HPMW Mataram Geruduk DLHK NTB, Desak Penertiban Tambak Udang Diduga Ilegal di Wera

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:18 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wera (HPMW) Mataram menyampaikan aspirasi di depan Kantor DLHK Provinsi NTB terkait dugaan pelanggaran lingkungan oleh tambak udang di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wera (HPMW) Mataram menyampaikan aspirasi di depan Kantor DLHK Provinsi NTB terkait dugaan pelanggaran lingkungan oleh tambak udang di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

SUMBAWAPOST.com | Mataram-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wera (HPMW) Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Jalan Majapahit, Kota Mataram, Rabu (3/6/2026).

Aksi yang mengangkat isu lingkungan dan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima tersebut mendapat pengawalan ketat dari personel gabungan Polresta Mataram dan Polsek Mataram guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Kapolsek Mataram AKP Amrozi Hamidi, S.H., selaku Perwira Pengawas Wilayah (Pamwaswil), mengatakan pengamanan dilakukan secara terbuka maupun tertutup untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama penyampaian aspirasi berlangsung.

“Kami menyiagakan personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi dari rekan-rekan mahasiswa. Fokus utama kami adalah memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar AKP Amrozi Hamidi.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.30 WITA itu diikuti sekitar 15 orang massa di bawah koordinasi M. Ikhsan selaku koordinator umum. Dalam aksinya, mahasiswa membawa pengeras suara, selebaran, dan berbagai pamflet berisi tuntutan terkait persoalan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Wera.

Selain menyoroti keberadaan sejumlah tambak udang yang diduga beroperasi tanpa memenuhi ketentuan perizinan, massa aksi juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan lintas Wera-Ambalawi yang dinilai membutuhkan perbaikan.

Dalam aksi tersebut, DLHK NTB menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog langsung dengan Kepala DLHK Provinsi NTB H. Didik, Kabid Gakkum Hakim, serta staf penegakan hukum lingkungan.

Dalam forum audiensi tersebut, mahasiswa mendesak DLHK NTB agar segera melakukan penindakan terhadap perusahaan tambak udang yang diduga belum memenuhi persyaratan perizinan dan persetujuan lingkungan.

Mereka juga meminta pemerintah memberikan sanksi administratif apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak DLHK Provinsi NTB menyatakan komitmennya untuk melakukan verifikasi ulang terhadap aktivitas tambak udang yang menjadi sorotan mahasiswa.

Pemeriksaan lapangan dijadwalkan akan dilakukan pada tahun anggaran 2026 guna memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan dan regulasi lingkungan yang berlaku.

“DLHK menyampaikan akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap salah satu perwakilan instansi dalam dialog tersebut.

Proses audiensi berlangsung dinamis namun tetap kondusif. Mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi terkait perlindungan lingkungan dan pembangunan infrastruktur, sementara pihak pemerintah memberikan ruang dialog untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan.

Setelah seluruh tuntutan disampaikan dan dialog selesai dilaksanakan, massa aksi membubarkan diri.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar hingga massa membubarkan diri,” tutup AKP Amrozi Hamidi.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota KPID Periode 2026-2029, Ini Nama-Namanya
Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Biaya Perjalanan Dinas Hemat 40 Persen
Polda NTB Buka Ruang Kritik, Mahasiswa Cipayung Plus Desak Kapolda Bersihkan Internal Polisi dari Narkoba
Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat
RAPBD NTB 2027 Dibayangi Ketergantungan Dana Pusat, Kekeringan dan Ancaman Banjir Jadi Sorotan
RAPBD NTB 2027: Rp1,05 Triliun Disiapkan untuk Benahi Birokrasi dan Pelayanan Publik
RAPBD NTB 2027: Pariwisata Kebagian Anggaran Rp487,88 Miliar
RAPBD NTB 2027 Siapkan Rp745,25 Miliar untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem di 106 Desa
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:53 WIB

DPRD NTB Tetapkan 7 Anggota KPID Periode 2026-2029, Ini Nama-Namanya

Rabu, 11 November 2026 - 13:23 WIB

Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Biaya Perjalanan Dinas Hemat 40 Persen

Rabu, 11 November 2026 - 05:40 WIB

Polda NTB Buka Ruang Kritik, Mahasiswa Cipayung Plus Desak Kapolda Bersihkan Internal Polisi dari Narkoba

Rabu, 11 November 2026 - 05:04 WIB

Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

Selasa, 10 November 2026 - 14:23 WIB

RAPBD NTB 2027 Dibayangi Ketergantungan Dana Pusat, Kekeringan dan Ancaman Banjir Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Polda NTB Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Mantan Kapolsek Dompu, IPDA Sarbani, melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian.

Hukum & Kriminal

Diduga Hamili Tahanan, Mantan Kapolsek Dompu Dipecat

Rabu, 11 Nov 2026 - 05:04 WIB