SUMBAWAPOST.com, Mataram- Dinamika internal yang sempat mewarnai tubuh DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat diharapkan tidak lagi diperbesar. Pasalnya, DPP PPP kubu Mardiono dan Agus Suparmanto telah resmi melakukan islah (rekonsiliasi) sebagai tanda persatuan menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Dengan islah itu, tidak ada lagi kubu-kubuan. PPP sekarang bersatu mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2029,” tegas Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri, Senin (7/10) dalam keterangan yang diterima media ini.
Akri menjelaskan, salah satu hasil kesepakatan dari islah DPP adalah pelarangan bagi DPW dan DPC untuk mengambil langkah politik di daerah selama enam bulan. Semua aktivitas tetap harus mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) DPP PPP.
Ia juga memilih untuk tidak menanggapi pernyataan Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, yang sebelumnya mengeluarkan ancaman keras terhadap dirinya. Menurut Akri, hal tersebut merupakan dinamika politik yang biasa terjadi di internal partai.
“Saya anggap itu bagian dari dinamika politik. Sah-sah saja Pak Ketua berkomentar demikian mengancam, hendak memecat, dan lain-lain. Barangkali Pak Ketua lagi pusing banyak kerjaan. Jadi saya tidak ingin menanggapi beliau,” ujar Ketua Fraksi PPP DPRD NTB itu santai.
Akri menegaskan, tidak ada lagi kubu-kubuan di daerah. Saat ini semua pihak berada dalam posisi untuk merangkul, bukan memukul.
“Pemimpin itu semestinya merangkul, bukan memukul. Mari sama-sama kita bersatu,” ujarnya.
Menurutnya, jika kader terus saling menyerang, maka konsentrasi politik PPP ke depan akan terganggu. Padahal, misi besar partai dalam memenangkan Pemilu 2029 menuntut soliditas dan kekompakan semua elemen.
Akri juga mengimbau seluruh kader untuk kembali fokus menjalankan kerja-kerja politik dan pelayanan masyarakat, sejalan dengan semangat islah di tingkat pusat.
“Islah DPP menandakan semua dinamika sudah selesai. Kader harus kembali bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Akri memaparkan bahwa tahun depan merupakan ajang konsolidasi, disusul verifikasi partai pada 2027, dan kerja-kerja elektoral di 2028. Karena itu, DPP tidak ingin kisruh pasca-Muktamar XI terus diperpanjang.
“Dinamika yang terjadi di tingkat pusat sekarang sudah selesai. Tidak ada lagi intrik, pemecatan, apalagi PAW yang disuarakan di daerah,” tandasnya.
Akri menegaskan dua poin penting hasil islah yakni tidak ada kader yang saling memukul, dan tidak akan ada Muswil maupun Muscab selama enam bulan ke depan, termasuk di NTB. “Dinamika saat ini tidak perlu direspons berlebihan. Biarkan saja, nanti mencair dengan sendirinya. Semua akan selesai,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, sebelumnya mengaku telah menerima konfirmasi resmi dari DPP terkait keluarnya SK kepengurusan baru. Ia mengatakan, keputusan tersebut menegaskan bahwa H. Mardiono kini sah sebagai Ketua Umum PPP masa khidmat 2025-2030, bukan lagi sebagai Plt.
“Hari tadi sekitar jam 11 saya mendapatkan kiriman berupa SK dalam bentuk video, dan saya konfirmasi ke Jakarta. Benar, tidak lama lagi akan beredar di Metro TV, TVOne, dan iNews tentang pidato Pak Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan keputusan itu,” ujar Muzihir, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, keputusan pusat ini sekaligus mengakhiri spekulasi dan rumor tentang dualisme kepemimpinan PPP.
“Sekali lagi saya bersyukur. Kini sudah jelas, tidak ada lagi keraguan di media, masyarakat, maupun konstituen PPP di seluruh Indonesia,” katanya.
Terkait sejumlah kader yang disebut membelot saat pertemuan di Jakarta, Muzihir menyebut akan menunggu arahan DPP, namun langkah evaluasi dan sanksi tetap akan ditempuh bila diperlukan.
“Yang pasti ada sanksi, pasti ada agenda berikutnya, baik Muswil maupun Musda di bawah kendali saya sebagai Ketua DPW PPP NTB,” ujarnya tegas.
Namun, ia menegaskan langkah pembinaan tetap diutamakan.
“Saya sudah bersabar lima tahun membimbing adik-adik ini. Tapi kalau tidak bisa dibina, ya kita binasakan,” ujar Muzihir.
Muzihir menyebut, jumlah kader yang membelot hanya sekitar enam orang, di antaranya dari Lombok Utara, Kota Bima, Dompu, Lombok Timur, dan KSB.
“Totalnya tidak banyak, hanya sekitar enam orang. Mereka juga tidak mengaku bersalah,” jelasnya.
Ia menegaskan akan melihat itikad baik dari para kader sebelum memutuskan apakah mereka akan dirangkul atau disanksi.
“Kita lihat bagaimana orangnya. Mau dirangkul atau mau ditendang, itu nanti,” katanya.
Muzihir menegaskan bahwa PPP NTB siap melakukan rekonsiliasi total dan menunggu petunjuk teknis dari DPP untuk pelaksanaan Muswil dan Musda ke depan.
“Saya pasti akan kumpulkan semua pengurus, termasuk yang membelot. Jangan lagi ada manuver yang memperkeruh suasana,” ujarnya.
Terkait kemungkinan gugatan hukum dari kubu lain, Muzihir menegaskan keputusan pusat sudah final dan diakui negara.
“Kalau ada yang mau menggugat ke PTUN, itu hak mereka. Tapi kenyataannya sekarang sudah jelas: negara mengakui kepengurusan di bawah Ketua Umum Pak Mardiono,” tutupnya.
