SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al-Habsyi, menyoroti dugaan ketidaksesuaian Diagnosis terhadap Pasien rujukan Asal Bima dan Dompu. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi sistem Pelayanan Kesehatan di NTB agar kualitas Diagnosis dan keselamatan Pasien semakin terjamin.
Pernyataan itu disampaikan Nadira saat menghadiri dialog publik bertajuk “Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan? Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUP NTB” yang digelar Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok di Kedai Hang Out, Kota Mataram, Senin (3/8/2026) malam.
Dialog tersebut menghadirkan unsur Pemerintah, DPRD NTB, Akademisi, tenaga Kesehatan, dan pegiat kemanusiaan untuk membahas dugaan ketidaksesuaian diagnosis sekaligus mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut Nadirah Al-Habsyi, dugaan salah diagnosis tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan tenaga medis. Ia menilai terdapat sejumlah faktor yang perlu dibenahi, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya Dokter Spesialis, hingga belum meratanya peralatan Diagnostik di berbagai Daerah.
“Hari ini yang kita pikirkan adalah kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Bima dan Dompu. Persoalan ini memang harus dibenahi secara menyeluruh,”ujarnya.
Politisi Komisi V DPRD NTB itu mengaku kerap menerima laporan masyarakat mengenai perbedaan hasil Diagnosis antara rumah sakit daerah dengan rumah Sakit rujukan di Kota Mataram.
“Saya sering menerima laporan di Dompu. Ada pasien yang didiagnosis usus buntu dan disiapkan untuk operasi. Tetapi setelah dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi, ternyata penyakitnya bukan usus buntu, melainkan Penyakit lain. Ini menjadi perhatian serius,”ungkapnya.
Karena itu, Nadirah Al-Habsyi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi NTB dalam memperbarui alat Kesehatan serta menambah jumlah Dokter Spesialis agar kualitas Diagnosis semakin akurat.
Sebagai mitra kerja RSUD Provinsi NTB, Komisi V DPRD NTB, lanjutnya, siap menjalankan fungsi Legislatif, Penganggaran, dan pengawasan guna memperkuat Pelayanan Kesehatan.
“Kami siap mendukung anggaran rumah sakit Provinsi sepanjang digunakan untuk melengkapi sarana prasarana, memperbarui alat Kesehatan, serta meningkatkan jumlah dan kompetensi Dokter Spesialis,” tegasnya.
Nadirah Al-Habsyi juga membuka peluang lahirnya regulasi daerah yang dapat memperkuat standar Pelayanan Kesehatan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan Diagnosis pada masa mendatang.
Selain itu, ia mengapresiasi keberhasilan RSUD Provinsi NTB dalam menyelesaikan persoalan utang rumah sakit. Ia juga menegaskan komitmennya membantu masyarakat Bima, Dompu, dan Kota Bima yang menjalani pengobatan di Mataram, termasuk melalui dukungan Rumah Singgah Endri Foundation serta pengadaan ambulans bagi Daerah.
Sementara itu, Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Asrul Sani, menjelaskan bahwa dugaan ketidaksesuaian atau salah Diagnosis dalam Pelayanan Kesehatan tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk kelalaian ataupun kesengajaan tenaga medis. Menurutnya, proses penegakan Diagnosis dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi Pasien hingga Keterbatasan sarana penunjang.
“Kesalahan Diagnosis bisa terjadi karena keterbatasan informasi yang diterima Dokter atau tenaga Medis. Bisa karena kendala bahasa, cara Pasien menyampaikan keluhan, gejala yang belum lengkap, hingga adanya penyakit yang memiliki gejala sangat mirip,” jelasnya.
Ia mengatakan, selain faktor komunikasi antara Pasien dan tenaga kesehatan, keterbatasan pemeriksaan laboratorium, alat diagnostik, serta kompetensi sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang terus dibenahi.
Meski demikian, dr. Asrul menegaskan seluruh tenaga medis bekerja berdasarkan kode Etik Profesi dengan tujuan utama menyelamatkan dan menyembuhkan Pasien.
“Pada prinsipnya tidak ada niat tenaga Medis untuk mencelakai pasien. Tujuan kami adalah menyehatkan dan menyembuhkan pasien,”tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu meminta second opinion atau pendapat medis kedua apabila masih terdapat keraguan terhadap hasil Diagnosis, khususnya pada kasus penyakit yang kompleks.
Menurutnya, tantangan geografis masyarakat Bima dan Dompu juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelayanan rujukan.
“Jarak yang jauh, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah, hingga informasi yang belum lengkap saat pemeriksaan tentu menjadi tantangan bersama yang harus terus diperbaiki,”katanya.
Dalam paparannya, dr. Asrul menyampaikan sepanjang 2025 RSUD Provinsi NTB menerima 309.104 kasus rujukan. Kabupaten Bima menyumbang 4.885 pasien (1,58 persen), Kota Bima 3.000 pasien (0,98 persen), dan Kabupaten Dompu 3.300 pasien (1,07 persen).
Sementara pada semester pertama 2026, tren rujukan masih relatif sama. Kabupaten Bima mencatat 2.873 pasien (1,8 persen), Kota Bima 0,97 persen, dan Kabupaten Dompu 1,9 persen dari total pasien rujukan.
Ia menjelaskan, kasus rujukan dari wilayah Bima dan Dompu didominasi penyakit anemia, hipertensi, diabetes, kanker payudara, dan batu ginjal. Kondisi tersebut sejalan dengan fokus nasional Kementerian Kesehatan terhadap empat kelompok Penyakit Prioritas, yakni Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi.
Menanggapi anggapan bahwa pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membuat rumah sakit berorientasi bisnis, dr. Asrul menegaskan seluruh pendapatan pelayanan dikembalikan untuk Operasional Rumah Sakit.
“BLUD bukan berarti rumah sakit mencari keuntungan. Seluruh pendapatan pelayanan digunakan kembali untuk operasional rumah sakit, mulai dari obat-obatan, bahan medis habis pakai, listrik, air, pemeliharaan alat hingga pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan tingkat kemandirian keuangan RSUD Provinsi NTB saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, sedangkan sekitar 15 persen masih mendapat dukungan Pemerintah Provinsi NTB, terutama untuk belanja pegawai.
Dialog publik yang digelar GAKADA Pulau Lombok tersebut menjadi ruang evaluasi bersama untuk memperkuat sistem Pelayanan Kesehatan di NTB. Pemerintah, DPRD, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Akademisi, dan Masyarakat diharapkan terus bersinergi meningkatkan Kualitas Layanan, memperkuat Akurasi Diagnosis, serta mengutamakan keselamatan Pasien.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
