SUMBAWAPOST.com, Mataram– Mantan Anggota DPRD NTB periode 2014–2024, TGH Najamudin Mustafa, melontarkan kritik pedas terhadap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Ia menilai, gaya kepemimpinan Iqbal justru mempraktikkan politik belah bambu yang berpotensi memecah belah dan memicu konflik antarpartai.
“Politik belah bambu itu tidak pernah elok. Itu adu domba. Ketika Gubernur NTB melakukan itu, berarti ia dengan sadar meninggalkan jejak ketidakadilan,” tegas TGH Najamudin, Jumat (22/8/2025).
Menurut Najamudin, indikasi praktik politik belah bambu terlihat dari pertemuan diam-diam antara Gubernur Iqbal dan para ketua fraksi DPRD NTB di salah satu hotel di Mataram pada 19 Agustus 2025. Pertemuan ini disebut-sebut turut membahas isu dana siluman yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi NTB.
Najamudin menilai langkah tersebut keliru karena melewati otoritas partai politik. Dalam sistem politik Indonesia, kata dia, ketua fraksi hanyalah perpanjangan tangan partai. Seharusnya, sebelum bertemu fraksi, Gubernur menghormati jalur komunikasi dengan pimpinan partai politik.
“Seorang gubernur yang paham tata krama politik tentu membangun dialog melalui jalur partai, bukan main pintu belakang,” sindirnya tajam.
Najamudin menyebut, langkah Gubernur Iqbal kini sudah memakan korban politik. PDI Perjuangan, misalnya, langsung mencopot Raden Nuna Abriadi dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi karena menghadiri pertemuan tersebut.
“Langkah Gubernur ini jelas memicu kegaduhan dan kesalahpahaman politik. Dia seperti sengaja menciptakan konflik antarpartai,” ujarnya.
Najamudin menilai, Gubernur Iqbal perlu belajar dari para pendahulunya seperti TGB HM Zainul Majdi dan H. Zulkieflimansyah yang selalu menjaga etika politik dengan melakukan sowan kepada pimpinan partai.
“Sowan itu bagian dari tata krama politik. Tidak akan menjatuhkan wibawa seorang Gubernur. Justru menambah kehormatan,” tegasnya.
Najamudin menilai, jika Gubernur terus mempraktikkan politik belah bambu, maka Iqbal tidak layak disebut seorang pemimpin sejati.
“Leader itu mengayomi semua golongan, sementara dealer hanya menukar kepentingan untuk keuntungan pribadi. Jika ini dibiarkan, politik NTB akan kacau balau,” ucapnya.
TGH Najamudin menutup pernyataannya dengan sindiran tajam. Menurutnya, jarang ada Gubernur baru yang belum setahun menjabat, tetapi sudah membuat banyak kegaduhan.
“Kasus dana siluman di DPRD NTB yang akarnya dari Peraturan Gubernur, sampai kebijakan yang melahirkan resistensi, itu semua menunjukkan carut-marut tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
