SUMBAWAPOST.com | Mataram- Upaya memperkuat kesadaran hukum, memperluas akses bantuan hukum, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus didorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB). Salah satunya melalui penjajakan kolaborasi strategis dengan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Bali Nusa Tenggara (Badko HMI Bali Nusra) Cabang Bali Nusra.
Langkah tersebut ditandai dengan audiensi pengurus Badko HMI Bali Nusra bersama jajaran Kanwil Kemenkum NTB yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Rabu (3/6/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi jajaran penyuluh hukum menerima langsung kunjungan empat pengurus HMI Bali Nusra. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Bali Nusra, Rivaldi Pulungan, memaparkan sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan, di antaranya dialog publik serta pelatihan advokasi hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Selain itu, HMI juga menyampaikan harapan untuk membangun sinergi dengan Kanwil Kemenkum NTB dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada aspek penguatan kesadaran hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyambut baik inisiatif yang dibangun oleh HMI Bali Nusra.
“Kami menyambut baik semangat HMI untuk berkolaborasi. Pendataan anggota menjadi langkah awal yang penting agar program kerja sama dapat dirancang secara tepat sasaran. Kanwil Kemenkum NTB memiliki berbagai layanan, mulai dari Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, hingga pembinaan hukum yang dapat disinergikan,” ujarnya.
Menurut Milawati, kolaborasi yang terarah akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan bantuan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga mendorong Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) HMI untuk mengikuti proses akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Dengan status tersebut, LKBH HMI nantinya dapat memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat sekaligus menyelenggarakan pelatihan paralegal.
Lebih lanjut, Milawati mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.166 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Nusa Tenggara Barat dengan total sekitar 17.490 anggota yang berpotensi memperoleh pelatihan paralegal.
Hingga periode 2025-2026, sekitar 400 anggota Posbankum telah mengikuti pelatihan paralegal yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum NTB dengan melibatkan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi.
“Apabila HMI nantinya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal, tentu akan menjadi kontribusi besar dalam memperluas akses keadilan dan meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang hukum,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hukum dan HAM HMI Bali Nusra, Rivaldi Pulungan, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kanwil Kemenkum NTB terhadap berbagai program penguatan literasi hukum yang akan dijalankan organisasi tersebut.
Rivaldi juga berharap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dapat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Dialog Publik yang direncanakan berlangsung pada awal Juli 2026.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya kolaborasi strategis antara Kanwil Kemenkum NTB dan HMI Bali Nusra dalam memperkuat literasi hukum, memperluas layanan bantuan hukum, serta menciptakan masyarakat yang semakin sadar, cerdas, dan taat hukum.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
