Satgas Saber Pangan NTB Bongkar ‘Beras SPHP Curang dan Dicampur’ di Lombok, Satu Pelaku Diamankan

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 19 Februari 2026 - 17:02 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas Satgas Saber Pangan NTB menunjukkan barang bukti beras SPHP yang dicampur dan dikemas ulang di Lombok, Kamis (19/2/2026).

Petugas Satgas Saber Pangan NTB menunjukkan barang bukti beras SPHP yang dicampur dan dikemas ulang di Lombok, Kamis (19/2/2026).

Mataram | SUMBAWAPOST.com-  Satgas Saber Keamanan, Mutu, dan Harga Pangan Provinsi NTB Tahun 2026 kembali menunjukkan ketegasannya. Kali ini, praktik penjualan beras yang tidak sesuai label dan mutu berhasil diungkap, dengan satu terduga pelaku berinisial INS (29), warga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, diamankan pada Kamis (19/02/2026).

Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai peredaran beras dengan kualitas dan kemasan tidak sesuai. Tim Satgas Saber kemudian melakukan penyelidikan intensif hingga praktik curang tersebut terbongkar.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, FX Endriadi, S.I.K., menjelaskan modus terduga pelaku membeli beras SPHP produksi Perum Bulog, “kemudian memindahkan isinya ke dalam karung putih polos ukuran 50 kilogram dan menjualnya sebagai beras medium di kios-kios pasar serta langsung ke konsumen di Lombok Barat dan Lombok Tengah,”katanya.

Baca Juga :  Okupansi Hotel di NTB Merosot, Tingkat Hunian Hotel Berbintang Turun Jadi 44,86 Persen

Dalam pengungkapan ini, petugas turut menyita berbagai barang bukti, antara lain:

1). 140 karung beras ukuran 50 kilogram
2). 1.400 lembar bekas kemasan beras SPHP Bulog ukuran 5 kilogram
3). Satu unit mesin jahit beserta gulungan benang
4). 98 lembar karung putih polos
Satu unit timbangan
5). 1.650 kemasan beras SPHP ukuran 5 kilogram

Terduga INS dijerat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan/atau Pasal 159 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman hukum maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Baca Juga :  Petani Dompu Diberi Tameng Finansial: OJK, Bank NTB Syariah, dan Polda Gelar Edukasi ‘GENCARKAN’

Polda NTB menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di sektor pangan, demi melindungi masyarakat dari praktik curang yang merugikan konsumen dan menjaga stabilitas mutu pangan.

“Kami siagakan personel di Posko Satgas Saber Pangan 2026 di Direktorat Reskrimsus Polda NTB. Setiap aduan masyarakat terkait pangan akan ditindaklanjuti secara cepat,” tegas FX Endriadi.

Masyarakat NTB diimbau segera melaporkan jika menemukan pelanggaran pangan, termasuk harga di atas HET/HAP/HPP, kemasan tidak sesuai, atau produk rusak dan kadaluarsa.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 84 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB