SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Sorotan Terhadap Buruknya Infrastruktur jalan di Wilayah Bima-Dompu akhirnya Mendapat Respons dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB memastikan Pemerintah terus berupaya melakukan Perbaikan terhadap Ruas Jalan yang menjadi Kewenangan Provinsi.
Respons tersebut disampaikan di tengah kritik keras Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima serta desakan sejumlah anggota DPRD NTB yang meminta Pemprov NTB tidak lagi menunda penanganan Jalan rusak di Wilayah Bima-Dompu.
Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya atau yang akrab disapa Miq Jaya, menyatakan pihaknya sependapat dengan aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat maupun legislatif.
“Setuju, kita terus berupaya untuk perbaikannya,” kata Miq Jaya saat ditanya mengenai aspirasi dan kritikan HMI Cabang Bima serta sejumlah anggota DPRD NTB. Selasa (1/9/2026).
Menjawab bentuk konkret upaya Pemerintah, Miq Jaya menyebut ruas jalan Soromandi masuk dalam Prioritas Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2026. “Masuk prioritas IJD 2026,” ujar Miq Jaya.
Ruas tersebut sebelumnya memang menjadi salah satu perhatian DPRD NTB. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Ahmad Dahlan alias Dae Leo, mengatakan persoalan jalan di Wilayah Bima-Dompu telah berulang kali disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Sering tiap RDP saya sampaikan Agar Ruas jalan di sejumlah titik di Kabupaten Bima Dompu agar menjadi Perhatian, apalagi seperti di Ruas jalan di Wilayah Utara di Soromandi tembus ke Kiwu agar diperhatikan,” kata Dae Leo. Rabu (2/9/2026).
Menurut Dae Leo, aspirasi yang disampaikan HMI juga memiliki keresahan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan Wakil Rakyat.
“Apa yang disampaikan oleh Sejumlah Aktifis belakangan ini juga yang terus disuarakan juga sangat sepakat dan memiliki keresahan dan dukungan yang sama yang coba kami terus lakukan Sebagai Wakil Rakyat,” tegasnya.
Desakan lebih keras datang dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi NTB, H. Muhamad Aminurlah atau Aji Maman.
Ia meminta Dinas PUPRPKP NTB segera mengeksekusi Pembangunan maupun perbaikan jalan Provinsi yang kondisinya rusak parah.
Menurut Aji Maman, keresahan Masyarakat di Dapil VI, khususnya Kabupaten Bima, semakin memuncak karena realisasi proyek di lapangan belum terlihat meski persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan.
“Maka kita mendorong Pemprov sekarang segera mengeksekusi, tidak Masyarakat turun di jalan nanti. Ini memang sudah ada ancaman pemboikotan itu,” tegas Aji Maman.
Ia menilai jalan merupakan Infrastruktur vital yang menjadi tulang punggung Perekonomian Masyarakat. Kerusakan jalan, Kata dia, berdampak langsung terhadap distribusi hasil Pertanian dan Aktivitas Ekonomi Warga.
Dapil VI sendiri memiliki berbagai hasil Panen dan Komoditas Pertanian yang melimpah. Namun potensi tersebut dapat terhambat apabila akses transportasi menuju pasar tidak memadai.
“Apabila distribusi barang itu harus sampai di pasar. Orang banyak yang akan menggunakan jalan itu, kenapa pemerintah tidak segera bertindak,” lanjutnya.
Aji Maman menegaskan, buruknya akses jalan dapat meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi dan berpotensi menekan nilai jual hasil Pertanian Masyarakat.
Sebelumnya, HMI Cabang Bima juga melontarkan kritik keras terhadap pemerataan pembangunan di NTB.
Ketua HMI Cabang Bima, Darmawan, meminta Pemprov NTB tidak hanya menyampaikan narasi pembangunan, tetapi membuktikannya melalui pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Gubernur jangan hanya pandai bicara NTB Mendunia. Jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima-Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu Benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” kata Dharmawan, Senin (31/8/2026).
HMI juga menyinggung sejumlah ruas jalan seperti Wera-Ambalawi, Sai-Soromandi dan Rabokodo.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami sedang menagih keadilan. Bima dan Dompu adalah bagian dari NTB. Maka jangan sampai pembangunan hanya terasa di wilayah tertentu, sementara wilayah lain terus menunggu,” ujarnya.
Kritik HMI juga dikaitkan dengan kondisi pascabanjir Wera-Ambalawi.
“574 hari, 19 bulan atau sekitar 1 tahun 7 bulan adalah waktu yang sangat panjang bagi rakyat yang menunggu pemulihan. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dengan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur tanpa kepastian penyelesaian,” tutur Darmawan.
HMI bahkan mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap wilayah Bima-Dompu.
“Kami ingin bertanya kepada Iqbal-Dinda, apakah Bima-Dompu Benar-benar menjadi bagian dari Prioritas pembangunan NTB? Kalau iya, tunjukkan dengan tindakan. Jangan hanya dengan Kata-kata,” tegasnya.
HMI menegaskan masyarakat membutuhkan jalan dan infrastruktur yang layak, bukan sekadar janji.
“Rakyat tidak membutuhkan retorika. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, akses ekonomi yang terbuka dan penanganan bencana yang nyata,” ujarnya. “Bima-Dompu bukan anak tiri NTB,” tegasnya.
Di tengah desakan HMI dan DPRD NTB tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas PUPRPKP menyebut ruas jalan Soromandi masuk dalam prioritas IJD 2026.
Ketika ditanya mengenai besaran anggaran untuk penanganan ruas tersebut, Miq Jaya menyebut angkanya sekitar Rp48 miliar.
“Itu jalan Soromandi +- 48 M,” jelasnya.
Namun, persoalan Bima-Dompu tidak hanya menyangkut jalan Soromandi.
Dae Leo sebelumnya juga menyoroti Infrastruktur dan lahan Pertanian yang terdampak banjir di Wilayah Wera-Ambalawi, Kabupaten Bima.
“Termasuk sejumlah infrastruktur dan lahan pertanian di korban Banjir di Wera-Ambali Kabupaten Bima. Itu juga menjadi perhatian kami pada saat RDP dak terus kami suarakan,” ujarnya.
Khusus mengenai langkah konkret Pemprov NTB terhadap Korban Banjir Wera-Ambalawi, termasuk penanganan Infrastruktur, Lahan Pertanian, Irigasi maupun Rumah Warga terdampak, hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh respons dari Dinas PUPRPKP Provinsi NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
