SUMBAWAPOST.com, Mataram- Anggota DPRD NTB PDI-P Dapil Sumbawa dari Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) Abdul Rahim atau akrab disapa Bram, meluapkan kekecewaannya terkait hilangnya sejumlah program yang sebelumnya dijanjikan lewat Pergub Nomor 06. Menurutnya, program senilai Rp2 miliar yang sudah sampai tahap perencanaan kini mendadak raib dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Teman-teman ini sebagai saksi peringatan saya. Saya ingin mengklarifikasi ke masyarakat karena betul-betul kecewa. Jumat kemarin saya sempat konfirmasi ke salah satu PPK dinas, ternyata pagunya sudah nol. Padahal sudah terbit di DPA, bahkan konsultan sudah turun mengecek lokasi,” ungkap Bram di hadapan wartawan, Senin (29/9).
Bram mengaku terpukul karena sebelumnya ia sudah mengumumkan langsung ke masyarakat bahwa program tersebut akan dieksekusi tahun ini. Ia bahkan mendampingi konsultan PUPR turun ke desa-desa untuk mengecek lokasi pembangunan.
“Bayangkan, saya sudah kabarkan ke masyarakat dengan bangga bahwa program ini akan segera turun. Tiba-tiba hilang, dan masyarakat bisa menilai saya pembohong,” ujarnya dengan nada kesal.
Menurut Bram, ada 10 paket program dengan total anggaran Rp2 miliar yang diusulkan melalui Pergub 06. Paket itu mencakup pembangunan jalan tani, jalan lingkungan, irigasi, hingga sumur bor. “Itu direktif gubernur lewat Pergub 06, bukan pokir biasa. Tapi sekarang pagunya nol,” tegasnya.
Hilangnya program ini, kata Bram, diduga kuat terkait kisruh anggaran yang kini tengah diproses di Kejati NTB. Ia menyinggung adanya indikasi uang siluman dalam penganggaran BNBA Rp2 miliar yang dialokasikan untuk anggota dewan baru.
“Terkait apakah ini karena kasus di Kejati? Atau karena pergeseran amburadul Pemprov? Saya berani pasang badan, saya yakin karena uang siluman itu. Tapi saya tetap kecewa, karena harapan masyarakat ikut hilang,” tandasnya.
Saat ditanya wartawan, Bram tak menampik jika masyarakat bisa menganggapnya pembohong. “Dianggap pembohong jelas dah itu,” ujarnya.
Politisi PDI-P ini juga menyesalkan pola pengelolaan APBD yang menurutnya diperlakukan semaunya. Ia menyebut pergeseran anggaran DPRD sebesar Rp78 miliar untuk 39 anggota dewan baru kini diduga sudah nol semua.
“Kalau BNBA (by name by addres)
saya sudah nol, kemungkinan yang lain juga nol. APBD ini kesannya dibuat mainan, semaunya digeser dan ditarik,” kata Bram.
Bram juga mengingatkan dampak buruk minimnya serapan anggaran terhadap ekonomi daerah.
“APBD murni saja baru mulai jalan. Sekarang APBD Perubahan sudah diketuk, tapi perencanaan baru Oktober. Bayangkan, tinggal sebulan dikerjakan. Wajar saja kalau serapan kita rendah dan NTB dapat rapor merah,” kritiknya.
Bram menegaskan, ia akan segera menemui pimpinan DPRD dan Kepala BPKAD untuk meminta penjelasan resmi soal hilangnya program tersebut. Ia juga mengajak anggota dewan lain ikut mengawal proses hukum yang sedang bergulir.
Terlebih, program direktif yang sudah disurvei dan masuk dalam DPA itu tersebar di empat kecamatan di daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Buer, Alas Barat, dan Moyo Hulu.
“Saya akan serius mengawal hilangnya program untuk masyarakat di empat kecamatan dapil saya ini. Saya tidak terima praktek otak-atik anggaran seenaknya yang dilakukan Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal ini,” tegas Bram.
Ia juga menyinggung langkah Kejati NTB yang telah menaikkan status kasus dana siluman pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB ke tahap penyidikan. Bram menyatakan dukungannya terhadap proses hukum tersebut, bahkan siap ikut mengawal langsung jalannya kasus.
“Jadi, soal dana pokir ini saya berharap penyidikan tidak hanya berhenti pada anggota DPRD, tetapi juga menyasar pihak eksekutif agar kasus ini bisa benar-benar terang benderang. Sebab, hilangnya program yang sudah masuk DPA juga dipengaruhi oleh dana siluman yang awalnya untuk kepentingan para anggota dewan baru, tapi kemudian dikembalikan lagi anggarannya,” pungkas Bram.
