SUMBAWAPOST.com| Bogor- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengakselerasi implementasi ekonomi biru melalui pengembangan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL). Namun, di tengah ambisi tersebut, persoalan klasik berupa keterbatasan data dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan utama.
Upaya ini mengemuka dalam Lokakarya Nasional NSDL yang digelar di Bogor, Senin (30/3/2026), sebagai bagian dari rangkaian Road to Ocean Impact Summit (OIS) dan forum South-South Ocean Accounting Exchange (SSOAE).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, hadir sebagai panelis dalam forum tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperkuat implementasi kebijakan ekonomi biru, mendorong pertukaran praktik terbaik antarnegara berkembang, serta membangun jejaring kerja sama lintas kawasan.
Agenda lokakarya mencakup pembahasan capaian dan tantangan implementasi NSDL di Indonesia, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung RPJMN 2025-2029, integrasi NSDL dalam rencana aksi keanekaragaman hayati, hingga peran NSDL dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pemetaan ekosistem karbon biru dan skema pendanaan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Muslim menegaskan bahwa NSDL memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus arah kebijakan daerah.
“NSDL merupakan instrumen penting untuk mendukung capaian RPJMN 2025-2029 sekaligus visi NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur,”ungkap Muslim dalam keterangan yang diterima media ini, Kamis (2/4/2026).
Implementasi NSDL di NTB, kata dia, telah dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah. Sejumlah langkah konkret juga mulai ditempuh, mulai dari pengawasan terpadu terhadap sekitar 80 persen kawasan konservasi, monitoring ekosistem pesisir seperti lamun, mangrove, dan terumbu karang, hingga pendataan ekosistem karbon biru.
Selain itu, pemerintah daerah tengah merancang pembentukan kawasan konservasi baru berbasis spesies serta memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
“Implementasi NSDL di Provinsi NTB dilakukan bersama NGO melalui pengawasan terpadu terhadap ±80% kawasan konservasi, monitoring ekosistem pesisir, serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat,”terangnya.
Namun demikian, sambung ia percepatan implementasi NSDL belum sepenuhnya berjalan mulus. Muslim mengakui masih adanya sejumlah kendala mendasar, mulai dari belum tersedianya instrumen teknis yang memadai, koordinasi data yang masih parsial, hingga keterbatasan kapasitas SDM dalam metodologi penghitungan.
Di sisi lain, valuasi ekosistem juga belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan. Kondisi ini membuat fungsi NSDL sebagai alat ukur sekaligus landasan pembangunan sektor kelautan dan perikanan belum optimal.
“Kondisi ini membuat penerapan NSDL belum optimal sebagai alat ukur maupun sebagai landasan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah,”imbuhnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya pembentukan forum koordinasi reguler antara pemerintah pusat dan daerah, penyusunan roadmap NSDL yang terintegrasi dengan RPJMD dan RTRW, serta pengembangan platform data terpadu yang mampu menyelaraskan indikator nasional dan daerah.
“Dengan tahapan tersebut, NSDL diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai fondasi ketahanan pangan biru dan penggerak utama ekonomi laut berkelanjutan,”Kata Muslim.
Melalui penguatan NSDL, NTB berharap arah pembangunan kelautan tidak lagi sekadar berbasis potensi, tetapi bertumpu pada data yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan, sejalan dengan ambisi menjadikan ekonomi biru sebagai penggerak utama pertumbuhan daerah.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
