasi. Bukan hanya AMNT yang mengalami seperti itu, Freeport juga mengalami seperti itu,” katanya.

Iqbal mengakui bahwa tim transisinya sejak awal telah mengingatkan soal potensi penurunan pertumbuhan ekonomi NTB jika sektor tambang tetap digabungkan dalam penghitungan.

“Itu sebabnya dua minggu yang lalu saya sudah bertemu langsung dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, meminta agar ada relaksasi ekspor bagi PT AMNT dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu untuk mengatasi seperti ini,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Dana BOS SMAN 1 Lambitu, Polres Bima Kirim Surat Panggilan Kepsek Dan Bendahara

Langkah tersebut diambil untuk mencegah dampak lebih luas terhadap sektor lain. Ia menekankan pentingnya penanganan cepat agar kondisi ini tidak semakin mengganggu perekonomian daerah.

“Karena kalau ini tidak segera kita atasi maka tahun depan itu bagi hasilnya bisa nol,” tegas Iqbal.

Meski demikian, ia menyebutkan bahwa sektor-sektor lain di luar pertambangan tetap berkontribusi positif terhadap perekonomian NTB.

“Masalahnya tambang ini kan pengaruhnya cukup besar, apalagi kontraksi yang dialami oleh tambang ini lebih dari 30 persen atau minus 30 persen. Jadi mau nggak mau akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara umum, jadi ini spesifik fenomena tambang,” tandasnya.

Iqbal memastikan bahwa penjelasan lengkap mengenai kondisi tersebut telah disampaikan langsung kepada Mendagri Tito Karnavian dan telah dipahami dengan baik.

“Saya sudah menjelaskan kepada Mendagri dan beliau memahami situasi itu. Oh ini ternyata jawaban dari pertanyaan saya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Berita ini 331 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB