BKN Restui Perombakan Besar Birokrasi NTB, Jabatan ASN Berbasis Kompetensi Bukan Kedekatan

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 2 Juli 2026 - 15:16 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Terlihat Gubernur Provinsi NTB bersama Kepala BKN RI berbincang dalam konsolidasi percepatan reformasi birokrasi berbasis sistem merit di Jakarta usai rapat.

Terlihat Gubernur Provinsi NTB bersama Kepala BKN RI berbincang dalam konsolidasi percepatan reformasi birokrasi berbasis sistem merit di Jakarta usai rapat.

SUMBAWAPOST.com | Jakarta- Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia memberikan dukungan terhadap langkah besar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam melakukan perombakan Tata Kelola kelola Birokrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi NTB Makmur Mendunia. Reformasi ini menegaskan bahwa pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi berbasis kedekatan, melainkan Kompetensi, integritas, Rekam jejak, Potensi, dan Kinerja.

Komitmen tersebut mengemuka dalam konsolidasi bersama BKN RI yang digelar di Kantor BKN, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Pertemuan yang dipimpin Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, itu dihadiri jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi NTB sebagai langkah mempercepat implementasi reformasi birokrasi melalui Manajemen Talenta berbasis sistem merit.

“Reformasi birokrasi harus dimulai dari reformasi tata kelola ASN. Jabatan bukanlah hak yang diberikan karena kedekatan, tetapi amanah yang harus dipercayakan kepada mereka yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kinerja terbaik. Ketika orang yang tepat ditempatkan pada posisi yang tepat, birokrasi akan bergerak lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin berkualitas,” tegas Gubernur Miq Iqbal.

Gubernur menegaskan bahwa kualitas birokrasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, reformasi ASN menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan seluruh perangkat daerah diperkuat oleh sumber daya manusia yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan mampu bekerja efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penerapan Manajemen Talenta, yakni sistem pengelolaan ASN yang menempatkan Kompetensi, Potensi, rekam jejak, serta capaian kinerja sebagai dasar utama dalam pengembangan karier, promosi, mutasi, dan pengisian jabatan. Dengan sistem ini, setiap keputusan kepegawaian dilakukan secara objektif, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip sistem merit.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, reformasi ini tidak hanya sebatas pembenahan administrasi kepegawaian, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan birokrasi yang lebih lincah, inovatif, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. Setiap ASN pun memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja.

Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan dukungan penuh BKN dalam mempercepat implementasi Manajemen Talenta di daerah.

Baca Juga :  Resmi Diangkat, 9.411 PPPK Paruh Waktu NTB Diminta Jadi Tulang Punggung Pelayanan Publik

“Penguatan sistem merit menjadi kunci dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis,” ujar Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh.

Konsolidasi ini sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat melalui BKN dan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengawal transformasi manajemen ASN agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik terbaik pengelolaan birokrasi nasional.

Dengan dukungan BKN, reformasi tata kelola ASN di NTB diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Jabatan strategis yang diisi aparatur berkompeten diyakini akan mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas program pembangunan, dan menghadirkan pelayanan yang semakin profesional.

Reformasi ini menjadi fondasi penting bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berdaya saing, sekaligus mempercepat transformasi menuju pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru