SUMBAWAPOST.com, Mataram-
Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja (studi tiru) ke Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Agenda ini bertujuan menggali pengalaman dan strategi NTB dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta penerapan kebijakan Brigade Pangan.
Rombongan diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhamad Riadi, bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional.
Dalam sambutannya, Plt. Kadistanbun NTB memaparkan kondisi pertanian di NTB yang memiliki karakteristik berbeda antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Luas kepemilikan lahan di Pulau Lombok relatif lebih kecil dibandingkan di Pulau Sumbawa. Tahun 2025 ini, kami mendapat bantuan combine harvester dari pemerintah pusat, di luar bantuan langsung ke kabupaten/kota. Alhamdulillah, seluruh bantuan telah kami distribusikan sesuai arahan Bapak Gubernur untuk memperkuat mobilitas pascapanen di tingkat kelompok tani,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid PSP Dinas Pertanian Provinsi Kalsel selaku ketua rombongan, mengapresiasi sambutan hangat dari jajaran Distanbun NTB.
“Kami ingin belajar lebih dalam tentang pengelolaan alsintan di NTB. Seperti disampaikan Pak Kadis tadi, generasi milenial akan tertarik bertani bila ada sentuhan teknologi. Kami juga ingin mengetahui konsep terbaru dari pusat terkait brigade pangan, karena di daerah Yogyakarta yang kami ketahui, yang berkembang justru UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan),” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga ingin mendapatkan masukan terkait langkah-langkah NTB dalam perawatan alsintan, mengingat regulasi penyewaan alat masih menjadi kendala di berbagai daerah.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kadistanbun NTB menjelaskan bahwa pihaknya juga menghadapi tantangan serupa.
“Selama ini pengelolaan dan pascapanen masih ditangani oleh teman-teman UPJA di kabupaten/kota. Pemerintah provinsi hanya turun tangan apabila terjadi persoalan seperti persaingan tidak sehat antar-UPJA,” jelasnya.
Selain itu, fungsional alsintan Distanbun NTB turut menambahkan bahwa program OPLAH (Optimalisasi Lahan) baru dimulai tahun 2025 dan masih dalam tahap konstruksi.
“Untuk brigade pangan, di NTB saat ini belum berjalan. Sementara itu, alsintan tidak boleh disewakan, hanya bisa dipinjam-pakaikan. Selama masa pinjam, peminjam menanggung biaya operasional, bahan bakar, serta penggantian onderdil jika terjadi kerusakan,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini, UPJA berstatus profesional di NTB baru terdapat di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa.
Kunjungan kerja ditutup dengan diskusi interaktif dan pertukaran pengalaman antar kedua daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antarprovinsi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan alsintan dan pengembangan kelembagaan pertanian berbasis teknologi di Indonesia.
